KPK Dalami Prosedur Internal Pengadaan Tanah di Sarana Jaya Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami prosedur pengadaan tanah pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Penelusuran dilakukan lewat Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda Sarana Jaya, Ferra Ferdiyanti yang diperiksa pada Selasa (21/4).

Ferra diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga

KPK Cecar Istri Rudy Hartono Iskandar Soal Pengadaan Tanah di Munjul

"Ferra Ferdiyanti didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan prosedur internal dalam pengadaan tanah pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/4).

Sebelumnya, Deputi Penindakan KPK Karyoto menyebut bahwa pihaknya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2019.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Salah satu pihak yang sudah dijadikan tersangka yaitu mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan.

"Yang sudah ditetapkan tiga (orang tersangka) ya, Yoory. Sori keceplosan ya," kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4).

Akan tetapi, Karyoto belum mau membeberkan lebih lanjut mengenai dugaan keterlibatan Yoory Corneles Pinontoan. Pun termasuk saat disinggung dua tersangka lainnya serta detail kasus ini.

KPK telah meningkatkan kasus dugaan korupsi terkait pembelian tanah di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019 ke tahap penyidikan.

Yoory Corneles Pinontoan diketahui telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak tahun 1991.

Pasca kasus itu mencuat dalam pemberitaan media, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan langsung menonaktifkan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan. Disinyalir penonaktifan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan status tersangka oleh KPK. (Pon)

Baca Juga

MAKI Serahkan Data Korupsi Pengadaan Tanah di DKI ke KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kader Pecatan Gelar KLB, DPC Demokrat Solo Tetap Setia kepada SBY dan AHY
Indonesia
Kader Pecatan Gelar KLB, DPC Demokrat Solo Tetap Setia kepada SBY dan AHY

Ketua DPC Demokrat Solo, Supriyanto mengatakan, KLB yang digelar kader yang telah resmi dipecat partai menyalahi peraturan organisasi AD/ART.

Curhat Gilang Pradipta yang Gagal Masuk Sekolah Negeri karena Kalah Selisih Umur dengan Temannya
Indonesia
Curhat Gilang Pradipta yang Gagal Masuk Sekolah Negeri karena Kalah Selisih Umur dengan Temannya

"Saya bingung aja, temen yang umurnya di bawah saya dapet negeri tapi saya engga," kata Gilang

Hasil KLB Ditolak, Kubu Moeldoko Gugat ke PTUN
Indonesia
Hasil KLB Ditolak, Kubu Moeldoko Gugat ke PTUN

"Iya kami akan maju terus, melawan di PTUN," kata Hencky

Mahfud MD Sebut 92 Persen Warga Papua Pro NKRI
Indonesia
Mahfud MD Sebut 92 Persen Warga Papua Pro NKRI

Pemerintah memandang tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai aksi terorisme.

Polisi Bubarkan Warga yang Nekat Berkerubung Tak Penting di Jalan Sudirman
Indonesia
Polisi Bubarkan Warga yang Nekat Berkerubung Tak Penting di Jalan Sudirman

Mereka rata-rata berkerumun hanya untuk ngobrol bersama teman

Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE
Indonesia
Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE

Kapolri sudah memerintahkan pembentukan virtual police, yang nantinya, menegur orang yang diduga pelanggar UU ITE dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal di UU ITE sebelum memproses terduga pelanggar.

 Muncul Petisi Tunda Pilkada Demi Kesehatan dan Keselamatan Publik
Indonesia
Muncul Petisi Tunda Pilkada Demi Kesehatan dan Keselamatan Publik

Karena itu kami memikirkan cara lain yaitu mengumpulkan aspirasi bahwa pilkada tidak seharusnya tetap dilakukan dengan kualitas yang menurun,” jelas Hadar

Prabowo Diminta Bertanggung Jawab Atas Tertangkapnya Edhy Prabowo
Indonesia
Prabowo Diminta Bertanggung Jawab Atas Tertangkapnya Edhy Prabowo

Sebab, suami dari Iis Rosita Dewi ini menjadi menteri pertama di era Presiden Joko Widodo yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jelang Lebaran, Ketua DPR dan Kapolri Cek Bandara Soetta dan Tol Cikampek
Indonesia
Jelang Lebaran, Ketua DPR dan Kapolri Cek Bandara Soetta dan Tol Cikampek

"Bandara sebagai pintu gerbang mobilitas manusia sangat rawan menjadi gerbang transmisi virus," ujar Puan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/5).

Penyuap Mantan Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Vonis
Indonesia
Penyuap Mantan Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Vonis

Jaksa menuntut agar Hiendra dihukum empat tahun penjara dan denda sejumlah Rp150 juta subsidair enam bulan kurungan.