KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Bansos Walkot Palembang Gedung KPK. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipertanyakan setelah banyaknya kasuistik yang terjadi dan dilaporkan ke pelayanan pengaduan masyarakat (dulmas) tidak digubris serta tidak adanya transparansi sejuah mana hasil dulmas tersebut.

Salah satu laporan tindak pidana korupsi yang sudah dilaporkan beberapa organisasi masyarakat dan mahasiswa ke dulmas KPK yakni kasus bantuan sosial (bansos) Kota Palembang tahun anggaran 2017.

Baca Juga

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta Juliari Batubara ke Kas Negara

"Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar terhadap KPK karena kasus ini terjadi saat menjelang Pilkada Palembang," kata koordinator Rakyat Sumsel Menggugat, Ibrahim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (24/9).

Menurut Ibrahim, bantuan itu disalurkan untuk masjid, musala, sekolah, ormas, legiun veteran dan rakyat yang terkena musibah kebakaran.

Namun, lanjut dia, sumbangan itu terindikasi fiktif dan adanya mark up. Seperti bantuan untuk organisasi Komunitas Mahasiswa Indonesia senilai Rp 2,5 miliar. Tetapi, ia menyampaikan ketua KMI tidak pernah menerimanya.

"Kemudian bantuan sekolah. Namun, ada beberapa sekolah yang tidak menerima serta sejumlah sekolah sudah tidak ada lagi," tegasnya.

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Gedung KPK. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Selain itu, Ibrahim juga mengindikasikan bantuan fiktif untuk masjid dan musala. Ia klaim sudah mengecek semua pengurus masjid dan musala dan tidak ada sumbangan.

"Bantuan ini diberikan langsung Wali Kota Palembang saat menjelang Pilkada," sambungnya.

Ibrahim melanjutkan, jumlah anggaran yang dikeluarkan dengan jumlah total pengeluaran tidak sama dan terindikasi ada dugaan mark up senilai Rp 9 miliar.

"Kami Rakyat Sumsel Menggugat mengindikasikan adanya pihak dulmas KPK yang telah mengkhianati semangat juang penindakan korupsi dan kami mempertanyakan nyali KPK untuk mengusut kasus bansos wali kota Palembang," ujarnya.

Jika KPK tidak mampu untuk mengungkap kasus dugaan korupsi walkot Palembang, ia meminta agar dialihkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Untuk hal tersebut di atas, maka kami dari Rakyat Sumsel Menggugat menyatakan sikap sebagai berikut.

1. Evaluasi kinerja Ketua KPK

2. Evaluasi dan ganti semua pegawai serta pimpinan bagian Pengaduan Masyarakat KPK

3. Jika KPK tidak mampu lagi, lebih baik kita serahkan semua kasus korupsi ke Kejagung RI. (Pon)

Baca Juga

KPK Menciduk Azis Syamsuddin di Rumahnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Minta Anies Buka Tempat Hiburan Malam
Indonesia
PDIP Minta Anies Buka Tempat Hiburan Malam

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov membuka tempat hiburan di tengah situasi Jakarta yang mengalami kontraksi ekonomi.

Pemprov DKI Distribusikan Bansos Beras di Kepulauan Seribu
Indonesia
Pemprov DKI Distribusikan Bansos Beras di Kepulauan Seribu

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendistribusikan bantuan non tunai (BST) berupa beras 10 kilogram bagi 2.496 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kepulauan Seribu, Kamis (!2/8).

KRL Kembali Angkut dan Turunkan Penumpang di Stasiun Tanah Abang
Indonesia
KRL Kembali Angkut dan Turunkan Penumpang di Stasiun Tanah Abang

Selama 15 hari pembatasan, Stasiun Tanah Abang hanya melayani rata-rata 17.457 pengguna per hari

Disparbud Kota Bandung Minta Pelaku Usaha Wisata Bersabar
Indonesia
Disparbud Kota Bandung Minta Pelaku Usaha Wisata Bersabar

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud) Kota Bandung meminta para pelaku ekonomi untuk bersabar dan menahan diri selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang diperpanjang hingga 9 Agustus.

Buntut TWK, Direktur KPK Nyatakan Perang Terbuka dengan Ketua BKN
Indonesia
Buntut TWK, Direktur KPK Nyatakan Perang Terbuka dengan Ketua BKN

Pernyataan perang terbuka yang disampaikan pria yang karib disapa Koko itu berkaitan dengan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai lembaga antirasuah.

TransJakarta Hadirkan JAK 88 Tanjung Priok - Ancol Barat
Indonesia
TransJakarta Hadirkan JAK 88 Tanjung Priok - Ancol Barat

Di sepanjang rute terdapat sekitar 60 titik pemberhentian bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanannya baik untuk pulang maupun pergi.

Langgar Aturan PPKM, 2 Rumah Makan di Solo Ditutup Paksa
Indonesia
Langgar Aturan PPKM, 2 Rumah Makan di Solo Ditutup Paksa

"Hasil patroli tim gabungan TNI-Polri menemukan ada warung makan melanggar protokol kesehatan. Kami datangi langsung diberikan SP1 (surat peringatan pertama)," ujar Arif

Demokrat Solo Mengaku Ditawari Rp125 Juta untuk Ikut KLB
Indonesia
Demokrat Solo Mengaku Ditawari Rp125 Juta untuk Ikut KLB

Partai Demokrat Jawa Tengah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai berlogo mercy tersebut.