KPK Didesak Selidiki Mafia Hukum Kasus Suap Djoko Tjandra Djoko Tjandra. (Foto: ANTARA)

MerahPutih.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) menilai kolaborasi antara penegak hukum, yakni Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu menjerat oknum politisi yang diduga terlibat mafia hukum kasus Djoko Tjandra.

Hal ini didasarkan pada sangkaan mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari atas dugaan suap, pencucian uang dan permufakatan jahat.

Dalam kaitan dengan dugaan permufakatan jahat, Komjak menekankan, pemberantasan praktik mafia hukum yang melibatkan lintas profesi seperti oknum penegak hukum, penasehat hukum, pengusaha dan politisi diharapkan dapat diungkap tuntas melalui kerja sama Kejaksaan, Polri dan KPK.

Baca Juga:

Kuasa Hukum: Pinangki Tidak Tahu Menahu Soal Action Plan

"Publik tidak mempersoalkan koordinasi dan supervisi. Tetapi publik mengharapkan para bandit penjahat ini ditindak," kata Ketua Komjak Barita Simajuntak, Kamis (24/9).

Berdasarkan ekspos yang dilakukan Komjak pertama kali, terkuak bahwa Jaksa Pinangki yang tidak berperan sebagai penyidik jaksa dan tidak memiliki kewenangan eksekusi justru menjadi salah satu sosok sentral kasus ini.

"Kemudian muncul oknum penasehat hukum Anita Kolopaking serta Andi Irfan Jaya, pengusaha sekaligus mantan politisi NasDem yang tak lain adalah Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Sulawesi Selatan. Ini sudah kelihatan benang merahnya bahwa diduga ada mafia sindikat atau industri hukum yang bermain di sini," kata Barita.

Jaksa Pinangki
Jaksa Pinangki. (Foto: Antara).

Untuk itu, menurut Barita, penegak hukum harus mendalami seluruh pihak yang terlibat termasuk informasi dugaan adanya politisi yang menjadi bagian dalam kasus ini sebagai penegakan asas equality before the law dan due process of the law.

Komjak meyakini penyidikan kasus itu belum selesai karena masih dapat didalami dari keterangan Djoko Tjandra dan Andi Irfan, yang juga dijerat pasal pemufakatan jahat. (Pon).

Baca Juga:

ICW: Empat Hal Hilang di Dakwaan Jaksa Pinangki

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saksi Akui Eks Wagub Banten Rano Karno Terima Uang Terkait Proyek Alkes
Indonesia
Saksi Akui Eks Wagub Banten Rano Karno Terima Uang Terkait Proyek Alkes

Hal itu diungkap Djadja dalam sidang lanjutan perkara korupsi alat kesehatan dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/1).

Indonesia Bakal Diguyur Investasi dari UEA, Nominalnya Ratusan Triliun
Dunia
Indonesia Bakal Diguyur Investasi dari UEA, Nominalnya Ratusan Triliun

Mengenai teknis investasi UEA itu, Luhut menjelaskan, akan banyak di BUMN, di Petrochemical dan sebagainya.

Tak Lagi Umumkan Penambahan Kasus COVID-19, Pemerintah Dinilai Tutupi Rasa Malu
Indonesia
Tak Lagi Umumkan Penambahan Kasus COVID-19, Pemerintah Dinilai Tutupi Rasa Malu

Ujang melihat, kalau diumumkan terus menerus dengan grafik terus meningkat, pemerintah akan dianggap gagal oleh rakyat.

Penyebab Banjir di Jakarta Selatan
Indonesia
Penyebab Banjir di Jakarta Selatan

Beberapa lokasi genangan yang banyak ditemukan sampah, antara lain, kolong Jembatan Semanggi, Jalan Gatot Subroto depan Balai Kartini dan depan Dinas Pendidikan di Setiabudi.

 Warga Solo Digegerkan Kemunculan Ratusan Cacing Tanah, Pertanda Gempa Bumi?
Indonesia
Warga Solo Digegerkan Kemunculan Ratusan Cacing Tanah, Pertanda Gempa Bumi?

Prabang lebih percaya kejadian ini ada kaitanya dengan peristiwa fenomena banyaknya gunung berapi yang aktif secara bersamaan diantaranya Gunung Merapi dan Gunung Anak Krakatau.

Bebas Dari Penjara, Ahmad Dhani Disambut Pendukung Bak Pahlawan
Indonesia
Bebas Dari Penjara, Ahmad Dhani Disambut Pendukung Bak Pahlawan

Adapun setelah melewati Cawang, pengawalan iring-iringan akan diambil alih oleh personel Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan

Penglima TNI: 15 Prajurit Meninggal Dunia karena Terpapar Corona
Indonesia
Penglima TNI: 15 Prajurit Meninggal Dunia karena Terpapar Corona

Andika menyebut 4 orang anggota TNI AD meninggal dunia.

Pemkot Tutup Pedestrian Lingkar Kebun Raya Bogor
Indonesia
Pemkot Tutup Pedestrian Lingkar Kebun Raya Bogor

Pemerintah Kota Bogor segera menutup pedestrian yang melingkari Kebun Raya Bogor atau jalur sistem satu arah (SSA) dari aktivitas warga.

Ini Alasan Jokowi Pangkas Jabatan Eselon III dan IV
Indonesia
Ini Alasan Jokowi Pangkas Jabatan Eselon III dan IV

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah saat ini butuh kecepatan dalam mengurus birokrasi.

Pledoi Heru Hidayat Bantah Terima Aliran Dana Rp 10 Triliun dari Kasus Jiwasraya
Indonesia
Pledoi Heru Hidayat Bantah Terima Aliran Dana Rp 10 Triliun dari Kasus Jiwasraya

Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat menegaskan hingga saat ini tidak memiliki harta kekayaan mencapai Rp10 triliun.