KPK Dipergunakan 'Invisible Hand' Untuk Rusak Elektabilitas PDIP di Wilayah Mataraman Anggota Komisi III, Arteria Dahlan. (Foto/Instagram @arteriadahlan)

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan berjanji akan mengawal kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Tulungagung dan Kota Blitar. Menurutnya, kedua peristiwa hukum tersebut sarat muatan politis.

"Sulit rasanya bagi kita semua, untuk menyatakan ini hanya penegakan hukum," kata Arteria usai rapat konsolidasi internal PDIP di rumah Cabup Tulungagung Syahri Mulyo di Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (10/6).

OTT tersebut kental muatan politisnya bahkan dirinya merasa oknum KPK dalam menangani kasus tersebut ditunggangi kepentingan tertentu. Kendati mengaku cinta KPK, Arteria Dahlan curiga OTT KPK di Kota Blitar dan Tulungagung memiliki agenda terselubung dengan tujuan merusak elektabilitas PDIP di wilayah "mataraman".

Arteria tidak langsung menyebut kelembagaan KPK yang bermasalah. Namun dia meyakini adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kewenangan besar lembaga "superbody" itu untuk membidik kepala daerah maupun calon-calon kepala daerah dari PDIP.

Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo

"Saya tidak ingin KPK menjadi tempat berlabuhnya para pihak-pihak yang tidak mampu meraih suara rakyat, tapi mempergunakan tangan penegakan hukum, mempergunakan tangan KPK untuk mendapatkan keinginannya dalam kontestasi demokrasi," kata Arteria.

Politis PDIP itu menegaskan akan mengawal kasus OTT KPK di Tulungagung dan Kota Blitar yang disebutnya cacat hukum dari awal. Arteria mencontohkan diksi OTT yang menurutnya tidak tepat.

"Ini bukan OTT. Kalau OTT itu artinya tertangkap seketika. Ini jelas-jelas pimpinan KPK, juru bicara KPK mengatakan, mengimbau kepada Pak Samanhudi (Walikota Blitar), kepada Pak Syahri (Bupati Tulungagung) untuk datang ke KPK. Ini kan jelas bukan OTT ini," katanya.

Arteria menegaskan dirinya bersama seluruh anggota Komisi III akan bersikap kritis atas peristiwa hukum yang terjadi. "Kami cinta penegakan hukum antikorupsi. Tapi lakukanlah penegakan hukum ini secara arif, bijaksana, proporsional dan berkeadilan. Masih banyak laporan lain yang jumlahnya jauh lebih besar tapi tidak pernah dilakukan OTT oleh KPK," katanya.

Dalam pernyataannya, Arteria Dahlan menyebut masih banyak laporan-laporan lain yang jumlahnya jauh lebih besar. Tapi nyatanya tidak ada yang di-OTT oleh KPK.

Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar
Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar (Foto: mpr.go.id)

Sebaliknya, kasus yang belum jelas bukti permulaan, tidak terlihat, masih senyap-senyap, justru dilakukan OTT oleh KPK. "Saya hanya membayangkan, begitu banyaknya ribuan orang ada di sini ini (pendukung di belakang Sahto). Kalau yang begini tidak dilayani secara hati-hati bisa memicu konflik horizontal yang lebih luas," ujarnya.

Kata Arteria, penegakan hukum itu harus arif-bijaksana, berkepastian, guyub rukun. "Jadi juga harus dilihat bagaimana cara melakukan penegakan hukum dan tujuan penegakan hukum itu sendiri agar lebih terlihat kemanfaatannya," kata Arteria.

Syahri dan Samanhudi ditetapkan sebagai tersangka suap dalam dua perkara yang berbeda. Selain mereka berdua, KPK juga menetapkan tersangka dari pihak swasta Susilo Prabowo, Bambang Purnomo dan Agung Prayitno serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Sutrisno.

Syahri diduga menerima suap dari Susilo melalui Agung sebesar Rp1 Miliar terkait proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Diduga suap tersebut merupakan pemberian ke-3. Sebelumnya, Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 Miliar. Susilo diketahui merupakan salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018.

Sedangkan Samanhudi diduga menerima suap sebesar Rp 1.5 miliar dari Susilo melalui Bambang terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak senilai Rp23 Miliar.

Fee tersebut diduga bagian dari 8% yang menjadi bagian untuk Walikota dari total fee 10% yang disepakati. Sedangkan 2%nya akan dibagi-bagikan kepada dinas.

"Sikap koperatif terhadap proses hukum tentu akan berimplikasi lebih baik bagi tersangka ataupun proses penanganan perkara itu sendiri," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (*)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH