Kasus Korupsi
 KPK Dalami Pencucian Uang Pejabat BPN Lewat Direktur Operasional PT Jakpro Direktur Operasional PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Muhammad Taufiqurrachman (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Direktur Operasional PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Muhammad Taufiqurrachman dalam kasus dugaan gratifikasi terkait pendaftaran tanah.

Taufiqurrachman diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Gusmin Tuarita selaku Inspektur Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca Juga:

PT Jakpro Siap Berhentikan Proyek Revitalisasi TIM

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mendalami dugaan pencucian uang yang dilakukan Gusmin.

KPK Periksa Dirut Operasional PT JAKPRO
Plt Juru Bicara Ali Fikri benarkan pemeriksaan terhadap Direktur Operasional PT Jakpro (Foto: Antaranews)

"Ini berkaitan dengan mengonfirmasi bagaimana adanya beberapa dokumen. Jadi bukan di Jakpro-nya, tetapi memang ada dokumen-dokumen berkaitan dengan TPPU," kata Ali di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (29/2).

Ali mengatakan tim penyidik mendalami mengenai adanya dokumen milik salah seorang karyawan PT Jakpro yang telah meninggal dunia. Menurut Ali, dokumen tersebut diduga berkaitan dengan pencucian uang yang dilakukan Gusmin.

"Penyidik mengonfirmasi mengenai adanya beberapa dokumen mengenai adanya beberapa dokumen terkait transaksi keuangan yang diterima oleh tersangka GTU (Gusmin Tuarita) dari salah satu karyawan Jakpro yang sudah meninggal dunia," ujarnya.

Diketahui, KPK menetapkan Inspektur Wilayah I Kementerian ATR/BPN, Gusmin Tuarita serta Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), Siswidodo sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Gusmin selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat periode 2012-2016 dan Kakanwil BPN Jawa Timur periode 2016-2018 bersama-sama Siswidodo diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pemohon Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Kalbar.

Direktur Operasional PT Jakpro diperiksa KPK terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemprov DKI
Direktur Operasional PT Jakpro Muhammad Taufiqurrachman diperiksa KPK (Foto: antaranews)

Selama lima tahun atau pada periode 2013-2018, Gusmin diduga menerima gratifikasi berupa uang tunai dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon ataupun melalui tersangka Siswidodo.

Setidaknya, Gusmin telah menerima gratifikasi sekitar Rp 22,23 miliar yang disetorkannya secara langsung maupun melalui orang lain ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istrinya, hingga rekening milik anak-anaknya.

Baca Juga:

Kadispora DKI Jakarta Setujui PT Jakpro Bangun Stadion BMW

Atas penerimaan uang tersebut, Gusmin Tuarita telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp22,23 miliar. Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istrinya, rekening milik anak-anaknya.

Sementara, uang yang diterima oleh tersangka Siswidodo dari pihak pemohon hak atas tanah dikumpulkan ke bawahannya. Uang tersebut kemudian digunakan sebagai uang operasional tidak resmi. Bahkan, sebagian uang tersebut digunakan untuk membayarkan honor tanpa kwitansi, seremoni kegiatan kantor, rekreasi pegawai ke sejumlah tempat di NTB, Malang dan Surabaya, serta peruntukan lain.(Pon)

Baca Juga:

PT Jakpro: Akhir Bulan Ini LRT Jakarta Beroperasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Antisipasi Banjir, Wakil Wali Kota Jakpus Minta Warga Bersihkan Saluran Air Setiap Hari
Indonesia
17 Agustus, Bisa Jadi Ajang Kampanye Bangga Buatan Indonesia Bagi UMKM Hijau
Indonesia
17 Agustus, Bisa Jadi Ajang Kampanye Bangga Buatan Indonesia Bagi UMKM Hijau

Saat ini buah manis dari bisnis digital belum dirasakan secara luas oleh banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di pelosok negeri.

Usut Suap Proyek, KPK Garap Ketua DPRD Indramayu
Indonesia
Usut Suap Proyek, KPK Garap Ketua DPRD Indramayu

Selain Syaefudin, KPK juga memanggil empat saksi lain untuk tersangka Rozaq.

Buntut Ledakan Petasan di Jateng, Ketua DPD Minta Masyarakat Hindari Aktivitas Berbahaya
Indonesia
Dituntut 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah
Indonesia
Dituntut 5 Tahun Penjara, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah

"Saya merasa tidak salah dan saya tidak punya wewenang terhadap itu. Semua bukti persidangan sudah terungkap tidak ada, saya serahkan semuanya ke majelis hakim," kata Edhy

Buron KPK Samin Tan Ditangkap di Jakarta
Indonesia
Buron KPK Samin Tan Ditangkap di Jakarta

Samin adalah tersangka perkara suap terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

DKI Sudah Salurkan Ratusan Ribu Dosis Vaksin COVID-19 ke Warga
Indonesia
DKI Sudah Salurkan Ratusan Ribu Dosis Vaksin COVID-19 ke Warga

Kemudian kapasitas penyuntikan yang dipunya Pemprov DKI sudah mencapai 19.741 orang per hari

Asah Skill Kejahatan Siber, Kasi Intel Kejari Halsel Ambil Sertifikasi CHFI
Indonesia
Asah Skill Kejahatan Siber, Kasi Intel Kejari Halsel Ambil Sertifikasi CHFI

"Modus operandi pelaku tindak pidana setiap harinya semakin beragam dengan teknologi canggih. Untuk itu, saya perlu mengambil sertifikasi CHFI sebagai bekal menghadapi tantangan global," kata Fardana

Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Papua
Indonesia
Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Papua

Pembangunan rumah layak huni merupakan satu paket dengan program padat karya dan juga proyek infrastruktur lain