KPK Dalami Penghasilan Dodi Alex Noerdin Lewat Sang Istri Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (tengah/rompi jingga) di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10). ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri penghasilan Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin. Hal itu didalami melalui pemeriksaan terhadap istri Dodi, Erini Mutia Yufada, pada Senin (25/10).

Erini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021.

Baca Juga

KPK Panggil Istri Dodi Alex Noerdin

"Yang bersangkutan hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan penghasilan tersangka DRA (Dodi Reza) selaku bupati," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (26/10).

Selain dikonfirmasi perihal penghasilan sang suami, Erini turut dicecar ihwal beberapa pertemuan yang dihadirinya. Pada kesempatan itu pula, tim penyidik turut mengonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita kepada Erini.

Dodi yang merupakan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin tersebut kini telah menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Musi Banyuasin.

Selain Dodi, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.

KPK memperlihatkan barang bukti suap Bupati Banyuasin, Sumsel, Dodi Alex Noerdin saat jumpa pers di Gedung KPK, Sabtu (16/10). Foto: MP/Ponco

Dalam kasus ini, KPK menduga Dodi telah mengarahkan Herman Mayori, Eddi Umari, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Muba agar merekayasa proses lelang sejumlah proyek di Muba.

Salah satunya dengan membuat list daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.

Selain itu, Dodi Reza Alex Noerdin juga diduga telah menentukan adanya presentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba. Yaitu 10 persen untuknya, 3 persen sampai dengan 5 persen untuk Herman Mayori, dan 2 persen sampai dengan 3 persen untuk Eddi Umari serta pihak terkait lainnya.

Untuk tahun 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Muba, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek.

Keempat proyek itu, yakni rehabilitasi daerah irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar; peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar; peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar; normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

Diduga total commitment fee yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy berdasarkan empat proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp 2,6 miliar.

Sebagai realiasi pemberian commitment fee oleh Suhandy atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga Suhandy telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Dodi melalui Herman dan Eddi. (Pon)

Baca Juga

Geledah Rumah Dodi Alex Noerdin, KPK Amankan Uang Hingga Dokumen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Jaksel dan Jaktim Diminta Waspadai Hujan Disertai Kilat dan Angin
Indonesia
Warga Jaksel dan Jaktim Diminta Waspadai Hujan Disertai Kilat dan Angin

BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan disertai kilat dan angin kencang di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada Jumat (5/2).

PSI Akui Belum Kirim Surat Pemecatan Viani sebagai Anggota DPRD DKI
Indonesia
PSI Akui Belum Kirim Surat Pemecatan Viani sebagai Anggota DPRD DKI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku, belum mengirimkan surat pemberhentian Viani Lamardi dari anggota DPRD DKI Jakarta. Surat pemecatan tersebut masih disusun di internal PSI.

KPK Diminta Selidiki Keterlibatan 3 Korporasi dalam Kasus Suap Pejabat Ditjen Pajak
Indonesia
KPK Diminta Selidiki Keterlibatan 3 Korporasi dalam Kasus Suap Pejabat Ditjen Pajak

Oleh karena itu, menurut Akbar keterlibatanĀ korporasi harus ditelisik.

DKI Mulai Gunakan TPU Rorotan untuk Pemakaman COVID-19
Indonesia
DKI Mulai Gunakan TPU Rorotan untuk Pemakaman COVID-19

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rorotan di Kecamatan Cilincing mulai difungsikan untuk jenazah warga yang terpapar COVID-19.

Adelin Lis Dipindah ke Lapas Gunung Sindur
Indonesia
Adelin Lis Dipindah ke Lapas Gunung Sindur

Terpidana kasus pembalakan liar Adelin Lis dipindahkan ke lapas dengan pengamanan ketat di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Perwira Polisi Pemeras Wali Kota Tanjungbalai Bisa Dipenjara 20 Tahun
Indonesia
Perwira Polisi Pemeras Wali Kota Tanjungbalai Bisa Dipenjara 20 Tahun

Dan bagi yang lain agar peristiwa seperti ini tidak terulang

Pakar Ekonomi Nilai PPN Jasa Pendidikan dan Sembako Picu Inflasi Besar
Indonesia
Pakar Ekonomi Nilai PPN Jasa Pendidikan dan Sembako Picu Inflasi Besar

Pemerintah beralasan mengenakan PPN di dua sektor tersebut untuk meningkatkan pendapatan dan menutup defisit APBN

Terjadi 17 Kali Guguran Lava Pijar, Kubah Gunung Merapi Bertambah Signifikan
Indonesia
Terjadi 17 Kali Guguran Lava Pijar, Kubah Gunung Merapi Bertambah Signifikan

BPPTKG mencatat terjadi penambahan kubah lava di puncak Gunung Merapi secara signifikan.

Serangan Bom di Gereja Katedral Makassar Diduga Aksi Balas Dendam Kelompok JAD
Indonesia
Serangan Bom di Gereja Katedral Makassar Diduga Aksi Balas Dendam Kelompok JAD

Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai, dilihat dari karakteristik dan model aksinya, kemungkinan besar pelaku berasal dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Banjir Bandang Terjang Gunung Mas Bogor, 474 Warga Dievakuasi
Indonesia
Banjir Bandang Terjang Gunung Mas Bogor, 474 Warga Dievakuasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyatakan 474 warga berhasil dievakuasi.