KPK Dalami Mahar Politik Mustafa di Pilgub Lampung Lewat Eks Wabup Lampung Utara Gedung KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami biaya pencalonan mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa dalam Pemilihan Gubernur Lampung pada 2018 lalu.

Hal ini dilakukan penyidik saat memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara, Sri Widodo sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Mustafa.

Baca Juga

Usut Kasus Suap Proyek Dinas PUPR, KPK Periksa Eks Wakil Bupati Lampung Utara

Dalam pemeriksaan ini, penyidik juga mendalami mahar politik yang dikeluarkan Mustafa untuk mendapat dukungan dari DPD Partai Hanura Lampung yang ketika itu dipimpin Sri Widodo.

"Yang bersangkutan diperiksa terkait biaya pencalonan tersangka (Mustafa) sebagai calon Gubernur Bandar Lampung di Pilkada 2018 dari Partai Hanura," kata Plh. Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (11/11).

Diketahui, DPD Hanura Lampung yang saat itu dipimpin Sri Widodo bersama Partai Nasdem dan PKS mendukung pasangan Mustafa dan anggota DPD RI yang juga kader PKS, Ahmad Jazuli dalam Pilgub 2018

Logo KPK

Namun, saat memasuki masa kampanye, KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka dan menahannya pada 16 Februari 2018.

Baca Juga

KPK Resmi Tahan Bupati Lampung Utara

Mustafa ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 bersama Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga; Anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto; dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Terkait kasus tersebut Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. KPK terus mengembangkan kasus ini dan kembali menetapkan Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaam hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa yaitu sebesar sekurangnya Rp 95 Miliar dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018. Secara rinci, Mustafa menerima Rp 58,6 milyar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp 36,4 milyar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Baca Juga

OTT Bupati Lampung Utara Diduga Terkait Proyek Dinas PU

Tak hanya Mustafa, terkait kasus ini, KPK juga menjerat Pemilik PT Sorento Nusantara, Budi Winarto alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo. Kedua pengusaha ini diduga memberikan suap kepada Mustafa untuk menggarap proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.

Dari Rp 95 miliar suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa, sebagian dana tersebut berasal Awi dan Simon Susilo. Dari kedua pengusaha ini, Mustafa menerima Rp 12,5 miliar. Sebesar Rp 5 miliar diberikan Awi sebagai fee ijon proyek paket pekerjaan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai proyek sekitar Rp 40 miliar.

Sementara sebesar Rp 7,5 miliar dari Simon Susilo terkait fee 10% untuk ijon dua proyek paket pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp 76 miliar.

Baca Juga

KPK Periksa Eks Bupati Lampung Utara Terkait Kasus Suap Bupati Lampung Tengah

KPK juga telah menetapkan menetapkan Ketua DPRD Lampung Tengah, Achmad Junaidi S dan tiga anggota DPRD Lampung Tengah lainnya yakni, Bunyana, Raden Zugiri dan Zainudin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pinjaman daerah Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

Keempat tersangka diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Bupati Lampung Tengah saat itu, Mustafa terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian, keempatnya juga diduga menerima suap terkait pengesahanan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 dan APB‎D. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH