KPK dan TNI Perkuat Sinergitas Pemberantasan Korupsi Suasana pertamuan Pimpinan KPK dengan Puspom TNI di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/9/2021). ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan kerja dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam rangka memperkuat sinergisitas dan koordinasi upaya pemberantasan korupsi, Selasa (21/9).

Hadir dalam pertemuan tersebut Pimpinan KPK Firli Bahuri, Nawawi Pamolango, dan Lili Pintauli Siregar, serta dari Puspom TNI yakni Danpuspom Laksamana Muda Dr. Nazali Lempo, Direktur Pembinaan Umum Kolonel Cpm Subiakto, Direktur Pembinaan Pendidikan Kolonel Cpm Eka Wijaya, Direktur Pembinaan dan Penegakan Hukum Kolonel Pom Khoirul Fuad, dan Kasatidik Letkol Karti Amyus.

Baca Juga

Diperiksa Jadi Saksi Korupsi Lahan Munjul, Anies Ungkit Pernah Bantu KPK

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok KPK dalam pemberantasan korupsi di antaranya adalah melaksanakan tugas pencegahan, penindakan, dan koordinasi dengan berbagai lembaga negara termasuk TNI. KPK memiliki kepentingan untuk menjalin sinergisitas dengan TNI.

“UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK terhadap seseorang yang tunduk pada peradilan militer, karenanya KPK punya kepentingan untuk meningkatkan kerja sama dengan Puspom TNI,” ujar Firli.

Pimpinan KPK lainnya Nawawi Pamolango menjelaskan bahwa KPK dan Puspom TNI memiliki kaitan yang sangat erat dalam penanganan suatu perkara. Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP telah memberi ruang tentang peradilan koneksitas. Dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP juga dimungkinkan tentang pembentukan tim koneksitas atau tim tetap. Pada praktiknya, ruang ini belum diberdayakan secara optimal.

“Dengan kunjungan ini, kita bisa mengkaji kemungkinan membuat semacam MoU atau perjanjian kerja sama antara KPK dan Puspom TNI dalam konteks penanganan perkara TPK. Jika diimplementasikan, tim koneksitas ini bisa berisi gabungan penyidik dari KPK dan Puspom TNI,” terang Nawawi.

Jumpa pers terkait pegawai tidak lulus TWK, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/9). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Jumpa pers terkait pegawai tidak lulus TWK, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/9). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Kerja sama antara KPK dan Puspom TNI yang sudah berjalan ini dapat terus dikembangkan pada bidang pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Selain kerja sama dalam bidang penindakan, KPK dan TNI juga bisa mengkaji kemungkinan kerja sama dalam pertukaran informasi dan data serta pelatihan atau pendidikan.

Jajaran Puspom TNI yang hadir dalam pertemuan ini menyambut baik ide dan gagasan KPK untuk terus mengembangkan kerja sama tersebut. Danpuspom TNI Laksamana Muda Dr. Nazali Lempo mengatakan bahwa kerja sama antara KPK dan TNI melalui kegiatan pelatihan dan kursus yang telah terjalin baik sempat terhenti karena pandemi.

Puspom TNI berharap kerja sama tersebut bisa dilanjutkan kembali. Laksamana Muda Dr. Nazali Lempo juga akan segera menyampaikan kepada Pimpinan TNI mengenai kemungkinan kerja sama koneksitas dalam penanganan perkara TPK.

Menutup pertemuan tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa pelatihan penanganan perkara TPK bagi para penegak hukum akan segera kembali dilanjutkan dan berharap bisa mengikutsertakan Puspom TNI.

Selain itu, Firli Bahuri juga berharap agar perjanjian kerja sama dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan prinsip koneksitas ini dapat dikembangkan.

“KPK juga akan mendalami kemungkinan prinsip konektivitas penanaganan perkara ini terlebih dahulu,” kata Firli.

KPK menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh KPK secara sendiri. Integrasi strategi trisula pemberantasan korupsi yakni pencegahan, penindakan, dan pendidikan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat.

"Sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat masif dilakukan dan memberikan manfaat nyata yang semakin besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Datangi KPK, Anies Jelaskan Soal Program dan Peraturan di Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Bongkar Modus Kejahatan Baru, Rampas Kendaraan Ditukar dengan Narkoba
Indonesia
Polisi Bongkar Modus Kejahatan Baru, Rampas Kendaraan Ditukar dengan Narkoba

Polisi mengungkap modus baru pelaku perampasan yang melibatkan para kurir hingga bandar narkoba.

Polisi Diminta Tak Dukung Kebijakan Liar Anies Pesepeda Melintas Sudirman-Thamrin
Indonesia
Polisi Diminta Tak Dukung Kebijakan Liar Anies Pesepeda Melintas Sudirman-Thamrin

Penempatan pesepeda road bike di JLNT dan Sudirman-Thamrin melanggar pasal 122 dan 229 UU Nomor 22 Tahun 2009

 82 Persen Perguruan Tinggi Sudah Siap Laksanakan PTM
Indonesia
82 Persen Perguruan Tinggi Sudah Siap Laksanakan PTM

Berdasarkan survei yang telah dilakukan Kemendikbudristek, perguruan tinggi maupun swasta sebanyak 82 persen sudah siap melaksanakan PTM.

Konflik Partai Demokrat Ganggu Keamanan, Polisi Dipastikan Turun Tangan
Indonesia
Konflik Partai Demokrat Ganggu Keamanan, Polisi Dipastikan Turun Tangan

Polri memantau isu perkembangan dari kekisruhan internal Partai Demokrat usai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

Akses ke Jakarta Via Daan Mogot Diperketat, Banyak Warga Diputar Balik
Indonesia
Akses ke Jakarta Via Daan Mogot Diperketat, Banyak Warga Diputar Balik

Berdasarkan pantauan MerahPutih.com di lapangan, akses Tangerang ke Jakarta di sekitar Terminal Kalideres, Jalan Daan Mogot mulai ditutup.

Terlibat Dugaan Terorisme, Kubu Munarman Diminta Tak Berlindung di Balik HAM
Indonesia
Terlibat Dugaan Terorisme, Kubu Munarman Diminta Tak Berlindung di Balik HAM

Petrus menyebut, tindakan Densus 88, baik mengenai penangkapannya maupun penutupan mata Munarman saat penangkapan, adalah tindakan yang sah menurut hukum.

Polisi Batasi Ruang Gerak Warga di 10 Jalan Kawasan Kuliner dan Nongkrong Jakarta
Indonesia
Polisi Batasi Ruang Gerak Warga di 10 Jalan Kawasan Kuliner dan Nongkrong Jakarta

Pembatasan 10 titik jalan di Jakarta ini dilakukan secara situasional. Pembatasan mobilitas juga bisa digeser ke wilayah lain. Hal ini dilakukan karena masih menemukan banyak kerumunan di berbagai lokasi.

ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Ihsan Yunus PDIP di Dakwaan Penyuap Juliari
Indonesia
ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Ihsan Yunus PDIP di Dakwaan Penyuap Juliari

Dalam dakwaan dua penyuap bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara itu tidak disebutkan nama Ihsan Yunus. Padahal dalam rekonstruksi perkara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nama tersebut sudah muncul.

Wagub Jabar Ajak Ulama Sosialisasikan PPKM Darurat
Indonesia
Wagub Jabar Ajak Ulama Sosialisasikan PPKM Darurat

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat turut mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.

Hasrat Seksual sampai Urusan Ranjang Suami-Istri Jadi Poin Krusial RUU PKS
Indonesia
Hasrat Seksual sampai Urusan Ranjang Suami-Istri Jadi Poin Krusial RUU PKS

"Di satu sisi fakta kekerasan seksual yang terus meningkat dan di sisi lain punya beberapa adab yang tidak bisa 'gebyah uyah' (menyamaratakan)," kata Wakil Ketua Badan Legislasi Willy.