KPK Didesak Selidiki Mafia Hukum Kasus Suap Djoko Tjandra Djoko Tjandra. (Foto: ANTARA)

MerahPutih.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) menilai kolaborasi antara penegak hukum, yakni Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu menjerat oknum politisi yang diduga terlibat mafia hukum kasus Djoko Tjandra.

Hal ini didasarkan pada sangkaan mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari atas dugaan suap, pencucian uang dan permufakatan jahat.

Dalam kaitan dengan dugaan permufakatan jahat, Komjak menekankan, pemberantasan praktik mafia hukum yang melibatkan lintas profesi seperti oknum penegak hukum, penasehat hukum, pengusaha dan politisi diharapkan dapat diungkap tuntas melalui kerja sama Kejaksaan, Polri dan KPK.

Baca Juga:

Kuasa Hukum: Pinangki Tidak Tahu Menahu Soal Action Plan

"Publik tidak mempersoalkan koordinasi dan supervisi. Tetapi publik mengharapkan para bandit penjahat ini ditindak," kata Ketua Komjak Barita Simajuntak, Kamis (24/9).

Berdasarkan ekspos yang dilakukan Komjak pertama kali, terkuak bahwa Jaksa Pinangki yang tidak berperan sebagai penyidik jaksa dan tidak memiliki kewenangan eksekusi justru menjadi salah satu sosok sentral kasus ini.

"Kemudian muncul oknum penasehat hukum Anita Kolopaking serta Andi Irfan Jaya, pengusaha sekaligus mantan politisi NasDem yang tak lain adalah Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Sulawesi Selatan. Ini sudah kelihatan benang merahnya bahwa diduga ada mafia sindikat atau industri hukum yang bermain di sini," kata Barita.

Jaksa Pinangki
Jaksa Pinangki. (Foto: Antara).

Untuk itu, menurut Barita, penegak hukum harus mendalami seluruh pihak yang terlibat termasuk informasi dugaan adanya politisi yang menjadi bagian dalam kasus ini sebagai penegakan asas equality before the law dan due process of the law.

Komjak meyakini penyidikan kasus itu belum selesai karena masih dapat didalami dari keterangan Djoko Tjandra dan Andi Irfan, yang juga dijerat pasal pemufakatan jahat. (Pon).

Baca Juga:

ICW: Empat Hal Hilang di Dakwaan Jaksa Pinangki

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2019 Hanya 83 Persen
Indonesia
Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2019 Hanya 83 Persen

Anies menyampaikan realisasi belanja daerah sebesar 83,41 persen pada tahun anggaran 2019.

Mahfud MD Janji Pasal Karet UU ITE Bakal Direvisi
Indonesia
Mahfud MD Janji Pasal Karet UU ITE Bakal Direvisi

Pemerintah akan membahas insiaitif revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pemprov DKI Gandeng TNI AU Kelola Lahan 6,2 Hektar di Halim
Indonesia
Pemprov DKI Gandeng TNI AU Kelola Lahan 6,2 Hektar di Halim

Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan TNI Angkatan Udara dalam mengelola lahan sawah seluas 6,2 hektar (ha) di Landasan Udara Halim Perdanakusuma (Lanud HLP).

PDIP Tunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai Ketua DPD Sumut
Indonesia
PDIP Tunjuk Djarot Saiful Hidayat sebagai Ketua DPD Sumut

Hasto menekankan Djarot diberikan wewenang penuh dalam merekrut calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Utara.

Habib Luthfi Jadi Penasihat Menteri Agama
Indonesia
Habib Luthfi Jadi Penasihat Menteri Agama

"Menag telah meminta dan menjadikan Habib Luthfi sebagai penasihat guna memberi masukan strategis dalam memimpin Kementerian Agama," kata Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal

Perekonomian Kembali Berjalan, Penerbangan di Bandara Soetta Alami Lonjakan
Indonesia
Perekonomian Kembali Berjalan, Penerbangan di Bandara Soetta Alami Lonjakan

Pada bulan ini, lalu lintas penerbangan mulai berangsur pulih

Cegah Paham Radikalisme, Pemprov DKI Sebar Duta Damai ke Sekolah
Indonesia
Cegah Paham Radikalisme, Pemprov DKI Sebar Duta Damai ke Sekolah

Lanjut Taufan, pemerintah DKI juga telah menyebar anak-anak muda yang tegabung duta damai ke sekolah-sekolah Jakarta agar mengedukasi para pelajar tentang radikalisme.

Dalam 24 Jam, 9.135 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 9.135 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19

Selain itu, dalam 24 jam terakhir ada 189 orang yang tutup usia setelah dinyatakan positif virus corona

Jokowi tidak Mau Proyek Strategis Ratusan Triliun Mandek Gara-Gara COVID-19
Indonesia
Jokowi tidak Mau Proyek Strategis Ratusan Triliun Mandek Gara-Gara COVID-19

Pemerintah menargetkan tahun 2020 setidaknya bisa mencapai 144 dari 223 proyek dengan nilai Rp815,2 triliun.

[HOAKS atau FAKTA] Bermodal Nasi Bungkus, Kadrun Ingin Makzulkan Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Bermodal Nasi Bungkus, Kadrun Ingin Makzulkan Jokowi

“Hanya Bermodalkan Ini Mereka Ingin Mahzulkan Presiden…!!! Tepok Jidat"