KPK Diminta Telusuri Pembelian Apartemen Elit di Jakarta Diduga Milik Nurhadi Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman kini buron. ANTARA FOTO/Sigid

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan pembelian Apartemen di kawasan elit Jakarta oleh Tin Zuraida, istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pembelian apartemen tersebut dapat memberi petunjuk kepada KPK terkait lokasi persembunyian buronan atas kasus suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA Ini.

Baca Juga:

Pimpinan KPK ke Nurhadi: Bersembunyi Hanya Menambah Keruwetan Sendiri

Boyamin mengaku telah menyerahkan salinan dokumen kwitansi pembayaran cicilan unit Apartemen District 8 di Jalan Senopati, Jakarta tersebut ke lembaga antirasuah.

"Semestinya KPK menyelidiki dokumen kwitansi tersebut untuk memperoleh gambaran lokasi aset-aset Nurhadi dan keluarganya sehingga dapat mencari jejak jejak keberadaan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono," kata Boyamin dalam keterangannya, Jumat (27/3).

Kwitansi itu, dibayar oleh istri Nurhadi, Tin Zuraida dengan nominal ratusan juta rupiah. Pembayaran itu dilakukan Tin kepada PT Sumber Cipta Griya Utama (SCGU) pada 31 Januari 2014. Pada kwitansi pertama, Tin membayar Rp250 juta, kedua sebesar Rp112,5 juta, ketiga membayar Rp114,5 juta.

"Ditengah merebaknya virus corona, copy kwitansi telah disampaikan kepada KPK via email Pengaduan Masyarakat KPK," ujar Boyamin.

Boyamin mengusulkan, Nurhadi dapat dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Pasalnya, nilai transaksi dalam dolumen itu mencapai ratusan juta rupiah.

"Sehingga, (uang pembayaran itu) diduga bukan dari pengasilan resmi keluarga pegawai negeri sipil)," kata Boyamin.

Gugatan praperadilan Nurhadi Abdurrachman terhadap KPK ditolak hakim
Eks Sekretaris MA Nurhadi Abdurrachman yang kini masih buron (Foto: antaranews)

Lebih lanjut, Boyamin meminta lembaga yang dikomandoi Firli Bahuri itu memanggil manajemen PT SCGU untuk mendapat keterangan lokasi ketiga unit apartemen tersebut.

"Sekaligus untuk mendapatkan status apartemen tersebut apakah sudah lunas, sudah ada sertifikatnya, atau sudah dijual kepada pihak lain yang diduga untuk menghilangkan jejak," tutup Boyamin.

Nurhadi merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Selain Nurhadi, dalam perkara ini KPK juga menetapkan menantunya, Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto sebagai tersangka.

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Baca Juga:

Dua Adik Ipar Nurhadi Batal Diperiksa KPK, Minta Dijadwal Ulang

Diketahui Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.

Ketiganya kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) lantaran kerap mangkir saat dipanggil baik sebagai saksi maupun tersangka. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
CFD Kembali Digelar Pekan Depan, Warga Kurang Sehat Jangan Datang
Indonesia
CFD Kembali Digelar Pekan Depan, Warga Kurang Sehat Jangan Datang

Masyarakat yang berolahraga di CFD harus menaati dan menjalankan protokol kesehatan

Staf Khusus di KPK Dinilai Pemborosan Anggaran
Indonesia
Staf Khusus di KPK Dinilai Pemborosan Anggaran

"Jadi, ICW menilai kebijakan ini hanya pemborosan anggaran semata," ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana

PSI Kritik PD Pasar Jaya yang Jual Masker 10 Kali Lipat
Indonesia
PSI Kritik PD Pasar Jaya yang Jual Masker 10 Kali Lipat

Sebelum merebaknya virus corona ini harga normal masker yang dijual PD Pasar Jaya hanya sekitar Rp30.000.

Rezim Jokowi Dinilai Tabrak UU Tempatkan Jenderal Polisi Aktif di Kementerian
Indonesia
Rezim Jokowi Dinilai Tabrak UU Tempatkan Jenderal Polisi Aktif di Kementerian

setidaknya ada tiga jenderal polisi aktif duduk di kementerian.

KPK Ultimatum Bos Borneo Lumbung Energy Samin Tan: Ingat Pelajaran Setnov!
Indonesia
KPK Ultimatum Bos Borneo Lumbung Energy Samin Tan: Ingat Pelajaran Setnov!

Tersangka suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) itu sedianya diperiksa sebagai tersangka pada Senin (9/3) kemarin.

Jokowi Minta Pengadaan Vaksin Dilakukan dengan Hati-hati
Indonesia
Jokowi Minta Pengadaan Vaksin Dilakukan dengan Hati-hati

Pemerintah menyatakan bahwa masih terjadi penularan virus corona di masyarakat yang menyebabkan jumlah kasus COVID-19 terus bertambah.

Per Kamis (24/12), Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.933 Jiwa
Indonesia
Per Kamis (24/12), Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Capai 1.933 Jiwa

Dengan positivity rate 9,7 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.933 jiwa.

[HOAKS atau FAKTA]: DIY Jadi Wilayah Percontohan 'New Normal'
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DIY Jadi Wilayah Percontohan 'New Normal'

False context sendiri merupakan sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah

KPK Didesak Usut Dugaan Penyaluran Bansos untuk Kampanye di Sumbawa
Indonesia
KPK Didesak Usut Dugaan Penyaluran Bansos untuk Kampanye di Sumbawa

"Bisa saja KPK memprosesnya sebagai dugaan korupsi. Tergantung KPK mau atau tidak," terang Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

Cari Black Box Sriwijaya AIr, Anggota Kopaska Dengar Teriakan Minta Tolong
Indonesia
Cari Black Box Sriwijaya AIr, Anggota Kopaska Dengar Teriakan Minta Tolong

Saat itu cuaca buruk dengan gelombang besar dan angin kencang