KPK Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Ketua KPK Firli Bahuri saat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (23/7/2020). (KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini digelar di Kantor Pusat BPK di Jakarta, Kamis (23/). Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pengelolaan keuangan sebuah lembaga sangat penting karena harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Baca Juga

KPK Dalami Temuan BPK Soal Aliran Duit APBN ke Rekening Pribadi Pejabat Kementerian

“Di KPK kami terus berupaya melakukan evaluasi supaya perbaikan juga terus terjadi, bagaimanapun yang kami kelola adalah uang negara yang berasal dari rakyat,” kata Firli saat menghadiri penyerahan LHP di Kantor BPK.

Tahun 2018, kata Firli, KPK mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang didapat KPK tahun 2019, merupakan bukti bahwa KPK telah melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan.

“Ini adalah kerja keras dari seluruh pegawai KPK, dan kami akan terus mempertahankan opini ini,” kata dia.

Gedung KPK
Gedung KPK. Foto: ANTARA

Selain Firli, acara ini dihadiri oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto, didampingi oleh Auditor Utama KN I Novy Gregory Antonius Pelenkahu, serta Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya Novian Herodwijanto.

“Bagi yang telah WTP mohon agar terus berusaha keras untuk mempertahankan opini, bagi yang belum agar terus berupaya mencapai WTP,” jelas Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto.

Menurutnya, ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapatkan apresiasi karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga yang hadir pada hari ini dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola.

Baca Juga

Kebut RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Pancing Amarah dan Rasa Curiga Rakyat

BPK mengharapkan agar beberapa kelemahan yang ada mendapat perhatian dari segenap pimpinan Kementerian dan Lembaga yang hadir pada hari ini untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya agar di tahun yang akan datang opini atas laporan keuangan yang telah baik dapat dipertahankan. BPK juga memberikan penghargaan kepada beberapa satuan kerja yang telah menindaklanjuti temuan BPK selama pemeriksaan masih berlangsung. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Boyolali dan Klaten Diguyur Hujan Abu Vulkanik Gunung Merapi
Indonesia
Boyolali dan Klaten Diguyur Hujan Abu Vulkanik Gunung Merapi

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat Gunung Merapi mengeluarkan belasan kali awan panas guguran sepanjang Selasa (26/1) malam sampai Rabu (27/1) pagi.

MRT Didaulat sebagai Moda Transportasi Terbaik bagi Disabilitas
Indonesia
MRT Didaulat sebagai Moda Transportasi Terbaik bagi Disabilitas

DTKJ menetapkan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta memperoleh predikat terbaik dalam memberikan layanan bagi kalangan disabilitas.

Polisi Temukan Unsur Pidana Kebakaran Kilang Minyak Balongan
Indonesia
Polisi Temukan Unsur Pidana Kebakaran Kilang Minyak Balongan

Penyidik Polri menemukan unsur tindak pidana pada peristiwa kebakaran kilang minyak Pertamina RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, pada 29 Maret 2021.

Tiga Pasang Bertarung di Pilkada Sumatera Barat
Indonesia
Tiga Pasang Bertarung di Pilkada Sumatera Barat

Pendaftaran dilakukan dengan protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Semua pasangan calon yang hadir juga harus bebas dari COVID-19 ditunjukkan dengan surat keterangan yang berwenang.

Kejagung Kembali Sita 193 Hektare Tanah Milik Benny Tjokro di Bogor
Indonesia
Kejagung Kembali Sita 193 Hektare Tanah Milik Benny Tjokro di Bogor

Penyitaan aset Benny Tjokro berupa Hotel Brothers Solo Baru itu sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1931

Pesan Natal Jokowi: Pandemi Memberi Banyak Pelajaran
Indonesia
Pesan Natal Jokowi: Pandemi Memberi Banyak Pelajaran

"Pandemi telah mengubah banyak hal dan memberi banyak pelajaran," tegasnya.

12 Ribu Pekerja Pabrik di Bekasi Bakal Tes Usap COVID-19
Indonesia
12 Ribu Pekerja Pabrik di Bekasi Bakal Tes Usap COVID-19

Tes usap massal ini dilakukan mengingat 60 persen kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bekasi berasal dari klaster sektor industri.

Nakes Tasikmalaya Usulkan Lockdown
Indonesia
Nakes Tasikmalaya Usulkan Lockdown

Para tenaga kesehatan di Tasikmalaya, Jawa Barat mengusulkan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah.

Tahun 2021, Pemerintah Lengkapi 140 Juta Dosis Vaksin COVID-19
Indonesia
Tahun 2021, Pemerintah Lengkapi 140 Juta Dosis Vaksin COVID-19

Pemerintah Indonesia kembali mendatangkan vaksin COVID-19 dalam bentuk bulk 10 juta dosis.

PKS Tagih Janji Pemerintah Cabut Klaster Ketenagakerjaan dari Omnibus Law
Indonesia
PKS Tagih Janji Pemerintah Cabut Klaster Ketenagakerjaan dari Omnibus Law

Sementara, ketentuan bagi pekerja asing justru dipermudah