KPK Diminta Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang Bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (rompi jingga). (KPK)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lokataru Foundation meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan Nurhadi diduga memiliki kekayaan yang tidak wajar atau tidak berbanding lurus dengan penghasilan resminya. Sehingga, patut diduga harta kekayaan tersebut diperoleh dari hasil tindak kejahatan korupsi.

Baca Juga

Dewas KPK Diminta Awasi Penyidikan Nurhadi

"ICW dan Lokataru mengirimkan surat kepada KPK agar segera mengembangkan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi," kata Kurnia dalam keterangannya, Rabu (22/7).

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, kata Kurnia, ditemukan sejumlah aset yang diduga milik Nurhadi. Yakni tujuh aset tanah dan bangunan dengan nilai ratusan miliar rupiah; empat lahan usaha kelapa sawit; delapan badan hukum, baik dalam bentuk PT maupun UD; 12 mobil mewah; dan 12 jam tangan mewah.

Semestinya, lanjut Kurnia, lembaga yang dipimpin Firli Bahuri Cs ini juga menyelidiki potensi pihak terdekat Nurhadi yang menerima manfaat atas kejahatan yang dilakukannya.

"Instrumen hukum yang dapat digunakan oleh lembaga antirasuah ini adalah Pasal 5 UU TPPU (pelaku pasif) dengan ancaman pidana penjara lima tahun dan denda sebesar Rp1 miliar," ujarnya.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, salah satu tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011-2016. (KPK.)
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, salah satu tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011-2016. (KPK.)

Kurnia mengungkapkan beberapa keuntungan bagi KPK ketika menindak pelaku kejahatan dengan pasal pencucian uang. Pertama, kata dia, penyelidikan dan penyidikan tidak akan diwarnai dengan resistensi dan intervensi pihak tertentu karena menggunakan metode follow the money.

Baca Juga

Harta Istri Nurhadi Diduga Mengalir ke Pria Lain

Kemudian, sejalan dengan konsep pemidanaan yang berorientasi pada pemberian efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi. Ketiga, memudahkan proses unjuk bukti bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebab Pasal 77 UU TPPU mengakomodasi model pembalikan beban pembuktian.

"Sehingga Jaksa tidak sepenuhnya dibebani kewajiban pembuktian, melainkan berpindah pada terdakwa itu sendiri," tutup Kurnia.

Nurhadi merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Dalam perkara ini, KPK juga telah menetapkan dua orang tersangka lainnya. Keduanya yakni, menantu Nurhadi, Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.

Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Tim penyidik KPK menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6) malam. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di Simprug, Jakarta Selatan. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.

Baca Juga

KPK Telusuri Aset Kebun Sawit Nurhadi Lewat Sekretaris PA Medan

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aparat Harus Proses Hukum Pelaku Perusakan Alam di Flores
Indonesia
Aparat Harus Proses Hukum Pelaku Perusakan Alam di Flores

Terjadinya bencana alam di Flores, Nusa Tenggara Timur yang memakan puluhan korban jiwa dinilai jadi momentum mengusut pelaku perusakan hutan dan alam.

Maksimalkan Petugas Jaga dan Terapkan Prokes, Wajib Pajak di Samsat Jaktim Sepi
Indonesia
Maksimalkan Petugas Jaga dan Terapkan Prokes, Wajib Pajak di Samsat Jaktim Sepi

Di luar gedung ada Mobil Samling, Drive Thru dan ruang tunggu bagi pengantar

Demo UU Cipta Kerja Rawan Dijadikan Sarana Mengeksploitasi Anak
Indonesia
Demo UU Cipta Kerja Rawan Dijadikan Sarana Mengeksploitasi Anak

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait meminta, semua pihak tidak melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan politik, demonstrasi untuk kepentingan kelompok tertentu.

Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi Terkait Vaksin Corona
Indonesia
Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi Terkait Vaksin Corona

Menurut Trubus, Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus menyiapkan infrastruktur dan regulasi turunan terkait persoalan vaksinasi.

Indonesia Butuh 340 Juta Vaksin COVID-19
Indonesia
Indonesia Butuh 340 Juta Vaksin COVID-19

Dengan kata lain, Indonesia memerlukan vaksin COVID-19 sebanyak 340 juta dosis dalam kurun waktu setahun.

Kata Epidemiolog Mengapa PPKM Tidak Efektif Turunkan Laju COVID-19
Indonesia
Kata Epidemiolog Mengapa PPKM Tidak Efektif Turunkan Laju COVID-19

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap II tidak efektif menurunkan laju COVID-19.

40 Pegawai PN Jakpus Reaktif COVID-19, Sidang Jaksa Pinangki Ditunda
Indonesia
40 Pegawai PN Jakpus Reaktif COVID-19, Sidang Jaksa Pinangki Ditunda

Mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 di lingkungan PN Jakarta Pusat, Hakim dan ASN tengah menjalani rapid tes dan swab tes berkelanjutan.

Jumlah Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Meningkat Pesat
Indonesia
Jumlah Pasien COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet Meningkat Pesat

Penambahan jumlah pasien ini tercatat merupakan yang tertinggi selama beberapa pekan setelah libur Lebaran

Penyekatan Kawasan Jakarta Barat, Polisi Tetap Periksa STRP Pengendara
Indonesia
Penyekatan Kawasan Jakarta Barat, Polisi Tetap Periksa STRP Pengendara

Polisi memastikan pemeriksaan di pos penyekatan tetap diberlakukan bagi pekerja non-esensial dan non-kritikal saat penerapan PPKM Darurat.

Netizen Terancam Tak Lagi Bebas Gunakan Live Streaming di Medsos
Indonesia
Netizen Terancam Tak Lagi Bebas Gunakan Live Streaming di Medsos

Pemohon meminta agar penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.