Dana Desa
 KPK dan Kemendes PDTT Bangun Sistem Pengawasan Dana Desa Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sepakat membangun sistem untuk mengawasi penggunaan dana desa.

"Kita membangun sebuah sistem pengawasan atau pemenfaatan dana desa supaya lebih bagus lagi," kata Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar usai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/3).

Baca Juga:

39 Finalis Puteri Indonesia Belajar Antikorupsi ke KPK

Sistem pengawasan ini, kata Abdul Halim, diperlukan lantaran desa saat ini mengelola dana yang sangat besar. Pemerintah pusat saja menggelontorkan dana desa mencapai Rp 72 triliun untuk tahun 2020 dan terus meningkat setiap tahunnya.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di KPK
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di KPK (Foto: antaranews)

Selain dana desa dari pemerintah pusat, anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) berasal dari sejumlah sumber lainnya, seperti alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pendapatan asli desa.

"Kalau kita masuk ke APBDes itu total Rp 130 triliun se-Indoensia karena ada empat sumber di APBDes itu," ungkapnya.

Karena itu, menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, diperlukan pengawasan dan pendampingan dari KPK agar dana desa dapat dimanfaatkan masyarakat semaksimal mungkin.

"Kita diskusikan supaya kami mendapat pendampingan KPK di Deputi Pencegahan khususnya supaya manfaatkan dana desa semakin optimal," ujarnya.

Dana desa, lanjut Abdul Halim, saat ini berfokus pada transformasi ekonomi dan peningakatan sumber daya manusia. Dia memastikan, pertemuan hari ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lainnya, terutama untuk membahas mengenai teknis sistem pengawasan dana desa.

"Termasuk arahan KPK dalam menyusun pedoman penggunaan dana desa lebih teknis sehingga masing-masing punya acuan, panduan dan tolok ukurnya jelas. Tentu akan ditindaklanjuti," pungkasnya.

Baca Juga:

Ketua KPK Firli Bahuri Minta Harun Masiku Hingga Hurhadi Serahkan Diri

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, dana desa telah menjadi concern lembaga antirasuah. KPK, kata Lili berupaya memastikan agar dana desa dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

"Tadi dalam rapat untuk peran Kemdes juga urusan Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi). Jadi ada acuan dan Kemdes dan KPK akan tindaklanjuti dengan MoU yang sudah dilakukan sebelumnya," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

KPK Cecar Mantan Bupati Bogor Nurhayanti Soal Pengumpulan Uang dari Rachmat Yasin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemendagri Sebut Sidik Jari di e-KTP Permudah Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Kemendagri Sebut Sidik Jari di e-KTP Permudah Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, sebanyak 13 korban Sriwijaya Air berhasil teridentifikasi melalui sidik jari. Hal ini setelah dicocokkan dengan data biometrik dalam database kependudukan Dukcapil.

Fahri: Hukum Tidak Boleh Menyasar Para Pengkritik
Indonesia
Fahri: Hukum Tidak Boleh Menyasar Para Pengkritik

Presiden dan Wakil Presiden, semoga bisa jernih melihat realita yang terjadi saat ini.

Tak Mudah Lakukan Rem Darurat PSBB, Wagub DKI: Upayakan Cari Jalan Terbaik
Indonesia
Anies Izinkan Warga Tak Pakai Masker saat Berolahraga di Luar Ruangan
Indonesia
Anies Izinkan Warga Tak Pakai Masker saat Berolahraga di Luar Ruangan

Ragulasi itu mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19.

 Jika Bertarung Lawan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno Lebih Berpeluang
Indonesia
Jika Bertarung Lawan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno Lebih Berpeluang

"Sandi itu sudah menjadi tokoh publik. Pilpres kemarin itu dampak positif buat Sandi adalah secara politik dia dikenal oleh masyarakat. Artinya dia punya modal sosial. Dengan demikian dia punya kans untuk maju di Pilpres 2024," Kata Wempy

Tim Labfor dan Inafis Dikerahkan Ungkap Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Tim Labfor dan Inafis Dikerahkan Ungkap Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung

Sebanyak 50 unit mobil pemadam kebakaran dan ratusan personel telah dikerahkan

 DPD RI Sarankan Pemerintah Bentuk Crisis Centre Covid-19
Indonesia
DPD RI Sarankan Pemerintah Bentuk Crisis Centre Covid-19

Selain itu, Sultan mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang berinisiatif mendirikan crisis centre untuk meminimalisir dampak virus corona.

UMK Jabar 2021, Karawang Tertinggi dan Banjar Terendah
Indonesia
UMK Jabar 2021, Karawang Tertinggi dan Banjar Terendah

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 resmi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020, Sabtu (21/1!)

Begini Kelemahan Sosialisasi Kebijakan Publik Oleh Buzzer
Indonesia
Begini Kelemahan Sosialisasi Kebijakan Publik Oleh Buzzer

Influencer yang tidak memiliki kapasitas cukup mengkampanyekan kebijakan publik pemerintah, bikin informasi yang disampaikan menjadi menyesatkan

Komisi D Panggil Pengembang Perumahan Melati Terkait Longsor di Ciganjur
Indonesia
Komisi D Panggil Pengembang Perumahan Melati Terkait Longsor di Ciganjur

Pertemuan itu, kata Ida, akan berlangsung pada Senin (19/10) pekan depan.