KPK dan DPD Sepakat Dorong Pemberantasan Korupsi di Daerah KPK dan DPD RI menyepakati kerja sama untuk mendorong pemberantasan korupsi di daerah. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Rapat Kerja antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) menyepakati kerja sama untuk mendorong pemberantasan korupsi di daerah.

Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dihadiri oleh Pimpinan KPK dan pejabat eselon 1 KPK serta Anggota Komite I DPD RI yang dipimpin oleh Ketua Komite I Fachrul Razi.

Baca Juga

Bertemu Ketua KPK, La Nyalla Sebut PT 20 Persen Lahirkan Calon Presiden Boneka

Ketua KPK Firli Bahuri dalam kesempatan ini menyampaikan perkembangan kinerja KPK dan strategi trisula yang ditempuh KPK untuk mendorong pemberantasan korupsi.

“Kami yakin, 136 anggota DPD bisa membantu KPK untuk mendorong budaya antikorupsi baik di semua tingkat lembaga pendidikan dan seluruh penyelenggara negara,” ujar Firli, Selasa (14/12)

Dalam rapat ini juga disepakati bahwa Nota Kesepahaman yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak akan dijalankan lebih efektif untuk mendorong pencegahan korupsi yang di antaranya meliputi kepatuhan pelaporan gratifikasi, pelaporan LHKPN, dan aksi pencegahan lainnya.

“Tahun depan, saya harap kepatuhan seluruh anggota DPD untuk melaporkan LHKPN bisa mencapai 100 persen dan tepat waktu,” kata Fachrul Razi.\

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi (kanan) dan Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) memberikan keterangan pers, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/12/2021). ANTARA/Imam Budilaksono
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi (kanan) dan Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) memberikan keterangan pers, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/12/2021). ANTARA/Imam Budilaksono

Dalam kesempatan ini, para anggota DPD juga menyampaikan aspirasi kepada KPK dan menyoroti beberapa penanganan perkara korupsi yang sedang dilakukan oleh KPK. Mereka juga menyampaikan aspirasi sesuai dengan daerah perwakilannya masing-masing.

“Kami senang KPK fokus untuk menangani beberapa perkara di daerah seperti korupsi sumber aaya alam. Monitoring dan rekomendasi dari KPK harus terus dipantau dan ditindaklanjuti agar hasil sumber daya alam itu memang bermanfaat untuk rakyat,” kata anggota DPD, Bustami.

Sementara untuk dukungan perbaikan di daerah, KPK memaparkan sejumlah program dari Kedeputian Kordinasi dan Supervisi yang menggunakan Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk menilai sejauh mana komitmen melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Merespon paparan KPK, Fachrul Razi, menyampaikan akan mendukung orkestrasi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh semua elemen bangsa demi Indonesia yang bebas dari korupsi. (Pon)

Baca Juga

KPK Respons Tantangan Sumpah Mubahalah Azis Syamsuddin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cak Imin: Reshuffle Harus Tingkatkan Kinerja Pemerintah
Indonesia
Cak Imin: Reshuffle Harus Tingkatkan Kinerja Pemerintah

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengingatkan agar reshuffle Kabinet Indonesia Maju dilakukan tidak sekadar karena alasan politis semata.

Ketua DPRD Minta APBD DKI 2023 Fokus Penanganan Macet dan Banjir
Indonesia
Ketua DPRD Minta APBD DKI 2023 Fokus Penanganan Macet dan Banjir

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

1,4 Juta Pasangan di Kabupaten Bogor Tidak Miliki Akta Nikah
Indonesia
1,4 Juta Pasangan di Kabupaten Bogor Tidak Miliki Akta Nikah

Baru 45,21 persen pasangan suami istri di daerah tersebut yang tercatat negara dan memiliki akta nikah.

Gelisah Rakyat Dengar Pertalite dan Gas Elpiji 3 Kilogram Bakal Naik
Indonesia
Gelisah Rakyat Dengar Pertalite dan Gas Elpiji 3 Kilogram Bakal Naik

Saat ini di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, masih banyak orang yang mendapatkan elpiji tiga kilogram dengan harga Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu per tabung.

Tambahan Kasus COVID-19 di Penghujung Agustus Capai 3.228 Orang Per Hari
Indonesia
Tambahan Kasus COVID-19 di Penghujung Agustus Capai 3.228 Orang Per Hari

Penambahan kasus COVID-19 di tanah air terus terjadi. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mencatat pertambahan 3.228 kasus terkonfirmasi positif pada Minggu (28/8).

KPK Periksa Hakim Agung Gazalba Saleh dan Sekretaris MA Hasbi Hasan
Indonesia
KPK Periksa Hakim Agung Gazalba Saleh dan Sekretaris MA Hasbi Hasan

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang Hakim Agung Gazalba Saleh dan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan pada Kamis (13/10).

3 Sektor Wujudkan Perekonomian Nasional yang Miliki Resiliensi dan Daya Saing
Indonesia
3 Sektor Wujudkan Perekonomian Nasional yang Miliki Resiliensi dan Daya Saing

Sektor industri, perdagangan, dan investasi memiliki peran yang mendalam sebagai katalisator dalam mewujudkan perekonomian nasional yang miliki resiliensi dan daya saing.

Banjir masih Genangi Jakarta, PSI Sebut jadi Catatan Hitam Anies
Indonesia
Banjir masih Genangi Jakarta, PSI Sebut jadi Catatan Hitam Anies

"Ini merupakan catatan hitam Anies Baswedan yang menjabat selama lima tahun belum mampu membenahi banjir di Jakarta,"

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Jelaskan Sistem Inovatif Profit ACT
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Jelaskan Sistem Inovatif Profit ACT

Viral Video Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada saat menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh ACT. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Facebook bernama Martin Achmad, tampak Anies memberikan pujian atas sistem kerja yang ada di ACT.

Dua WNI Dieksekusi Mati di Arab Saudi
Indonesia
Dua WNI Dieksekusi Mati di Arab Saudi

Otoritas Arab Saudi telah melaksanakan hukuman mati terhadap dua warga negara Indonesia (WNI) pada Kamis (18/3) pagi hari waktu Jeddah.