KPK Dinilai Lakukan Pelanggaran karena Diduga Kerap Ancam dan Meneror Saksi Praktisi hukum Petrus Selestinus (MP/Kanu)

MerahPutih.com - Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memberikan perlindungan saksi yang dipanggil dan sedang ditangani.

Menurut Petrus, kewajiban melindungi saksi itu konsekuensi dari asas menjunjung tinggi HAM sebagaimana diatur di dalam pasal 15 UU KPK jo. pasal 5 ayat (1) huruf j KUHAP jo. pasal 10 UU PSK.

Baca Juga:

Diduga Langgar Etik, Agus Rahardjo Dilaporkan ke Pengawas Internal KPK

"Praktek peradilan pidana kita, seorang saksi sering mendapat ancaman, terutama ancaman terhadap rasa aman," kata Petrus kepada merahputih.com di Jakarta, Sabtu (14/12).

Ia menambahkan, ancaman terhadap saksi dilakukan oleh KPK sendiri, melalui narasi atau pernyataan pimpinan KPK di media yang secara langsung tidak langsung menempatkan saksi seolah-olah identik dengan tersangka dan akan dijemput paksa, dan lain-lain.

Eks Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (rompi jingga), tersangka kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Eks Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (rompi jingga), tersangka kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Petrus mencontohkan kasus yang menimpa saksi kasus korupsi pembangunan proyek Meikarta yang juga bos Lippo Group James Riady.

Petrus mengatakan, beberapa pimpinan KPK termasuk Kepala Humas KPK Febri Diansyah sering membuat narasi yang seram dan sangat mengganggu kenyamanan saksi.

"Di sini KPK beritikad tidak baik, sehingga patut diduga KPK sedang menciptakan posisi offside bagi saksi untuk tujuan tertentu," papar Koordinator Tim Pembela Demokrast Indonesia ini.

Dalam kasus dugaan korupsi proyek Meikarta, KPK dianggap bersikap ambivalen, KPK menerima adanya laporan seorang saksi Edi Soes dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta yang merasa terancam karena dilaporkan oleh tersangka BTO kepada pihak kepolisian. A

"Akibatnya saksi itu mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada KPK karena merasa terancam dilaporkan ke kepolisian oleh tersangka BTO," sebut Petrus.

Sedangkan untuk Saksi James Riyadi yang absen pada panggilan sebagai Saksi pada pemeriksaan tahap berikutnya, KPK langsung mengancam akan menggunakan upaya paksa atau menjemput paksa James Riyadi karena ketidakhadirannya menjadi saksi bagi Tersngak BTO.

"Ini juga tindakan yang melanggar hukum karena sikap KPK telah menakut-nakuti James Riyadi, meskipun James Riyadi bisa saja tidak takut," jelas Petrus.

Baca Juga:

Ini Bahayanya Jika Dewan Pengawas KPK Dipilih dari Kalangan Parpol

Posisi seorang saksi di hadapan KPK dijamin oleh UU KPK, KUHAP, dan UU PSK untuk dilindungi.

Karena itu, lanjut Petrus, apapun hambatan KPK ketika hendak memeriksa Saksi, maka sikap melindungi saksi harus dikedepankan.

"KPK tidak boleh arogan apalagi mengintimidasi saksi dengan narasi mengancam jemput paksa atau menersangkakan saksi sebagaimana sikap KPK hendak menjemput paksa James Riyadi," tutup pria yang juga advokat Peradi ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

KPK sendiri merencanakan pemanggilan ulang hingga penjemputan paksa atas Chief Executive Officer Lippo Group James Riady. Ia mangkir dari jadwal pemeriksaan penyidik KPK, pada Kamis (12/12) tanpa kejelasan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, saat ini penyidik sedang menyusun langkah berikutnya agar saksi dapat hadir mematuhi perintah UU.

James diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaaan suap terkait pembangunan proyek Meikarta untuk tersangka Bartholomeus Toto yang merupakan eks Presiden Direktur Lippo Cikarang.

