Korupsi e-KTP
Mahasiswa Demo di Depan KPK, Ini yang Disuarakan Ketua DPR RI periode 2019-2024, Puan Maharani. (ANTARA FOTO/Istimewa)

MerahPutih.com - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GMAK) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10).

Mereka menuntut lembaga antitasuah untuk mengusut dugaan keterlibatan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam skandal korupsi proyek e-KTP.

Baca Juga

KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus e-KTP

"Meminta dengan tegas kepada KPK untuk segera memeriksa Puan Maharani atas keterlibatan kasus korupsi e-KTP," kata koordinator aksi Yaban Ibnu, Rabu (16/10).

Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GMAK) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10). Foto: MP/Ponco
Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GMAK) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10). Foto: MP/Ponco

Yaban menegaskan, tuntutan yang dilayangkan kepada KPK itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, Puan kerap disebut oleh terpidana korupsi e-KTP sekaligus mantan Ketua DPR RI Setya Novanto turut menerima uang panas korupsi e-KTP.

"Dalam hal ini terpidana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik (e-KTP) Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir pada Puan Maharani," tegasnya.

Tak tanggung-tanggung, kata Yaban, dalam persidangan Setnov menyebut puteri dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri itu menerima aliran dana USD500 ribu atau sekitar Rp6,8 miliar.

"Menurut pernyataan Setya Novanto bahwa Puan Maharani menerima uang senilai USD500 ribu. Hal itu dikatakan Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2018," ungkap Yaban.

Untuk itu, Yaban menegaskan GMAK meminta KPK untuk segera memeriksa Puan Maharani. GMAK juga menuntut pertanggungjawaban Puan atas kejahatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

Baca Juga

Novel Buka Fakta 6 Anggota DPR Ancam Terpidana Korupsi e-KTP Miryam Haryani

Yaban melanjutkan, GMAK juga mendesak Puan Maharani untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR RI. "Karena kami tidak sudi seorang koruptor menjadi pemimpin rakyat," tandasnya.

Sebelumnya, Setnov buka-bukaan soal pihak lain yang diduga turut menikmati 'uang panas' dari proyek e-KTP. Mantan Ketum Golkar itu menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung.

Hal tersebut disampaikan Setnov saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis, (21/3).

Setnov mengungkapkan, ketika itu ada pertemuan di rumahnya yang dihadiri oleh Made Oka Masagung dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi. Dalam pertemuan itu, kata Setnov, dia mendapat laporan terkait adanya pemberian uang ke sejumlah pihak.

Menurut Setnov ketika itu Made Oka yang saat ini menyandang status tersangka dalam kasus e-KTP memberitahunya bahwa ada uang yang diberikan kepada Puan dan Pramono.

Ketua DPR RI Puan Maharani akui pihaknya belom mendapat masukan terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Puan Maharani saat memberikan keterangan di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks Parlemen, Senayan, (Selasa (1/10) siang. (Foto: MP/Kanu)

"Ke Puan Maharani 500 ribu USD, Pranomo Anung 500 ribu USD," kata Setnov.

Ketika itu, kata Setnov, Made Oka mengaku menyerahkan langsung uang tersebut kepada Puan dan Pramono.

"Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke dewan. Saya tanya 'wah untuk siapa'. Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf ada Andi, untuk Puan Maharani 500 ribu dan Pramono 500 ribu," ungkap Setnov.

Setnov juga mengungkapkan, bahwa tiga mantan pimpinan Badan Anggaran DPR turut menerima aliran uang panas dari proyek e-KTP. Setnov menyebut Melchias Marcus Mekeng, Tamsil Linrung, dan Olly Dondokambey mendapat jatah masing-masing sebesar US$500 ribu.

Baca Juga

KPK Garap 3 Anggota DPR Terkait Korupsi e-KTP

Selain untuk pimpinan Banggar, kata Setnov, Andi Narogong juga menyampaikan telah menyerahkan kepada pimpinan Komisi II DPR ketika proyek e-KTP berlangsung, yakni untuk Chairuman Harahap dan Ganjar Pranowo.

"Untuk komisi dua pak Chairuman sejumlah US$500ribu dan untuk Ganjar sudah dipotong oleh Chairuman," ucapnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jam Malam di Surabaya Dimanfaatkan Buat Balapan Onthel, Taruhannya Jutaan Rupiah!
Indonesia
Jam Malam di Surabaya Dimanfaatkan Buat Balapan Onthel, Taruhannya Jutaan Rupiah!

Untuk taruhan biasanya terjadi pada beda grup berdasarkan daerah asal

Badan Perlindungan Pekerja Migran Gerebeg Penampungan ABK di Jakarta Utara
Indonesia
Badan Perlindungan Pekerja Migran Gerebeg Penampungan ABK di Jakarta Utara

Lokasi penampungan yaitu sebuah rumah berlantai tiga dengan puluhan kamar yang disekat per ruangan dengan ukuran sekitar 3x2 meter persegi.

Anies Disindir Sedang Berkhayal Jadi Presiden di Atas Toilet
Indonesia
Anies Disindir Sedang Berkhayal Jadi Presiden di Atas Toilet

Azas Tigor melihat kebijakan yang dilakukan Anies Baswedan banyak menuai penolakan

Novel Baswedan Ogah Hadiri Sidang Vonis Dua Terdakwa Penyiraman Air Keras
Indonesia
Novel Baswedan Ogah Hadiri Sidang Vonis Dua Terdakwa Penyiraman Air Keras

Novel meyakini kedua terdakwa penyiraman air keras Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis bukan pelaku sebenarnya.

DPR Setuju Pilkada Serentak Ditunda Jadi 9 Desember
Indonesia
DPR Setuju Pilkada Serentak Ditunda Jadi 9 Desember

Palu sidang pun diketuk dua kali oleh Ahmad Doli sebagai tanda sahnya keputusan tersebut.

Bantah Pernyataannya Bentuk Kepanikan, Ridwan Kamil: Ngomong Saja Santai
Indonesia
Bantah Pernyataannya Bentuk Kepanikan, Ridwan Kamil: Ngomong Saja Santai

Apa yang telah terjadi, bisa menjadi pengingat betapa bangsa Indonesia memerlukan hal-hal produktif

Perbaiki Rumah Rusak, BNPB Perintahkan Gubernur Kalsel Bikin Satgas
Indonesia
Perbaiki Rumah Rusak, BNPB Perintahkan Gubernur Kalsel Bikin Satgas

Dalam penanganan darurat banjir di Kalimantan Selatan, BNPB telah menyalurkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp3,5 miliar.

Bawaslu Solo: 70 Persen Alat Peraga Kampanye Gibran-Teguh Salahi Aturan
Indonesia
Bawaslu Solo: 70 Persen Alat Peraga Kampanye Gibran-Teguh Salahi Aturan

Dari banyaknya APK yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sebanyak 70 persen diketahui milik pasangan nomor urut 01, Gibran-Teguh.

YLKI Desak Jokowi Keluarkan Perpres Baru Tentang Jaminan Kesehatan
Indonesia
YLKI Desak Jokowi Keluarkan Perpres Baru Tentang Jaminan Kesehatan

MA mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan

Megawati Heran Warga Sumbar tak Suka PDIP
Indonesia
Megawati Heran Warga Sumbar tak Suka PDIP

Dan dalam konteks itu, PDIP kerap kesulitan di Sumbar.