KPK Disebut Sembunyikan Konfirmasi Kehadiran Mardani Maming Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menunjukkan surat DPO mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut sengaja menyembunyikan konfirmasi terkait kehadiran mantan bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming pada Kamis (28/7).

"Kenapa informasi yang sangat jelas itu disembunyikan KPK, beginikah cara penegakan hukum ala KPK, tidak transparan dan sangat tidak akuntabel," ujar kuasa hukum Mardani Maming, Bambang Widjojanto, Selasa (26/7).

Dalam kesempatan itu, pria yang karib disapa BW ini melampirkan surat dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU) yang dikirim ke KPK pada Senin, 25 Juli 2022.

Baca Juga:

Kuasa Hukum Mardani Maming Minta KPK Hormati Sidang Praperadilan

Surat tersebut menyebutkan LPBH PBNU selaku tim hukum Mardani Maming menyatakan kliennya akan kooperatif dan bersedia memenuhi panggilan KPK pada 28 Juli 2022 yang akan datang.

Dengan surat itu, BW pun menilai KPK sedang melakukan unjuk kekuatan dengan menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) terhadap kliennya.

Baca Juga:

Mardani Maming Masuk DPO KPK

BW menilai, KPK memberikan informasi keliru dan sesat terkait pernyataan yang menyebut kliennya tidak kooperatif.

"Padahal ada surat yang sudah dikirimkan lawyer-nya MHM untuk meminta penundaan pemeriksaan. Kasihan masyarakat, terus menerus diberikan informasi yang keliru dan disesatkan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Jemput Paksa Mardani Maming

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Bongkar Belasan Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Terbanyak di Jawa Tengah
Indonesia
Polri Bongkar Belasan Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Terbanyak di Jawa Tengah

Modus para pelaku bervariasi. Yakni mulai dari tidak ada izin edar hingga melakukan penimbunan.

Bupati Mamberamo Tengah Diminta Kooperatif Jalani Proses Hukum di KPK
Indonesia
Bupati Mamberamo Tengah Diminta Kooperatif Jalani Proses Hukum di KPK

Kamhar meminta Ricky Ham yang merupakan kader Partai Demokrat agar kooperatif menjalani proses hukum di KPK.

Komplotan Perampok Rumah Dinas Wali Kota Blitar Gunakan Mobil Pelat Merah
Indonesia
Komplotan Perampok Rumah Dinas Wali Kota Blitar Gunakan Mobil Pelat Merah

Polda Jawa Timur membeberkan fakta terkini terkait kasus perampokan di Rumah Dinas Wali Kota Blitar, Santoso.

Jokowi: Pemerintah Sudah Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.900 Kilometer Sejak 2014
Indonesia
Jokowi: Pemerintah Sudah Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.900 Kilometer Sejak 2014

Berkaca dari pengalaman Indonesia membangun jalan tol, kata Presiden, terdapat masalah yang selalu muncul yakni ketersediaan sumber pembiayaan.

Waspada, Penambahan Kasus COVID-19 Harian di Atas Angka 3 Ribu
Indonesia
Waspada, Penambahan Kasus COVID-19 Harian di Atas Angka 3 Ribu

Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 3.361 kasus, Selasa (12/7).

Cuma 42 Persen Jalan Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Mantap
Indonesia
Cuma 42 Persen Jalan Kabupaten/Kota Dalam Kondisi Mantap

Pemerintah akan membantu membangun jalan daerah yang berstatus tidak mantap hingga mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Jepang Gelar Operasi Pengamanan Terbesar saat Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe
Dunia
Jepang Gelar Operasi Pengamanan Terbesar saat Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Acara itu akan menjadi operasi pengamanan terbesar yang pertama kali berdasarkan panduan keamanan polisi yang telah diperbarui untuk melindungi orang-orang penting (VIP).

Jokowi Klaim Perayaan Idul Fitri Berjalan Baik
Indonesia
Jokowi Klaim Perayaan Idul Fitri Berjalan Baik

Perayaan Idul Fitri 1443 H segera usai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi peran serta masyarakat menjaga ketertiban dan kehikmatan perayaan Idul Fitri.

Prabowo Teken Kerja Sama Bilateral Bidang Pertahanan RI-Turki
Indonesia
Prabowo Teken Kerja Sama Bilateral Bidang Pertahanan RI-Turki

Prabowo melanjutkan perjanjian hari ini bukan hanya antar pemerintah, tapi juga antar perusahaan untuk memperkuat kemakmuran bilateral kedua negara.

Mabes Polri Pastikan Keberadaan Iptu Umbaran Tak Ganggu Kebebasan Pers
Indonesia
Mabes Polri Pastikan Keberadaan Iptu Umbaran Tak Ganggu Kebebasan Pers

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan bahwa keberadaan intelijen di tengah-tengah wartawan tidak mengganggu kerja jurnalistik.