Nama James sempat masuk daftar pemeriksaan untuk tersangka mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin pada Februari 2019. Ia bahkan pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Neneng.

Rumah James Riady juga pernah digeledah oleh penyidik KPK pada 18 Oktober 2018. KPK tak menyita barang bukti di sana.

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK, pertemuan James dengan Neneng diduga berkaitan dengan proyek Meikarta. James diduga sempat memperlihatkan gambar proyek pembangunan Meikarta kepada Neneng.

Selepas pertemuan tersebut, PT Lippo Cikarang mengajukan permohonan IMB untuk 53 apartemen dan 13 basement dalam proyek Meikarta ke Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bekasi. (Knu)

Baca Juga:

KPK Belum Terima Salinan Putusan PK Penyuap Eks Ketua MK Akil Mochtar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jubir Satgas COVID-19 Beberkan Rekomendasi Obat untuk Pasien Corona
Indonesia
Jubir Satgas COVID-19 Beberkan Rekomendasi Obat untuk Pasien Corona

dokter-dokter yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi dimaksud telah merekomendasikan beberapa obat di antaranya remdesivir, favipiravir, lovinavir-ritonavir dan oseltamivir

Berpotensi Terinfeksi Virus Corona, Polda Metro Bekali Polantas dengan APD
Indonesia
Berpotensi Terinfeksi Virus Corona, Polda Metro Bekali Polantas dengan APD

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yugo mengatakan, polantas yang bertugas di jalanan berpotensi terpapar virus corona.

Daripada Hukum Mati Koruptor, Jokowi Diminta Benahi Birokrasi yang Masih Buruk
Indonesia
Daripada Hukum Mati Koruptor, Jokowi Diminta Benahi Birokrasi yang Masih Buruk

Pembenahan birokrasi dan aparatur negara merupakan senjata yang paling ampuh dalam memerangi korupsi.

 Firli Bahuri Tegaskan Sudah Berhentikan Kompol Rosa Sebagai Penyidik KPK
Indonesia
Firli Bahuri Tegaskan Sudah Berhentikan Kompol Rosa Sebagai Penyidik KPK

"Tolong dipahami bahwa Kompol Rosa dan Indra betul sudah dikembalikan ke Mabes Polri," kata Firli saat dikonfirmasi, Selasa (4/2) malam.

Angka Kesembuhan Penderita Corona Indonesia di Bawah Rata-rata Global
Indonesia
Angka Kesembuhan Penderita Corona Indonesia di Bawah Rata-rata Global

Angka kesembuhan pasien COVID-19 secara nasional sebesar 46,06 persen.

Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK
Indonesia
Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK

Saut mengaku saat memimpin KPK, pimpinan hanya meminta kepada pemerintah agar gaji pegawai dinaikkan. Sehingga, masalah mobil dinas untuk keperluan transportasi tidak menjadi masalah.

Mendagri Sebut Depok sebagai Kunci Keberhasilan Tekan Penyebaran Corona di Jakarta
Indonesia
Mendagri Sebut Depok sebagai Kunci Keberhasilan Tekan Penyebaran Corona di Jakarta

Depok akan menjadi kunci keberhasilan DKI Jakarta dalam memutus rantai penularan COVID-19.

Asyik Mandi di Laut, Puluhan Wisatawan Pantai Selatan Tersengat Ubur-Ubur
Indonesia
Asyik Mandi di Laut, Puluhan Wisatawan Pantai Selatan Tersengat Ubur-Ubur

Meski demikian, para korban tidak mengalami luka serius dan sudah diobati oleh anggota SAR Satlinmas Wilayah II DIY.

Menteri KP Edhy Prabowo Positif COVID-19
Indonesia
Menteri KP Edhy Prabowo Positif COVID-19

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, terkonfirmasi positif COVID-19

DPRD DKI Segera Bahasa Tiga Raperda Tentang Tata Ruang
Indonesia
DPRD DKI Segera Bahasa Tiga Raperda Tentang Tata Ruang

“Ketiga Raperda tersebut saling terkait dan kami upayakan dibahas secara bersamaan," kata Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI, Dedi Supriadi