KPK Dalami Proses Pengadaan QCC Terkait Kasus RJ Lino Gedung KPK. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan 'Quay Container Crane' (QCC) di Pelindo II dalam penyidikan kasus korupsi dengan tersangka mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJL).

Untuk mendalaminya, KPK pada Kamis (4/7) memanggil seorang saksi, yakni Direktur Utama PT Barata Indonesia Agus H Purnomo untuk tersangka RJ Lino.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait proses pengadaan QCC yang yang diikuti PT Barata Indonesia," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (4/7) malam.

Sebelumnya, KPK juga telah mendalami keterangan dua saksi yang diperiksa pada Rabu (3/7) terkait penggunaan fungsi QCC di pelabuhannya masing-masing.

Jubir KPK Febri Dianaysah. (MP/Ponco Sulaksono)
Jubir KPK Febri Dianaysah. (MP/Ponco Sulaksono)

Baca Juga: Usut Kasus RJ Lino, KPK Periksa Ahli PT Biro Klasifikasi Indonesia

Dua saksi itu, yakni General Manager Cabang Pelabuhan Pontianak PT Pelindo II Adi Sugiri dan pegawai BT Barata Indonesia Gossy Earyanto.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga sedang fokus untuk menelusuri dokumen-dokumen untuk kebutuhan finalisasi kerugian keuangan negara.

Namun, Febri menyatakan bahwa lembaganya juga melakukan identifikasi-identifikasi perbuatan melawan hukum secara lebih rinci dalam kasus Pelindo II tersebut.

"Karena yang dilakukan bukan hanya menghitung berapa jumlah kerugian keuangan negara tetapi sekaligus juga melakukan identifikasi-identifikasi perbuatan melawan hukumnya secara lebih rinci agar ada hubunan kausalitas dengan berapa negara dirugikan akibat perbuatan melawan hukum tersebut," tuturnya.

Tim KPK pun pada pekan lalu melakukan koordinasi dengan ahli terkait aspek teknis dalam perhitungan kerugian negara tersebut.

Seperti diberitakan Antara, RJ Lino sampai saat ini belum ditahan KPK meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan tiga QCC.

Baca Juga: KPK Siap Dalami Kasus Dugaan Korupsi RJ Lino

Sebelumnya, RiJ Lino ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 karena diduga memerintahkan pengadaan tiga QCC dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari China sebagai penyedia barang.

Menurut KPK, pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse), sehingga menimbulkan in-efisiensi atau dengan kata lain pengadaan tiga unit QCC tersebut sangat dipaksakan dan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dari RJ Lino selaku Dirut PT Pelabuhan Indonesia II demi menguntungkan dirinya atau orang lain.

Berdasarkan analisa perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyatakan bahwa analisa estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat dari perbedaan waktu terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya 3.625.922 dolar AS (sekitar Rp50,03 miliar) berdasarkan Laporan Audit Investigatif BPKP atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan 3 Unit QCC Di Lingkungan PT Pelindo II (Persero) Tahun 2010 Nomor: LHAI-244/D6.02/2011 Tanggal 18 Maret 2011. (*)

Baca Juga: Direktur Keuangan PT Bukit Asam Diperiksa KPK Jadi Saksi RJ Lino

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Depok Kena Virus Corona di Jakarta, Tertular Sejak Februari?
Indonesia
Warga Depok Kena Virus Corona di Jakarta, Tertular Sejak Februari?

Perempuan Jepang yang menulari 2 WNI positif corona berkunjung ke Indonesia awal Februari

PT KAI Minta Warga Taati Aturan Perlintasan Sebidang
Indonesia
PT KAI Minta Warga Taati Aturan Perlintasan Sebidang

Pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi

Abu Vulkanik Terjang Kampung Jokowi, BPBD Solo Bagikan 2.000 Masker ke Warga
Indonesia
Abu Vulkanik Terjang Kampung Jokowi, BPBD Solo Bagikan 2.000 Masker ke Warga

Yusron mengatakan hujan abu vulkanik sangat tipis dengan waktu yang cukup lama

Kasus COVID-19 Melonjak, Pemprov DIY Minta Tambahan 200 Nakes
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, Pemprov DIY Minta Tambahan 200 Nakes

penambahan nakes diperlukan untuk memaksimalkan penanganan pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit rujukan.

Penangkapan John Kei Bukti Negara Tak Boleh Kalah sama Preman
Indonesia
Penangkapan John Kei Bukti Negara Tak Boleh Kalah sama Preman

Polri tidak akan memberikan ruang kepada kelompok preman yang membuat resah dan takut masyarakat.

Pemprov DKI Tolak 70.156 Pemohon SIKM
Indonesia
Pemprov DKI Tolak 70.156 Pemohon SIKM

DPMPTSP DKI membuka layanan perizinan SIKM Senin hingga Jumat mulai pukul 07.30 - 18.00 WIB Sabtu dan Minggu mulai pukul 07.30 - 13.00 WIB

Maraknya Masyarakat yang Nekat Mudik karena Ketidaksabaran dan Tak Disiplin
Indonesia
Maraknya Masyarakat yang Nekat Mudik karena Ketidaksabaran dan Tak Disiplin

Bukti masih ada warga nekat mudik nampak berdasar data penyekatan yang dilakukan pihaknya di hari kesepuluh yang jatuh pada 3 Mei 2020 kemarin.

RUU Ciptaker Ubah Syarat Pendirian Perseroan
Indonesia
RUU Ciptaker Ubah Syarat Pendirian Perseroan

Syarat pendirian perseroan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Senin (5/10), mengalami perubahan.

Tekan Kecelakaan, Polisi Imbau Pesepeda Gowes di Jalur Khusus
Indonesia
Tekan Kecelakaan, Polisi Imbau Pesepeda Gowes di Jalur Khusus

Tak lupa ia berpesan kepada warga yang bersepeda agar selalu menggunakan masker, demi keselamatan dan juga terhindar dari penularan wabah corona.

Ini Ancaman Hukuman Pelaku Vandalisme dan Perusakan Masjid di Tangerang
Indonesia
Ini Ancaman Hukuman Pelaku Vandalisme dan Perusakan Masjid di Tangerang

Satrio (18) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Tangerang atas perbuatannya melakukan aksi vandalisme di sebuah masjid, Kota Tangerang, Banten.