KPK Dalami Peran PT Adonara Propertindo Siapkan Lahan untuk Sarana Jaya Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan peran PT Adonara Propertindo (AP) yang menyiapkan lahan untuk ditawarkan kepada Perumda Sarana Jaya dalam pengadaan tanah di kawasan Munjul, Jakarta Timur.

Lahan tersebut diduga berstatus belum sepenuhnya milik PT Adonara Propertindo saat ditawarkan. Hal ini didalami melalui pemeriksaan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian yang diperiksa selaku tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga:

KPK Dalami Aliran Duit Suap Eks Penyidik Robin Lewat Aliza Gunado

"Tim penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait dengan dugaan peran PT AP yang telah lebih dulu menyiapkan tanah namun belum sepenuhnya menjadi milik PT AP untuk ditawarkan pada Perumda Sarana Jaya terkait pengadaan tanah di wilayah Munjul, Jakarta Timur," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, Senin (5/7).

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles (YRC), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) bernama Rudy Hartono Iskandar (RHI), serta satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP).

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Perusahaan Adonara Propertindo menjadi penyedia lahan untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah milik Pemerintah DKI Jakarta lewat Sarana Jaya.

Melalui Tommy dan wakil Anja, Yoory Corneles mengatur pertemuan hingga sepakat membayar tanah yang ditawarkan Adonara tanpa melakukan kajian terhadap lahan tersebut.

Bahkan KPK yakin antara Yoory dengan pihak Adonara, sudah ada pembahasan sebelum proses negosiasi dilakukan.

Baca Juga:

Sumber Anggaran Pembelian Tanah di Munjul Mulai Didalami KPK

Selanjutnya masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran lagi kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar.

Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Salat Tarawih di Masjid Istiqlal Dibatasi 2 Ribu Jamaah
Indonesia
Salat Tarawih di Masjid Istiqlal Dibatasi 2 Ribu Jamaah

Namun demikian, Masjid Istiqlal hanya memberlakukan kapasitas untuk maksimal 2.000 jamaah dari total kapasitas 200 ribu orang.

KPK Cegah 2 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Cukai di Bintan
Indonesia
KPK Cegah 2 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Cukai di Bintan

KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah 2 orang bepergian ke luar negeri.

Ma'ruf Amin Yakin Produk Halal di Level Global Bakal Meningkat
Indonesia
Ma'ruf Amin Yakin Produk Halal di Level Global Bakal Meningkat

Ma'ruf memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 mengalami kontraksi 5,2 persen

Putra-Putri Awak Kapal KRI Nanggala-402 Akan Disekolahkan Hingga Sarjana
Indonesia
Putra-Putri Awak Kapal KRI Nanggala-402 Akan Disekolahkan Hingga Sarjana

Jokowi berharap semoga arwah prajurit-prajurit Hiu Kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik

Direstui Polisi, Pemprov DKI Uji Coba Jalur Road Bike di Jalan Sudirman-Thamrin
Indonesia
Direstui Polisi, Pemprov DKI Uji Coba Jalur Road Bike di Jalan Sudirman-Thamrin

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba lintasan baru road bike atau sepeda balap di Sudirman-Thamrin, selama dua pekan.

BI Ingatkan Bank Turunkan Suku Bunga Kredit
Indonesia
BI Ingatkan Bank Turunkan Suku Bunga Kredit

Bank sentral sendiri sudah menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate cukup signifikan hingga saat ini berada di level 3,5 persen.

Gerindra Minta Pemprov DKI Terbuka soal 25 Klaster PTM Terbatas
Indonesia
Gerindra Minta Pemprov DKI Terbuka soal 25 Klaster PTM Terbatas

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk lebih terbuka perihal munculnya klaster COVID-19 selama kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah secara terbatas.

Tanggapan KSAL Yudo Margono soal Isu Penyusupan Paham Komunis di Tubuh TNI
Indonesia
Tanggapan KSAL Yudo Margono soal Isu Penyusupan Paham Komunis di Tubuh TNI

Alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXIII/tahun 1988 ini menjamin TNI AL tidak disusupi paham komunis.

SMRC Sebut Capres Ikut Menentukan Hasil Pileg
Indonesia
SMRC Sebut Capres Ikut Menentukan Hasil Pileg

Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyimpulkan, kualitas capres memengaruhi elektabilitas partai yang mencalonkannya.

Panglima TNI Rombak Ratusan Jabatan Strategis
Indonesia
Panglima TNI Rombak Ratusan Jabatan Strategis

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memutasi 136 perwira tinggi.