KPK Dinilai Melempem Usut Dugaan Korupsi Mensos Juliari Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara dinilai berjalan stagnan. Bahkan, penerapan pasal suap dana bansos untuk Juliari seolah tak menunjukkan efek jera untuknya.

"KPK sedang berinvolusi menuju ke arah kemerosotan sistemik, dari semangat OTT untuk menerapkan hukuman mati, serta merta merosot hanya menerapkan pasal suap dengan ancaman pidana ringan," kata Praktisi hukum Petrus Selestinus kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (21/12).

Baca Juga:

Ini Penggunaan Hasil Korupsi Bansos COVID-19 Mensos Juliari

Petrus melanjutkan, dalil KPK ini, bisa melahirkan dugaan bahwa lembaga antirasuah tak lagi menakutkan mengingat penerapan pidananya yang kurang menggigit.

"Publik bisa bertanya ada apa dengan KPK. Kenapa berubah dari galak mau menghukum mati, lalu merosot dan loyo hanya kenakan pasal suap yang ancaman pidananya ringan," jelas Petrus.

Ia mengingatkan, pimpinan KPK beberapa kali menyebut komitmennya untuk menghukum mati tersangka pelaku korupsi di saat negara menghadapi bahaya pandemi COVID-19. Namun pada saat yang bersamaan KPK hanya menerapkan pasal suap terhadap Juliari P. Batubara.

"Nah, ini jelas mengecewakan publik karena lunturnya idealisme dan suburnya pragmatisme dalam penyidikan," jelas Petrus.

Petrus menganggap, penerapan pasal ancaman hukuman mati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagai suatu keniscayaan.

"Karena perkara ini terjadi saat negara dalam keadaan tertentu yaitu sedang menghadapi bahaya pandemi COVID-19, telah terpenuhi semua," tutup Petrus.

KPK menjelaskan alasan penyidiknya mengenakan pasal suap kepada para tersangka kasus dugaan korupsi proyek bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.

Dalam perkara yang menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara itu penyidik berkeyakinan kalau, pengenaan pasal suap sudah memenuhi unsur-unsur dan bukti permulaan yang cukup.

"Unsur pasal yang dipersangkakan selaku pemberi suap di antaranya adalah ‘setiap orang’. Bukti permulaan yang kami miliki, unsur tersebut sudah terpenuhi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan.

Ali mencontohkan, keberadaan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) menjadi bukti permulaan untuk menjerat Matheus Joko Santoso. Matheus adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial yang ditunjuk oleh Mensos Juliari.

Matheus juga diduga sebagai pemilik sebenarnya PT RPI. Meskipun di dalam struktur perusahaan, nama Matheus sama sekali tidak tercantum di dalam dokumen.

"Perusahaan ini kami sebutkan sebagai bukti permulaan untuk dierapkan pasal 12 hurud i UU Tindak Pidana Korupsi," jelas Ali.

Mensos Juliari P. Batubara
Mensos Juliari P. Batubara. (Foto: Antara)

KPK telah menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona. Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Selaku penerima, Juliari, Adi dan Matheus dijerat Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, selaku pemberi, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Knu)

Baca Juga:

KPK Sita Dokumen Bansos di Rumah Pribadi Mensos Juliari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
GP Ansor Minta Pemerintah Batalkan Rencana Impor Beras
Indonesia
GP Ansor Minta Pemerintah Batalkan Rencana Impor Beras

Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor beras dan garam.

Densus 88 Diyakini Punya Bukti Kuat Tangkap Munarman
Indonesia
Densus 88 Diyakini Punya Bukti Kuat Tangkap Munarman

Edi yakin Densus 88 Antiteror Polri memiliki bukti yang cukup kuat dalam menangkap mantan ketua umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini.

Setara Institute Anggap Tak Lolosnya Novel Serta Pegawai KPK Lainnya Hal Biasa
Indonesia
Setara Institute Anggap Tak Lolosnya Novel Serta Pegawai KPK Lainnya Hal Biasa

Hendardi yakin tes yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menjadikan pegawai KPK jadi ASN sudah memenuhi prosedur

Klaim Mensesneg Kinerja Menteri Setelah Dimarahi Presiden Meningkat Diragukan
Indonesia
Klaim Mensesneg Kinerja Menteri Setelah Dimarahi Presiden Meningkat Diragukan

Ucapan presiden soal reshuffle sudah terlanjut dicatat dalam memori kolektif publik

Tiga Orang Jadi Tersangka Baru Kebakaran Kejagung, Ada Bekas Pegawai
Indonesia
Tiga Orang Jadi Tersangka Baru Kebakaran Kejagung, Ada Bekas Pegawai

Penyidik Bareskrim Polri kembali menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran gedung Kejagung RI.

 Berbelanja Baju Lebaran Diperbolehkan Asal Taati Protokol Kesehatan
Indonesia
Berbelanja Baju Lebaran Diperbolehkan Asal Taati Protokol Kesehatan

Yuri meminta masyarakat tetap menggunakan masker hingga menjaga jarak. Hal itu menurutnya untuk melindungi masyarakat dari risiko terpapar virus Corona.

Singgung Sosok Agamis dan Pancasilais, Jokowi Dinilai Sindir Kelompok Fanatik
Indonesia
Singgung Sosok Agamis dan Pancasilais, Jokowi Dinilai Sindir Kelompok Fanatik

"Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar," ujarnya.

Mengaku Senasib dengan Gibran, Ini Cerita I Made Kembang dari Jembrana
Indonesia
Mengaku Senasib dengan Gibran, Ini Cerita I Made Kembang dari Jembrana

DPP PDIP menggelar seminar daring dengan tema "Calon Kepala Daerah Muda Bicara Politik Dedikasi, Motivasi, hingga Respons Politik Dinasti".

Bupati Bengkalis Amril Mukminin Dituntut 6 Tahun Penjara
Indonesia
Bupati Bengkalis Amril Mukminin Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa meyakini Amril menerima suap dari Ichsan Suaidi

Pemprov DKI Hapus Denda Progresif Pelanggar Prokes
Indonesia
Pemprov DKI Hapus Denda Progresif Pelanggar Prokes

Pelanggar prokes akan didenda Rp250 ribu