KPK Dalami Uang Rp1,5 M yang Dibawa Bupati Dodi Alex Noerdin saat Terjaring OTT di Jakarta Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (tengah/rompi jingga) di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). (ANTARA/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin. Termasuk mendalami uang Rp1,5 miliar yang dibawa Dodi saat terjaring opeasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Jumat (15/10).

"Kami pastikan nanti akan didalami lebih lanjut melalui pemanggilan para saksi. Segala informasi yang KPK terima akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali dalam keterangannya, Kamis (21/10).

Baca Juga

Kasus Dodi Alex Noerdin, KPK Usut Keterlibatan DPRD Musi Banyuasin

Sebelumnya KPK juga menyatakan bakal mendalami peran dan keterlibatan DPRD Musi Banyuasin. Hal ini mengingat rencana dan anggaran proyek dibahas pemerintah kabupaten dan DPRD.

KPK telah menetapkan Dodi yang merupakan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Musi Banyuasin.

KPK memperlihatkan barang bukti suap Bupati Banyuasin, Sumsel, Dodi Alex Noerdin saat jumpa pers di Gedung KPK, Sabtu (16/10). Foto: MP/Ponco

Selain Dodi, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain dalam kasus ini. Ketiganya yakni Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.

Dodi diduga memerihkan anak buahnya Herman dan Eddi untuk merekayasa lelang dan menerima suap sebesar Rp2,6 miliar dari Suhandy yang menggarap empat proyek di Musi Banyuasin.

Adapun keempat proyek tersebut yakni rehabilitasi daerah irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar; peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar; peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar; normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar. (Pon)

Baca Juga

KPK Sebut Dodi Alex Noerdin Minta Jatah Rp 2,6 M dari 4 Proyek di Musi Banyuasin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Baru Dilantik, Kabareskrim Baru Diingatkan Soal 'Hukum Tumpul ke Atas'
Indonesia
Baru Dilantik, Kabareskrim Baru Diingatkan Soal 'Hukum Tumpul ke Atas'

Karena di masyarakat masih ada suasana kebatinan

DPW PKB Jateng Dukung Cak Imin Maju Pilpres 2024
Indonesia
DPW PKB Jateng Dukung Cak Imin Maju Pilpres 2024

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Patai Persatuan Bangsa (PKB) Jawa Tengah memastikan mengusung Muhaimin Iskandar Cak Imin maju di Pilpres 2024. Keputusan tersebut dianggap sudah bulat dan berdasarkan usulan dari kader akar rumput.

KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara
Indonesia
KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara

Abdul Wahid ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2021.

Hilangnya Aturan Wajib Pendidikan Pancasila
Indonesia
Hilangnya Aturan Wajib Pendidikan Pancasila

Kurikulum pendidikan tinggi tertuang dalam pasal 40 ayat 3. Pada pasal itu, tercantum kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa.

Nakes Tasikmalaya Usulkan Lockdown
Indonesia
Nakes Tasikmalaya Usulkan Lockdown

Para tenaga kesehatan di Tasikmalaya, Jawa Barat mengusulkan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah.

Jabar Siaga Satu Hadapi Musim Hujan
Indonesia
Jabar Siaga Satu Hadapi Musim Hujan

Provinsi Jawa Barat dinyatakan siaga satu dalam menghadapi musim hujan tahun ini. Seluruh kabupaten/kota di Jabar agar meningkatkan kesiagaan menghadapi potensi bencana.

Hadapi Cuaca Buruk, Penumpang Pesawat ke Bandara Djuanda Bakal Dialihkan
Indonesia
Hadapi Cuaca Buruk, Penumpang Pesawat ke Bandara Djuanda Bakal Dialihkan

Lalu lintas di Bandara Juanda menampakkan tren positif jelang akhir tahun ini. Di November lalu rata-rata per hari melayani 21 ribu penumpang, sementara di Oktober ini rata-rata ada 18 ribu penumpang per hari.

Gibran Berikan Klarifikasi soal Tudingan Rangkap Jabatan
Indonesia
Gibran Berikan Klarifikasi soal Tudingan Rangkap Jabatan

"Saya sudah tidak sempat mengurus perusahaan karena kesibukannya sebagai Wali Kota Solo," kata Gibran, Selasa (16/11).

Hoaks Perlambat Pemulihan Setelah Gempa Majene
Indonesia
Hoaks Perlambat Pemulihan Setelah Gempa Majene

Gempa yang melululantakkan kawasan Majene, Sulawesi Barat dibarengi isu bakal terjadi tsunami.

 BRIN Diingatkan Artinya Fungsi Sinergi Lembaga Riset, Bukan Peleburan Instan
Indonesia
BRIN Diingatkan Artinya Fungsi Sinergi Lembaga Riset, Bukan Peleburan Instan

Anggaran penelitian di Indonesia terbatas sehingga tidak ada "kemewahan" melakukan riset tanpa koordinasi.