Dana Desa
 KPK dan Kemendes PDTT Bangun Sistem Pengawasan Dana Desa Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sepakat membangun sistem untuk mengawasi penggunaan dana desa.

"Kita membangun sebuah sistem pengawasan atau pemenfaatan dana desa supaya lebih bagus lagi," kata Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar usai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/3).

Baca Juga:

39 Finalis Puteri Indonesia Belajar Antikorupsi ke KPK

Sistem pengawasan ini, kata Abdul Halim, diperlukan lantaran desa saat ini mengelola dana yang sangat besar. Pemerintah pusat saja menggelontorkan dana desa mencapai Rp 72 triliun untuk tahun 2020 dan terus meningkat setiap tahunnya.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di KPK
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di KPK (Foto: antaranews)

Selain dana desa dari pemerintah pusat, anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) berasal dari sejumlah sumber lainnya, seperti alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pendapatan asli desa.

"Kalau kita masuk ke APBDes itu total Rp 130 triliun se-Indoensia karena ada empat sumber di APBDes itu," ungkapnya.

Karena itu, menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, diperlukan pengawasan dan pendampingan dari KPK agar dana desa dapat dimanfaatkan masyarakat semaksimal mungkin.

"Kita diskusikan supaya kami mendapat pendampingan KPK di Deputi Pencegahan khususnya supaya manfaatkan dana desa semakin optimal," ujarnya.

Dana desa, lanjut Abdul Halim, saat ini berfokus pada transformasi ekonomi dan peningakatan sumber daya manusia. Dia memastikan, pertemuan hari ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lainnya, terutama untuk membahas mengenai teknis sistem pengawasan dana desa.

"Termasuk arahan KPK dalam menyusun pedoman penggunaan dana desa lebih teknis sehingga masing-masing punya acuan, panduan dan tolok ukurnya jelas. Tentu akan ditindaklanjuti," pungkasnya.

Baca Juga:

Ketua KPK Firli Bahuri Minta Harun Masiku Hingga Hurhadi Serahkan Diri

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, dana desa telah menjadi concern lembaga antirasuah. KPK, kata Lili berupaya memastikan agar dana desa dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

"Tadi dalam rapat untuk peran Kemdes juga urusan Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi). Jadi ada acuan dan Kemdes dan KPK akan tindaklanjuti dengan MoU yang sudah dilakukan sebelumnya," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

KPK Cecar Mantan Bupati Bogor Nurhayanti Soal Pengumpulan Uang dari Rachmat Yasin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dibekali Sajam, Anak Buah John Kei: Jika Ada yang Mengadang, Hantam!
Indonesia
Dibekali Sajam, Anak Buah John Kei: Jika Ada yang Mengadang, Hantam!

Anak buah John Kei dibagikan senjata tajam mulai dari golok hingga tombak besi yang sudah diruncingkan oleh tersangka Arnol.

Tak Ikut Penyerangan, Anak Buah John Kei Ini Ditangkap atas Kasus Lain
Indonesia
Tak Ikut Penyerangan, Anak Buah John Kei Ini Ditangkap atas Kasus Lain

Ia diduga terlibat dalam aksi kekerasan kepada Nus Kei di kawasan Tangerang dan Duri Kosambi, Jakarta Barat.

Institusinya WTP Tujuh Kali Berturut-turut, Kapolri Seperti Dapat Obat Sakit Kepala
Indonesia
Institusinya WTP Tujuh Kali Berturut-turut, Kapolri Seperti Dapat Obat Sakit Kepala

Audit dilakukan terhadap 20 satuan kerja di tingkat Mabes Polri selama 100 hari kerja sejak 27 Januari hingga 12 April 2020

[FAKTA atau HOAKS] Putra Mahkota Dubai Sheikh Hamdan Bagikan Uang Selama COVID-19
Indonesia
[FAKTA atau HOAKS] Putra Mahkota Dubai Sheikh Hamdan Bagikan Uang Selama COVID-19

Dalam postingan itu terdapat aturan yang harus dilakukan, yaitu membagikan postingan tersebut ke 8 hingga 11 grup Facebook lainnya.

Penumpang Numpuk di Bandara Soetta, Batik Air Berkilah
Indonesia
Penumpang Numpuk di Bandara Soetta, Batik Air Berkilah

Maskapai Batik Air mengakui telah mengoperasikan penerbangan tertentu melebihi ketentuan yang dianjurkan pemerintah yang hanya 50 persen dari kapasitas pesawat.

NU dengan Senang Hati Maafkan Nadiem Makarim, Tapi...
Indonesia
MUI Minta Stadion Jadi Alternatif Lokasi Salat Jumat
Indonesia
MUI Minta Stadion Jadi Alternatif Lokasi Salat Jumat

Alternatif itu dilakukan oleh umat Islam karena dapat menghadirkan kemaslahatan

Penumpang KA Tetap Diwajibkan Tunjukkan Surat Bebas COVID-19
Indonesia
Penumpang KA Tetap Diwajibkan Tunjukkan Surat Bebas COVID-19

Penumpang yang akan naik kereta api jarak jauh tetap diharuskan menunjukkan surat bebas virus corona yang masih berlaku pada saat boarding.

Penderita COVID-19 Terus Meningkat, PSBB di Jakarta Layak Diperpanjang
Indonesia
Penderita COVID-19 Terus Meningkat, PSBB di Jakarta Layak Diperpanjang

PSBB sebagai satu-satunya opsi yang dibolehkan Pemerintah, memutus rantai penularan COVID-19 berhasil secara kualitatif dan kuantitatif

Undang KPK Gelar Perkara Pinangki, Kejagung: Jawab Keraguan Publik
Indonesia
Undang KPK Gelar Perkara Pinangki, Kejagung: Jawab Keraguan Publik

Sejauh ini Pinangki telah diperiksa jaksa penyidik Kejaksaan Agung sebanyak dua kali