KPK Diminta Lebih Garang Awasi Penyelewengan Dana Pilkada 2018 Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM meminta KPK lebih waspadai penyelewengan dana Pilkada 2018. (MP/Teresa Ika)

MerahPutih.com - Memasuki tahun politik 2018, Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM meminta KPK lebih garang mengawasi munculnya politik uang dan penyelewengan anggaran. Dana transfer ke daerah serta APBD rawan diselewengkan saat pelaksanaan pesta demokrasi mendatang.

Peneliti Pukat UGM Yuris Reza menilai, KPK perlu lebih mencermati proses pelaksanaan Pilkada 2018. Pasalnya, ada 171 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah dari level wali kota hingga gubernur.

"Harus diperhatikan politik uang. Tahun lalu saja Bawaslu mendapat laporan 600 dugaan praktik politik uang," kata Yuris saat jumpa pers di Kantor Pukat UGM Yogyakarta, Kamis (11/1).

Hal kedua yang harus diperhatikan adalah sumber dana kampanye. Jangan sampai, kata Yuris, dana hibah dan bansos diselewengkan untuk mendanai paslon merebut kursi dalam Pilkada.

"Terkahir perlu diperhatikan netralitas aparatur sipil negara," tandasnya.

Seperti diketahui, politik uang jamak terjadi saat pesta demokrasi berlangsung. Para paslon berusaha mengambil hati rakyat dengan membagi-bagikan sejumlah uang atau bingkisan dan hadiah ke pada masyarakat.

Ada pula yang memberikan uang atau kupon usai pencoblosan kepada individu yang memilih dirinya. (Teresa Ika)

Baca berita terkait Pukat UGM lainnya: Pukat Dorong KPK Tuntaskan Korupsi E-KTP dan BLBI


Tags Artikel Ini

Noer Ardiansjah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH