KPK Diminta Periksa Harta Kekayaan Kasatpol PP DKI Capai Rp 24,59 Miliar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Publik dihebohkan dengan harta kekayaan fantastik yang dimiliki oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin. Ia melaporkan harta kekayaannya per 2021 ke LHKPN KPK sebesar Rp 24,59 miliar.

Dalam LHKPN, Arifin tercatat memiliki aset berupa dua bidang tanah serta tujuh bidang tanah dan bangunan yang dijumlahkan nilainya mencapai Rp 23,8 miliar.

Harga kekayaan Arifin lebih besar dari pimpinan sebelumnya Anies Baswedan. Dalam laporan kekayaan ke KPK per 2021, harta Anies senilai Rp 21,9 miliar.

Baca Juga:

Eksekusi Rumah Wanda Hamidah, Kasatpol PP DKI: Sudah 2 Kali Diberi Peringatan

"Sama anak buahnya saja Anies kalah kaya. Baik sekali ya Anies sebagai gubernur memberi kesempatan anak buahnya menjadi lebih kaya dari pada dirinya?" kata Ketua FAKTA Jakarta Azas Tigor Nainggola.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, PNS DKI yang mendapatkan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) adalah Sekda sebesar Rp 127.710.000. Setelah itu adalah Asisten Sekda sebesar Rp 63.900.000 dan Kepala Dinas kisaran Rp 55-60 juta.

Sedangkan untuk gaji pokok para kepala dinas dan pejabat eselon II di lingkup Pemprov DKI Jakarta bekisar Rp 3.044.300 hingga Rp 5.901.200 per bulan.

"Mengukur dari aturan ini, Arifin yang baru 2019 diangkat oleh Gubernur Jakarta saat itu menjadi Kasatpol PP, kok harta kekayaannya bisa sedemikian besarnya," cetus Tigor.

Baca Juga:

KPK Boyong 3 Koper Usai Geledah Gedung DPRD Jatim

Menurut Tigor, harta kekayaan Arifin yang terlapor di LHKPN periode 2021 ini, harus dicurigai dan mendapat sorotan dari KPK.

KPK harus memeriksa kebenaran laporan kekayaan Arifin dan harus membuktikan secara hukum dari mana ia mendapatkan kekayaannya itu.

"Ayo KPK bergerak lah memeriksa Anies Baswedan serta Arifin dan kawan-kawannya para pejabat Pemprov DKI Jakarta," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

KPK Tahan Hakim Yustisial Edy Wibowo Tersangka Suap Penanganan Perkara MA

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hillary Tegaskan Tidak Akan Cabut Laporan Polisi terhadap Mamat Alkatiri
Indonesia
Hillary Tegaskan Tidak Akan Cabut Laporan Polisi terhadap Mamat Alkatiri

Komika Mamat Alkatiri dipolisikan terkait dugaan pencemaran nama baik oleh anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut.

Warga Rawajati Jaksel Keluhkan Belum Terima Uang Ganti Rugi Penggusuran
Indonesia
Warga Rawajati Jaksel Keluhkan Belum Terima Uang Ganti Rugi Penggusuran

Posko pengaduan Balai Kota DKI jadi andalan warga Jakarta untuk menyampaikan keluhan. Salah satunya warga Rawajati Jakarta Selatan yang mengadukan soal penggusuran.

Mardani Harap Anggota Dewan PKS Se-Banjabar Jadi Motor Pemenangan di Pemilu 2024
Indonesia
Mardani Harap Anggota Dewan PKS Se-Banjabar Jadi Motor Pemenangan di Pemilu 2024

Acara diikuti sekitar 264 anggota DPR propinsi dan kabupaten/kota ini juga dihadiri oleh anggota DPR-RI.

Menlu RI dan Australia Ingin G20 Bantu Berikan Solusi Atas Kondisi Global
Dunia
Menlu RI dan Australia Ingin G20 Bantu Berikan Solusi Atas Kondisi Global

Kedua menlu berdiskusi tentang persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan berlangsung di Bali pada 15-16 November.

Libur Lebaran, SIM Mati Bisa Diperpanjang Tanpa Buat Baru sampai Tanggal 17 Mei
Indonesia
Libur Lebaran, SIM Mati Bisa Diperpanjang Tanpa Buat Baru sampai Tanggal 17 Mei

Masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sindir Soal Pernyataan Jokowi Tinggal Gunting Pita, Adian Sebut Datanya AHY Salah
Indonesia
Sindir Soal Pernyataan Jokowi Tinggal Gunting Pita, Adian Sebut Datanya AHY Salah

Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya gunting pita pembangunan infrastruktur mendapat respons dari anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu.

Syarat Koalisi dengan Gerindra: Usung Prabowo Capres 2024
Indonesia
Syarat Koalisi dengan Gerindra: Usung Prabowo Capres 2024

Syarat utama apabila ada parpol lain yang ingin berkoalisi dengan Gerindra dan PKB yakni mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

Ketua DPR Minta Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Ramadan
Indonesia
Ketua DPR Minta Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Ramadan

Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat keluhan kenaikan harga kebutuhan pokok yang turut berdampak terhadap produksi produk makanan. Untuk itu, Puan meminta Pemerintah segera melakukan langkah-langkah untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok sebelum memasuki bulan puasa (bulan ramadan).

Kerja Sama Bank DKI dan Bank Maluku Malut Perkuat Ekosistem Bisnis Antar Daerah
Indonesia
Kerja Sama Bank DKI dan Bank Maluku Malut Perkuat Ekosistem Bisnis Antar Daerah

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) menjadi langkah yang tepat dalam upaya pengembangan ekosistem bisnis antar daerah

Tito Nyatakan 2.500 Pilkades Berlangsung Aman di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Tito Nyatakan 2.500 Pilkades Berlangsung Aman di Tengah Pandemi COVID-19

Sebanyak 2.500 pemilihan kepada desa (pilkades) serentak pada tahun 2021 dilangsungkan saat pandemi COVID-19, khususnya varian Delta.