KPK Diminta Dalami Potensi Suap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (ANTARA/Humas KPK)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami potensi tindak pidana suap di balik komunikasi antara Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial.

"Kedeputian penindakan KPK harus mendalami potensi suap di balik komunikasi Lili Pintauli Siregar dengan mantan Walikota Tanjung Balai," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (31/8).

Baca Juga

MAKI Sebut Penegak Hukum Bisa Proses Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Menurut Kurnia, penelusuran komunikasi antara Lili dengan Syahrial penting dilakukan. Sebab, dalam sidang putusan etik yang digelar Dewan Pengawas (Dewas), terungkap Lili sempat membahas kasus yang menjerat M Syahrial.

"Jika kemudian terbukti adanya tindak pidana suap, maka Lili Pintauli Siregar dapat disangka dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara seumur hidup," ujarnya.

Tak hanya itu, ICW juga meminta agar Dewas melaporkan Lili ke pihak kepolisian. Langkah hukum ini, kata Kurnia, bukan yang pertama kali dilakukan oleh KPK. Sebelumnya, KPK pernah melaporkan pimpinannya ke pihak kepolisian.

"Pada tahun 2009 lalu, Komisioner KPK, Bibit Samad Riyanto, juga pernah melakukan hal tersebut tatkala melaporkan Antasari Azhar karena diduga bertemu dengan Anggoro Widjaja, Direktur PT Masaro Radiokom di Singapura," kata dia.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)

Berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kata Kurnia, secara jelas menyebutkan adanya ancaman pidana penjara hingga lima tahun bagi komisioner yang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak berperkara di KPK.

Diketahui Dewas KPK memutuskan Lili Pintauli terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu juga dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.

"Mengadili menyatakan terperiksa lili pintauli siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pengaruh pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK," kata Tumpak saat membacakan amar putusan, Senin (30/8).

Dalam menjatuhkan sanksi Dewas KPK mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Untuk hal meringankan Lili dianggap mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi Etik. Sementara untuk hal yang memberatkan Lili disebut tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. (Pon)

Baca Juga

Lili Terbukti Lakukan Perbuatan Tercela, BW Sebut UU KPK Tegaskan Pemberhentian

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadiri Peringatan Pancasila di Solo, Ganjar: Sing Ameh Nyapres Sopo
Indonesia
Hadiri Peringatan Pancasila di Solo, Ganjar: Sing Ameh Nyapres Sopo

Ganjar Pranowo angkat bicara terkait Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebutnya berambisi maju capres 2024.

25,5 Juta Rakyat Indonesia Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
25,5 Juta Rakyat Indonesia Sudah Divaksin COVID-19

Pemerintah telah melakukan 25,5 juta suntikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat.

Gibran Kecolongan, 542 Warga Berhasil Curi Start Mudik ke Solo
Indonesia
Gibran Kecolongan, 542 Warga Berhasil Curi Start Mudik ke Solo

Satgas COVID-19 Solo, Jawa Tengah, mencatat sebanyak 542 orang pemudik telah berhasil mencuri start pulang ke Solo. Data tersebut tersebut tercatat mulai tanggal 22 April sampai 2 Mei.

Di Pemakaman, Keluarga Bibi-Vanessa Sampaikan Terima Kasih kepada AMPG
Indonesia
Di Pemakaman, Keluarga Bibi-Vanessa Sampaikan Terima Kasih kepada AMPG

Ratusan pelayat mengiringi proses pemakaman artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah (Bibi) dimakamkan di TPU Malaka, Ulujami, Jakarta, Jumat (5/11).

Saksi Ungkap Sekjen Kemensos Punya Peran Tentukan Vendor Bansos COVID-19
Indonesia
Saksi Ungkap Sekjen Kemensos Punya Peran Tentukan Vendor Bansos COVID-19

Hal itu diungkapkan Pepen saat bersaksi untuk terdakwa bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam sidang kasus dugaan suap bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

TPU Rorotan Masih Belum Difungsikan Kubur Jenazah Pasien COVID-19
Indonesia
TPU Rorotan Masih Belum Difungsikan Kubur Jenazah Pasien COVID-19

Penambahan kasus baru COVID-19 di DKI pada hari ini Rabu (20/1) tembus sampai 3.786 orang. DKI melakukan tes PCR sebanyak 17.815 spesimen.

Menteri Nadiem Dinilai Kehabisan Akal Hadapi Kendala Belajar Jarak Jauh Selama Pandemi
Indonesia
Menteri Nadiem Dinilai Kehabisan Akal Hadapi Kendala Belajar Jarak Jauh Selama Pandemi

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim pada masa pandemi COVID-19 belum optimal dalam mengatasi krisis di bidang pendidikan.

Kapolri Berikan Reward Jika Anggota Mampu Ungkap Kasus Narkoba di Tubuh Kepolisian
Indonesia
Kapolri Berikan Reward Jika Anggota Mampu Ungkap Kasus Narkoba di Tubuh Kepolisian

Lewat telegram itu, akan diberikan reward bagi anggota yang mengungkap kasus narkoba di tubuh kepolisian.

Robot Bawah Laut Dikerahkan Cari Kapal Selam KRI Nanggala-402
Indonesia
Robot Bawah Laut Dikerahkan Cari Kapal Selam KRI Nanggala-402

Penggunaan remote operation vehicle ini bisa mendeteksi benda bawah laut dengan kedalaman 200 hingga 300 meter.