KPK Diminta Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Rp4,9 Miliar dari Polda NTT Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) Alfred Baun di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/8). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengambil alih kasus dugaan korupsi bawang merah di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh Kepolisian Daerah NTT.

Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) Alfred Baun mengatakan, Polda NTT telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Menurut perhitungan BPKP kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir senilai Rp 4,9 miliar.

Baca Juga

KPK Harap Kejagung Obyektif Usut Kasus Pemerasan Kajari Indragiri Hulu

"Karena kasus itu P19 sudah tiga kali, tetapi tak kunjung selesai tidak sampai di P21 dan permintaan kami itu disetujui oleh KPK untuk mengambil alih kasus ini," kata Alfred di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/8).

Alfred menyampaikan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT telah menyetujui agar kasus dugaan korupsi bawang merah di Kabupaten Malaka diambil alih oleh KPK. Karena, kasus tersebut tak kunjung naik ke persidangan.

"Dirkrimsus Polda NTT juga sudah sepakat dengan ARAKSI untuk diambil alih oleh KPK," ujar Alfred.

KPK
Logo KPK. Foto: ANTARA

Alfred pun menegaskan, Polda NTT melalui Mabes Polri akan mengirimkan surat ke KPK terkait pengambil alihan perkara dugaan korupsi bawang merah di Kabupaten Malaka. Hal ini dilakukan agar tak ada cawe-cawe dalam penanganan kasus tersebut.

"Karena kami melihat bahwa kasus itu sudah sangat bertele-tele. Bahkan ada informasi agar kasus ini di SP3," ujar Alfred.

Selain perkara ini, Alfred juga mengharapkan agar KPK dapat mengambil alih kasus dugaan penyelewengan anggaran senilai Rp 47,5 miliar yang juga tengah ditangani Polda NTT. Anggaran itu bersumber dari Dana Alokasia Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2007.

"Anggaran tersebut diduga telah diselewengkan karena tidak diprogramkan atau digunakan berdasarkan mekanisme penggunaan keuangan negara sebagaimana perintah Undang-Undang," tegas Alfred.

Baca Juga

PSI Nilai KAMI Kebelet Rebut Kekuasaan

Alfred juga turut meminta KPK agar turut mengambil alih kasus dugaan penyelewengan APBD Kabupaten Malaka Tahun 2016 senilai Rp 4,5 miliar yang ditangani Kejaksaan Tinggi NTT. Uang miliaran rupiah itu untuk membangun rumah jabatan Bupati Kabupaten Malaka, NTT.

"Diduga terjadi pemborosan anggaran untuk menguntungkan Bupati Malaka," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Jubir Wapres Ingatkan Umat Muslim Ikuti Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah Salat Id di Rumah
Indonesia
Jubir Wapres Ingatkan Umat Muslim Ikuti Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah Salat Id di Rumah

“Seorang muslim yang baik itu sebaiknya mengikuti fatwa yang sudah dikemukakan baik oleh Majelis Ulama Indonesia atau Nahdlatul Ulama, atau Muhammadiyah, yang menyatakan sebaiknya Salat Id di rumah,” ujar Cak Duki

Jokowi Kantongi Nama Dewan Pengawas KPK, Mahfud: Kalau Disebut Sekarang Bukan Kejutan
Indonesia
Jokowi Kantongi Nama Dewan Pengawas KPK, Mahfud: Kalau Disebut Sekarang Bukan Kejutan

Mahfud MD menyebutkan nama-nama calon Dewan Pengawas KPK sudah berada di kantong Presiden Joko Widodo.

Indonesia-Australia Saling Tukar Informasi Pajak
Indonesia
Indonesia-Australia Saling Tukar Informasi Pajak

DJP akan menerima informasi terkait penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak Indonesia yang bersumber dari subjek pajak Australia.

Garda Terdepan Pemutus Rantai Penularan COVID-19 Bukan Tenaga Kesehatan
Indonesia
Garda Terdepan Pemutus Rantai Penularan COVID-19 Bukan Tenaga Kesehatan

Jadi utamakan yang memakai masker adalah orang yang sakit

Wali Kota Solo Kembali Temui Jokowi di Istana Negara, Terkait Rekomendasi Gibran?
Indonesia
Wali Kota Solo Kembali Temui Jokowi di Istana Negara, Terkait Rekomendasi Gibran?

Pertemuan Jokowi dan FX Hadi Rudyatmo seolah mendinginkan suasana yang sedang memanas

Akui PSBB Paling Rasional, Istana: Pertimbangannya Tak Sederhana
Indonesia
Akui PSBB Paling Rasional, Istana: Pertimbangannya Tak Sederhana

Saat peraturan ini diterbitkan, ada ketegasan, koordiasi dan kedisiplinan

Imam Besar Istiqlal Tegaskan Corona Bukan Azab, Menkes: Tidak Ada 'Lockdown'
Indonesia
Imam Besar Istiqlal Tegaskan Corona Bukan Azab, Menkes: Tidak Ada 'Lockdown'

Imam Besar Istiqlal meminta umat Muslim tidak menilai penyebaran COVID-19 sebagai suatu azab.

Keluar dari RSPAD, Menhub Budi Karya Langsung Diisolasi di Rumah
Indonesia
Keluar dari RSPAD, Menhub Budi Karya Langsung Diisolasi di Rumah

Ia sempat mengenakan alat bantuan pernapasan

Pemerintah Bakal Tambah Utang Rp1.207,3 Triliun di 2021
Indonesia
Pemerintah Bakal Tambah Utang Rp1.207,3 Triliun di 2021

Defisit menjadi 5,7 persen atau setara Rp1.006,4 triliun dari sebelumnya 5,5 persen.