KPK Dalami Keterlibatan Utut Adianto di Kasus Suap Rektor Unila Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI Utut Adianto. Foto: Kresno/rni/DPR RI

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI Utut Adianto, dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila), Jumat (25/11).

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik menduga Utut menitipkan calon mahasiswa baru untuk diluluskan masuk Unila, lewat orang kepercayaan sang rektor yang kini menjadi tersangka, Karomani.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Sita Seluruh Harta Menteri Tito

"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya permintaan untuk diluluskan menjadi mahasiswa baru melalui perantaraan orang kepercayaan tersangka KRM (Karomani)," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (25/11).

Selain Utut, sejumlah pihak lainnya juga diperiksa dan didalami soal dugaan permintaan pemulusan calon mahasiswa baru Unila. Mereka yakni, Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Tamanuri; Rektor Unitirta, Fatah Sulaiman; serta empat orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Helmy Fitriawan; M Komaruddin; Sulpakar; dan Nizamuddin.

Kemudian, Karyawan Swasta, Mustopa Endi Saputra Hasibuan dan seorang Pedagang, Umum Marlia. Mereka dikonfirmasi KPK soal permintaan kelulusan calon mahasiswa baru masuk Unila hingga aliran uang untuk Rektor nonaktif Unila, Karomani.

Baca Juga:

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto Penuhi Panggilan KPK

"Disamping itu, di dalami lebih lanjut terkait dugaan penyerahan uang untuk tersangka KRM," ujar Ali.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Unila tahun 2022.

Mereka adalah Rektor Unila periode 2020-2024 Karomani, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan pihak swasta bernama Andi Desfiandi. Dari nama-nama ini, baru Andi yang tengah diadili di meja hijau. (Pon)

Baca Juga:

Anggota DPR Muhammad Kadafi Mangkir Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Rektor Unila

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penemuan Helipad Ilegal, Ketua DPRD DKI Panggil Bupati Kepulauan Seribu
Indonesia
Penemuan Helipad Ilegal, Ketua DPRD DKI Panggil Bupati Kepulauan Seribu

Penemuan landasan helikopter atau helipad diduga ilegal di Kepulauan Seribu berbuntut panjang.

Menlu ASEAN Kumpul di Jakarta Bahas Myanmar
Indonesia
Menlu ASEAN Kumpul di Jakarta Bahas Myanmar

ASEAN telah lama memiliki kebijakan non-intervensi dalam urusan kedaulatan negara anggotanya, tetapi beberapa negara telah menyerukan agar blok regional tersebut lebih berani dalam mengambil tindakan.

Mantan Menpora Roy Suryo Makin Dekat untuk Diadili
Indonesia
Mantan Menpora Roy Suryo Makin Dekat untuk Diadili

Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara Roy Suryo ke tahap selanjutnya.

Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Diatas 400-an Orang per Hari Ini
Indonesia
Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Diatas 400-an Orang per Hari Ini

Penambahan kasus harian COVID-19 kembali melonjak. Setelah konsisten di angka 200-an per hari, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan kasus positif di Indonesia kembali bertambah sebanyak 456 orang pada Selasa (10/5).

NasDem Ungkap Alasan Menonaktifkan Zulfan Lindan
Indonesia
NasDem Ungkap Alasan Menonaktifkan Zulfan Lindan

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan alasan partainya menonaktifkan Zulfan Lindan. Menurutnya, alur pikiran Zulfan telah keluar dan tidak segaris dengan NasDem.

Perintah Tegas Jokowi Instruksikan Para Pembantunya Persiapkan Pemilu 2024
Indonesia
Perintah Tegas Jokowi Instruksikan Para Pembantunya Persiapkan Pemilu 2024

Anggaran pemilu dan pilkada serentak tersebut diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun.

BPOM Awasi Ketat Peredaran Obat Batuk Sirop Anak
Indonesia
BPOM Awasi Ketat Peredaran Obat Batuk Sirop Anak

Saat ini, BPOM RI tengah menelusuri lebih lanjut adanya kandungan DEG maupun EG yang mungkin menjadi cemaran pada sejumlah produk yang beredar di Indonesia.

DPR Desak Pemerintah Segera Tangani Wabah PMK agar Peternak Tak Merugi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Segera Tangani Wabah PMK agar Peternak Tak Merugi

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyarankan, Pemerintah untuk memberikan insentif ganti rugi bagi para masyarakat yang memelihara beberapa ekor hewan ternak.

Pemda Diminta Perhatikan Strategi Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional
Indonesia
Pemda Diminta Perhatikan Strategi Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional

Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan kebijakan dan strategi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahap II yang akan berlangsung pada Agustus 2022 di Pulau Jawa dan Bali.

Presiden Jokowi Setuju Ada Pembangunan Sirkuit di IKN Nusantara
Indonesia
Presiden Jokowi Setuju Ada Pembangunan Sirkuit di IKN Nusantara

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sambutan pada acara bertajuk "Ibu Kota Nusantara: Sejarah Baru Peradaban Baru", di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa malam.