KPK Diminta Pastikan Kewenangan Penyadapan Hingga Penggeledahan Tak Langgar HAM Ilustrasi KPK. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memastikan kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tetap dilaksanakan secara profesional dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Karena upaya paksa ini (penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan) adalah bagian pelaksanaan kewenangan pro-justicia," kata Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto di Jakarta, Kamis (6/5).

Baca Juga:

Firli Bahuri Diminta Batalkan Pemberhentian Pegawai KPK

Hal itu dikatakannya terkait Putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materiil UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Atas putusan tersebut, upaya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK tidak perlu lagi mengajukan izin kepada Dewan Pengawas namun cukup memberitahukan.

KPK harus memastikan dalam melaksanakan kewenangan tersebut menghadirkan kepastian hukum adalah menjadi bagian esensi dasar dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi.

"Kami menghormati keputusan MK, putusan yang bersifat final dan mengikat ini adalah bagian dari produk sistem ketatanegaraan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh siapapun tanpa kecuali," ujarnya.

Gedung KPK. Foto: ANTARA

Dalam konteks penegakan dan penindakan hukum, KPK diberikan kewenangan dalam melakukan upaya paksa termasuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Upaya paksa tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

"Dengan Putusan MK ini, penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, penyidik dan KPK diberikan ruang serta kewenangan untuk melakukan upaya paksa tanpa harus meminta izin Dewan Pengawas," ujarnya.

Sebelumnya dalam amar putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan nomor pokok perkara 70/PUU-XVII/2019.

Baca Juga:

Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan Perkuat Kinerja

Gugatan diajukan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid dan kawan-kawan.

MK menyatakan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Kamis (5/11): Pasien Positif Bertambah 4.065 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (5/11): Pasien Positif Bertambah 4.065 Kasus

Sehingga total, sejak kasus pertama diumumkan Maret 2020, ada kasus Corona sebanyak 425.796

Putra Dahlan Iskan Dicalonkan di Pilkada Surabaya
Indonesia
Putra Dahlan Iskan Dicalonkan di Pilkada Surabaya

Robert menilai Azrul merupakan representasi kaum milenial sehingga tepat mendampingi Machfud Arifin yang berpengalaman menangani berbagai aktivitas besar dan berpengaruh di Surabaya.

Komisi B Sebut Jalur Sepeda di Jalan Tol Berpotensi Cacat Hukum
Indonesia
Komisi B Sebut Jalur Sepeda di Jalan Tol Berpotensi Cacat Hukum

Secara jelas rencana kebijakan tersebut menyalahi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Ucapan Puan soal Sumbar Rugikan PDIP
Indonesia
Ucapan Puan soal Sumbar Rugikan PDIP

"Jejak digital bisa digoreng di kemudian hari oleh lawan politiknya," katanya

KPK Periksa Eks Bupati Bulukumba Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Periksa Eks Bupati Bulukumba Terkait Kasus Nurdin Abdullah

Sukri akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Troli Peti Jenazah Korban COVID-19 Beroda Tanks Karya UK Petra Surabaya
Indonesia
Troli Peti Jenazah Korban COVID-19 Beroda Tanks Karya UK Petra Surabaya

Enam personel terdiri dari dosen dan mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Universitas Kristen Petra (UK Petra) Surabaya menciptakan troli peti jenazah korban COVID-19 beroda tank.

DPRD DKI tak Permasalahkan Dana PEN Dipakai Pembangunan Infrastruktur
Indonesia
DPRD DKI tak Permasalahkan Dana PEN Dipakai Pembangunan Infrastruktur

Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp3,5 Triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Rencana Komjen Listyo Bangkitkan Pam Swakarsa Dinilai Bentuk Perpolisian Masyarakat
Indonesia
Rencana Komjen Listyo Bangkitkan Pam Swakarsa Dinilai Bentuk Perpolisian Masyarakat

"Boleh jadi itu merupakan realisasi perpolisian masyarakat atau community policing," kata Reza

Keterisian Tempat Tidur ICU COVID-19 Jakarta Capai 71 Persen
Indonesia
Keterisian Tempat Tidur ICU COVID-19 Jakarta Capai 71 Persen

Keterisian mencapai 71 persen dari kapasitasnya sejumlah 483 buah.

Pemprov DKI Sanksi Pelaku Usaha yang Masih Pakai Kantong Plastik
Indonesia
Pemprov DKI Sanksi Pelaku Usaha yang Masih Pakai Kantong Plastik

Pemprov DKI melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.