KPK Didesak Panggil Kejagung dan Polri Gelar Perkara Besar Kasus Djoko Tjandra Arsip. Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri untuk melakukan gelar perkara terkait penanganan skandal pelarian Djoko Tjandra.

"Mendesak pada pekan ini KPK harus segera memanggil kejaksaan, memanggil kepolisian untuk melakukan gelar perkara besar," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam diskusi daring, Senin (7/9).

Baca Juga:

Djoko Tjandra Dicecar 59 Pertanyaan selama Hampir 5 Jam Digarap Bareskrim

Apalagi, lembaga antirasuah telah menerbitkan surat perintah supervisi perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra.

Menurut Kurnia, gelar perkara tersebut penting dilakukan oleh KPK untuk menemukan adanya kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut. Terlebih, kasus yang melibatkan anggota Korps Adhyaksa dan Korps Bhayangkara itu telah menyedot perhatian publik.

Pada penanganan kasus di Kejagung, Jaksa Pinangki diduga menerima uang suap sebesar Rp 7 miliar untuk pengurusan fatwa Djoko Tjandra di Mahkamah Agung. Suap itu dilakukan agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi oleh Kejagung.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Sementara itu, Bareskrim Mabes Polri juga telah menetapkan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka penerima suap terkait surat jalan dan hapusnya nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri.

"Tidak ada pilihan lain, kecuali KPK take over kasus tersebut. Kasus ini sudah menarik perhatian publik itu yang harus dipegang oleh KPK," tegas dia.

Kurnia juga menyesalkan pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang dinilai tidak ingin mengambil alih penanganan perkara dugaan suap Djoko Tjandra. Pengambil alihan perkara perlu dilakukan agar tidak ada konflik kepentingan.

"Jadi jangan juga salah satu pimpinan KPK terkesan sangat lembek, sangat-sangat tidak punya jiwa kepemimpinan ketika menyebutkan bahwa biarkan kejaksaan yang menyelesaikan," ujarnya.

Baca Juga:

Polisi Periksa Antasari Azhar Terkait Kasus Djoko Tjandra

Kurnia meyakini, jika proses penanganan perkara yang melibatkan Djoko Tjandra di Kejagung dan Polri diambil alih oleh KPK tidak akan memperlambat penanganan perkara. Penyidik KPK, kata dia, akan melanjutkan berkas perkara dari dua institusi penegak hukum tersebut.

"Pengambilalihan itu sedikitpun tidak akan mengganggu penanganan perkara. Karena berkas perkara diberikan kepada KPK. Terpenting lembaga penegak hukum ketika dimintai keterangan harus kooperatif," tutup Kurnia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua MPR Ingatkan Pemprov DKI tak Kendor Lakukan PSBB Transisi
Indonesia
Ketua MPR Ingatkan Pemprov DKI tak Kendor Lakukan PSBB Transisi

Menurut Bamsoet, pemerintah sebaiknya memperketat penerapan protokol kesehatan.

Tol Serang-Panimbang Seksi I Ditarget Selesai saat Mudik Lebaran 2021
Indonesia
Tol Serang-Panimbang Seksi I Ditarget Selesai saat Mudik Lebaran 2021

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres Jalan Tol Serang- Panimbang Seksi I telah mencapai 84,18 persen.

Terapkan PSBB, Pemprov Jabar dan Banten Perlu 'Berkaca' dari Jakarta
Indonesia
Terapkan PSBB, Pemprov Jabar dan Banten Perlu 'Berkaca' dari Jakarta

"Jabar dan Banten kami berikan rekomendasi dengan melihat hal yang terjadi di Jakarta," ujar Kepala Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mimin Dwi Hartono

Ikuti Keputusan Anies, KPK Keluarkan Kebijakan WFH
Indonesia
Ikuti Keputusan Anies, KPK Keluarkan Kebijakan WFH

Dalam hal pertemuan tatap muka tidak dapat dihindari, pertemuan dibatasi waktu paling lama 3 jam

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bali Anjlok
Indonesia
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bali Anjlok

Pengetatan protokol kesehatan terbukti mampu menurunkan jumlah warga yang melakukan perjalanan wisata.

Dewan Pers Desak Pemerintah Beri Fasilitas Jaring Pengaman Sosial terhadap Wartawan
Indonesia
Dewan Pers Desak Pemerintah Beri Fasilitas Jaring Pengaman Sosial terhadap Wartawan

Dewan Pers meminta pemerintah memasukkan wartawan dalam kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas jaringan pengaman sosial.

Tito Minta Isu Agama tak Lagi Dimainkan dalam Kontestasi Pilkada
Indonesia
Tito Minta Isu Agama tak Lagi Dimainkan dalam Kontestasi Pilkada

Menurut Tito isu penanganan COVID-19 akan menunjukkan kemampuan kepemimpinan calon kepala daerah dalam menghadapi situasi krisis pada masa pandemi

Polisi: Belum Ada Pemberitahuan Demo PA 212
Indonesia
Polisi: Belum Ada Pemberitahuan Demo PA 212

Rencana aksi unjuk rasa ini akan dilakukan pada Jumat, 21 Februari 2020 mendatang di depan Gedung DPR/MPR RI.

Jadi Dubes RI Untuk Amerika, Ini Langkah Lutfi
Indonesia
Jadi Dubes RI Untuk Amerika, Ini Langkah Lutfi

Lutfi bertekad untuk memastikan bahwa investor-investor AS mengetahui dengan baik perbaikan iklim investasi di Tanah Air dan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

DPRD DKI Minta Pemprov DKI tidak Telat Transfer BLT ke Warga
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov DKI tidak Telat Transfer BLT ke Warga

"Jangan lagi ada keterlambatan distribusi cash transfer karena kendala teknis terutama soal data karena akan merugikan masyarakat Jakarta," ucap Mujiyono