KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Ternak di Kementan Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN RI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi terkait pengadaan sapi, kambing dan pakan ternak di Kementerian Pertanian (Kementan).

GPHN RI juga berharap lembaga antikorupsi menjerat pihak-pihak yang diduga merugikan keuangan negara terkait dugaan kongkalikong pengadaan tersebut.

Baca Juga

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta

"Harapannya semoga KPK dapat mengusut tuntas kasus ini sampai ke akarnya dan menyeret oknum yang terlibat ke pengadilan untuk mempertangung jawabkan hasil perbuatannya," kata Ketua Umum GPHN RI, Madun Haryadi dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (23/11)

Madun Haryadi
Ketua Umum GPHN RI, Madun Haryadi didampingi salah satu rekannya saat membuat laporan dugaan korupsi Kementan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/11). Foto: Istimewa

Selain ke KPK, GPHN RI juga telah melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Laporan tersebut merujuk sejumlah temuan GPHN RI terkait pengadaan hewan ternak dalam APBN tahun 2020. GPHN menduga, pengadaan itu tanpa memperhatikan prinsip ketelitian dalam melihat kapabilitas perusahaan yang terkait.

"Dari hasil investigasi kami kuat dugaan ada peranan dari putra Menteri Pertanian sebagai pihak yang diuntungkan dari korupsi pengadaan di lingkungan Kementan dikarnakan banyaknya dugaan kejangalan dari pemenang tender tersebut," ungkap dia.

Baca Juga

KPK-BPK Diminta Audit Investigasi Pengelolaan Pulau Wisata Gili Trawangan

.

Di antaranya PT Sumekar Nurani Madura. Perusahaan yang di Jalan Raya Lobuk Desa Lobuk, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, kata Madun, diduga perusahaan fiktif yang memenangkan tender puluhan paket proyek pengadaan Sapi, Kambing dan pakan Ternak.

"Ini (PT Sumekar Nurani Madura) adalah perusahaan fiktif yang kami duga dijadikan alat untuk merampok uang negara ratusan miliar," katanya.

Dari investigasi GPHN RI, kata Madun, perusahaan tersebut sebelumnya bergerak di bidang penggilingan batu koral. Dari hasil analisia, perusahaan tersebut tidak mungkin mampu mengerjakan proyek di Kementerian Pertanian yang nilainya ratusan miliar.

Sementara, pemenang tender PT Karya Master Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak jasa traveling.

"Yang memenangkan tender pengadaan sapi menurut kami juga tidak masuk akal. Akhirnya kami pun menelusuri 'output' kegiatanya di Probolinggo dan Pasuruan yang menggunakan anggaran puluhan miliar, dan ternyata juga fiktif," ungkapnya.

Madun menduga kongkalikong pengadaan itu melibatkan Kemal Redindo Syahrul Putra, putra Mentan Syahrul Yasin Limpo. GPHN RI menduga negara dirugikan sangat signifikan dari pemufakatan jahat tersebut.

"Kami akan terus mendorong dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum agar kasus itu diusut dan dibongkar hingga tuntas," tegasnya.

Ditekankan Madun, pihaknya memiliki sejumlah data dan bukti-bukti dugaan tersebut. Diantaranya, barang bukti berupa output pekerjaan yang fiktif dan dokumen perusahaan yang fiktif.

"Kami berharap KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri tidak tutup mata dan telinga, karena korupsi itu saat ini makin menggurita dan berpotensi merugikan keuangan negara," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengaku belum mengetahui soal dugaan tersebut. Ali Fikri mengatakan akan mencari informasi terlebih dahulu mengenai hal itu.

"Sebentar saya cek," kata Ali Fikri. (*)

Baca Juga

KPK Eksekusi Mantan Dirut PT INTI ke Lapas Sukamiskin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menteri Tjahjo Kumolo Perpanjang Pendaftaran Guru PPPK di Papua-Papua Barat
Indonesia
Menteri Tjahjo Kumolo Perpanjang Pendaftaran Guru PPPK di Papua-Papua Barat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran seleksi guru PPPK di Provinsi Papua dan Papua Barat.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin

Ia mengatakan perpanjangan penahanan terhadap Rachmat dilakukan guna menyelesaikan proses penyidikan dan pemberkasan perkara dimaksud.

Nakes yang Mesum Sesama Jenis di RSD Wisma Atlet Dipecat
Indonesia
Nakes yang Mesum Sesama Jenis di RSD Wisma Atlet Dipecat

Untuk oknum nakes semalam sudah diperiksa di Polres Jakarta Pusat

Vaksinasi Terus Berjalan, Menkes: Jangan Sampai Kita Lengah
Indonesia
Vaksinasi Terus Berjalan, Menkes: Jangan Sampai Kita Lengah

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, menekankan agar vaksinasi COVID-19 yang tengah dijalankan oleh pemerintah jangan sampai membuat seluruh pihak kehilangan kewaspadaan.

Din Syamsuddin Akan Temui Kapolri Minta Syahganda Cs Dibebaskan
Indonesia
Din Syamsuddin Akan Temui Kapolri Minta Syahganda Cs Dibebaskan

"Presidium KAMI akan menemui Kapolri di Mabes Polri menuntut pembebasan para tokoh KAMI," kata Din Syamsuddin

MPLS DKI Digelar Daring, Pendidik Wajib Sosialisasikan Hidup Sehat Kenormalan Baru
Indonesia
MPLS DKI Digelar Daring, Pendidik Wajib Sosialisasikan Hidup Sehat Kenormalan Baru

Tingginya tren kasus COVID-19 di Jakarta memaksa masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tahun ajaran baru 2021 - 2022 bagi siswa baru digelar secara daring atau online.

Kapolres Jakarta Pusat Tak Segan Hajar Preman yang Bikin Resah Warga
Indonesia
Kapolres Jakarta Pusat Tak Segan Hajar Preman yang Bikin Resah Warga

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, pihaknya akan menghajar preman-preman yang bikin warga ketakutan dan resah

Bima Arya Tegaskan Warga Bogor Terdampak Saat Rizieq Dirawat di RS Ummi
Indonesia
Bima Arya Tegaskan Warga Bogor Terdampak Saat Rizieq Dirawat di RS Ummi

Kasus Rizieq tersebut membuat legitimasi dan kewenangan jajarannya menjadi diragukan

COVID-19 Tak Terkendali, Komnas HAM Minta Pilkada Ditunda
Indonesia
COVID-19 Tak Terkendali, Komnas HAM Minta Pilkada Ditunda

"Seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta Pilkada," ujar Hairansyah.

COVID-19 Terkendali, Wilayah Jakarta Pusat Diklaim Keluar dari Zona Merah
Indonesia