KPK Diminta Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah Rp4,9 Miliar dari Polda NTT Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) Alfred Baun di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/8). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengambil alih kasus dugaan korupsi bawang merah di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh Kepolisian Daerah NTT.

Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) Alfred Baun mengatakan, Polda NTT telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Menurut perhitungan BPKP kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir senilai Rp 4,9 miliar.

Baca Juga

KPK Harap Kejagung Obyektif Usut Kasus Pemerasan Kajari Indragiri Hulu

"Karena kasus itu P19 sudah tiga kali, tetapi tak kunjung selesai tidak sampai di P21 dan permintaan kami itu disetujui oleh KPK untuk mengambil alih kasus ini," kata Alfred di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/8).

Alfred menyampaikan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT telah menyetujui agar kasus dugaan korupsi bawang merah di Kabupaten Malaka diambil alih oleh KPK. Karena, kasus tersebut tak kunjung naik ke persidangan.

"Dirkrimsus Polda NTT juga sudah sepakat dengan ARAKSI untuk diambil alih oleh KPK," ujar Alfred.

KPK
Logo KPK. Foto: ANTARA

Alfred pun menegaskan, Polda NTT melalui Mabes Polri akan mengirimkan surat ke KPK terkait pengambil alihan perkara dugaan korupsi bawang merah di Kabupaten Malaka. Hal ini dilakukan agar tak ada cawe-cawe dalam penanganan kasus tersebut.

"Karena kami melihat bahwa kasus itu sudah sangat bertele-tele. Bahkan ada informasi agar kasus ini di SP3," ujar Alfred.

Selain perkara ini, Alfred juga mengharapkan agar KPK dapat mengambil alih kasus dugaan penyelewengan anggaran senilai Rp 47,5 miliar yang juga tengah ditangani Polda NTT. Anggaran itu bersumber dari Dana Alokasia Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2007.

"Anggaran tersebut diduga telah diselewengkan karena tidak diprogramkan atau digunakan berdasarkan mekanisme penggunaan keuangan negara sebagaimana perintah Undang-Undang," tegas Alfred.

Baca Juga

PSI Nilai KAMI Kebelet Rebut Kekuasaan

Alfred juga turut meminta KPK agar turut mengambil alih kasus dugaan penyelewengan APBD Kabupaten Malaka Tahun 2016 senilai Rp 4,5 miliar yang ditangani Kejaksaan Tinggi NTT. Uang miliaran rupiah itu untuk membangun rumah jabatan Bupati Kabupaten Malaka, NTT.

"Diduga terjadi pemborosan anggaran untuk menguntungkan Bupati Malaka," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sebut Dokumen Kasus Pajak di Kantor PT Jhonlin Haji Isam Dibawa Kabur Truk
Indonesia
KPK Sebut Dokumen Kasus Pajak di Kantor PT Jhonlin Haji Isam Dibawa Kabur Truk

PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring
Indonesia
KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring

KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring

Ketum Muhammadiyah Ajak Umat Islam Ikut Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Ketum Muhammadiyah Ajak Umat Islam Ikut Vaksinasi COVID-19

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak seluruh umat Islam di Indonesia mengikuti vaksinasi COVID-19.

Bawaslu: Setiap Pemilu, Kehidupan Kebangsaan Penuh Potensi Bahaya
Indonesia
Bawaslu: Setiap Pemilu, Kehidupan Kebangsaan Penuh Potensi Bahaya

Pemilu dengan gaya demokrasi elektoral yang bebas, tidak boleh melabrak bangunan integrasi bangsa

Anggaran Kesehatan Untuk COVID-19 Dinilai Tidak Memadai
Indonesia
Anggaran Kesehatan Untuk COVID-19 Dinilai Tidak Memadai

Pemerintah mengalokasikan pagu anggaran untuk penanganan COVID-19 dan PEN 2020 mencapai Rp695,2 triliun, sebanyak Rp87,5 triliun di antaranya untuk kesehatan.

Pemerintah Diminta Segera Alokasikan Dana COVID-19 ke Pesantren
Indonesia
PD Pasar Jaya Dinilai tidak Serius Terapkan Protokol Kesehatan di Pasar
Indonesia
PD Pasar Jaya Dinilai tidak Serius Terapkan Protokol Kesehatan di Pasar

Adbullah juga menyarankan agat Pemda DKI lebih aktif turun ke lapangan agar para pedagang teredukasi.

 Perpanjang PSBB Fase Ketiga, Anies Berharap Warga Lebih Disiplin
Indonesia
Perpanjang PSBB Fase Ketiga, Anies Berharap Warga Lebih Disiplin

PSBB gelombang ketiga ini dilakukan selama dua pekan atau 2 minggu yang dimulai dari Jumat 22 Mei hingga Kamis 4 Juni 2020 mendatang.

Kabareskrim: Brigjen Prasetijo Dicopot untuk Jaga Harga Diri Polri
Indonesia
Kabareskrim: Brigjen Prasetijo Dicopot untuk Jaga Harga Diri Polri

"Ini komitmen pimpinan Polri dan kami khususnya dari jajaran Bareskrim Polri untuk menjaga marwah institusi," kata Komjen Listyo Sigit

Khofifah dan Gus Ipul bakal Gelar Konser Dihadiri Penonton di Tengah Pandemi
Indonesia
Khofifah dan Gus Ipul bakal Gelar Konser Dihadiri Penonton di Tengah Pandemi

Konser tersebut akan digelar 12 September 2020 di Pasuruan dengan mendatangkan artis papan atas seperti Ari Lasso, Via Vallent dan sebagai hostnya Luna Maya