KPK Dalami Potongan Tunjangan Lurah di Bekasi Atas Perintah Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi.

Untuk mengungkap keterlibatan pihak lain, tim penyidik KPK memeriksa Lurah Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan, Bahrudin dan Lurah Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu, Hasan Sumalawat, Jumat (4/2).

Baca Juga

Usut Kasus Rahmat Effendi, KPK Periksa Direktur RSUD Kota Bekasi

Pemeriksaan keduanya guna mendalami tunjangan lurah di Bekasi yang dipotong atas perintah Rahmat Effendi.

"Keduanya hadir dan dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan dugaan adanya pemotongan anggaran tunjangan di beberapa kelurahan di Pemkot Bekasi karena adanya perintah tersangka RE (Rahmat Effendi)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/2).

Selain kedua lurah tersebut, dalam mengusut kasus dugaan suap Rahmat Effendi, tim penyidik juga memeriksa Sekda Pemkot Bekasi, Reny Hendrawati dan Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Pemkot Bekasi, Yudianto.

Kedua pejabat Pemkot Bekasi itu dicecar penyidik mengenai aturan kepegawaian di lingkungan Pemkot Bekasi.

"Keduanya hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan aturan kepegawaian di lingkungan Pemkot Bekasi," ujar Ali.

Baca Juga

KPK Periksa Kepala Bapelitbangda Bekasi Terkait Kasus Rahmat Effendi

Dalam perkara ini, Rahmat Effendi dan delapan orang lain telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.

Kedelapan orang itu antara lain Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Buyamin; Lurah Kati Sari Mulyadi; Camat Jatisampurna Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Kemudian Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri Suryadi; dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin.

KPK menduga Rahmat Effendi menerima suap senilai total Rp7,13 miliar terkait pembebasan lahan untuk proyek dan pengisian tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi melalui perantaraan anak buahnya.

Selain itu, KPK turut menduga Rahmat Effendi menerima sejumlah uang terkait lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Uang tersebut diduga digunakan untuk operasional Rahmat hingga tersisa Rp 600 juta. (Pon)

Baca Juga

KPK Sita Duit Rp 200 Juta dari Ketua DPRD Bekasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Bersiap Jadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka di Dunia
Indonesia
Indonesia Bersiap Jadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka di Dunia

Potensi ekonomi syariah di Indonesia masih terbuka lebar, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Hindari Praktik Mafia, Pemilik Tanah Diminta Tolak Bantuan Orang Lain Urus Sertifikat
Indonesia
Hindari Praktik Mafia, Pemilik Tanah Diminta Tolak Bantuan Orang Lain Urus Sertifikat

Kementerian ATR melakukan antisipasi agar ke depannya tidak ada masyarakat yang mengalami kasus seperti Nirina Zubir.

Larangan Ekspor Minyak Goreng Dicabut,  Kebijakan DMO Harus Diperbaiki
Indonesia
Larangan Ekspor Minyak Goreng Dicabut, Kebijakan DMO Harus Diperbaiki

Moratorium ini memang tidak mungkin dilakukan terlalu lama. Sebab yang akan terpukul paling keras itu adalah rakyat petani di bawah.

Banding Ditolak, Menantu Rizieq Tetap Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus RS UMMI
Indonesia
Banding Ditolak, Menantu Rizieq Tetap Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus RS UMMI

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding menantu Rizieq Shihab, Habib Hanif Alatas. Dengan demikian, ia tetap divonis 1 tahun terkait kasus swab RS Ummi Bogor.

BNI Salurkan KUR Bagi Petani Porang
Indonesia
BNI Salurkan KUR Bagi Petani Porang

Sampai dengan Juli 2021 realisasi penyaluran KUR BNI di sektor pertanian mencapai Rp 5,1 triliun yang dirasakan oleh 116.427 penerima KUR di seluruh Indonesia.

Pemerintah Klaim Tak Ada Kenaikan Kasus Signifikan Usai MotoGP
Indonesia
Pemerintah Klaim Tak Ada Kenaikan Kasus Signifikan Usai MotoGP

Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotogGP Mandalika telah selesai digelar dengan sukses, selama Jumat (18/3) hingga Minggu (20/3) lalu.

KPK akan Usut Aliran Uang Korupsi Bupati PPU ke Partai Demokrat
Indonesia
KPK akan Usut Aliran Uang Korupsi Bupati PPU ke Partai Demokrat

Termasuk mengusut dugaan uang suap Abdul Gafur yang mengalir ke Partai Demokrat.

Polisi dan TNI Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah, BKN: Tidak Ada Aturan Yang Dilanggar
Indonesia
Polisi dan TNI Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah, BKN: Tidak Ada Aturan Yang Dilanggar

UU Pilkada menyebutkan kriteria Pj. gubernur adalah JPT Madya dan Pj. bupati/wali kota adalah JPT Pratama.

Pemerintah Dorong Pemanfaatan Potensi Energi Surya di Masa Depan
Indonesia
Pemerintah Dorong Pemanfaatan Potensi Energi Surya di Masa Depan

Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mampu menjadi andalan sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus bisa menggerakkan ekonomi hijau.

Cari Pelaku Permainan Karantina, Mabes Polri Datangi Sejumlah Hotel
Indonesia
Cari Pelaku Permainan Karantina, Mabes Polri Datangi Sejumlah Hotel

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mendatangi lokasi karantina bagi para WNA dan WNI yang baru pulang dari perjalanan luar negeri.