KPK Dalami Keterlibatan Presiden Madura United di Kasus Suap Dana Hibah KONI Presiden Madura United FC Achsanul Qosasi - Antara/Hafidz Mubarak

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami munculnya nama Presiden klub Madura United (MU), Achsanul Qosasi dalam persidangan perkara dugaan suap dana hibah dari Kemenpora untuk KONI.

Diketahui, dalam persidangan, mantan asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum menyebut adanya aliran uang ke Achsanul Qosasi sebesar Rp 3 miliar dan Jampidsus Kejagung sebesar Rp 7 miliar.

Baca Juga

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pakar Hukum Anggap Perpres Jokowi Mengangkangi MA

"JPU KPK tentu sudah mencatat dengan baik keterangan saksi tersebut dan oleh karena itu nantinya dari seluruh fakta persidangan akan dilakukan analisa yuridis lebih lanjut dalam surat tuntutannya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (17/5) malam.

KPK memastikan, pengembangan perkara akan dilakukan jika seluruh pemeriksaan perkara dalam persidangan telah selesai. KPK akan mendalami berdasarkan fakta hukum maupun pertimbangan majelis hakim dalam putusan kasus dana hibah KONI yang menjerat Imam Nahrawi.

"Minimal setidaknya, adanya dua alat bukti permulaan yang cukup, maka tentu KPK tak segan untuk menentukan sikap berikutnya dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka," ujarnya.

Menpora Imam Nahrawi dan Asprinya di Pengadilan Tipikor
Menpora Imam Nahrawi, asisten pribadinya Miftahul Ulum dan staf protokol Kemenpora Arief Susanto hadir di persidangan kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora (Foto: Antaranews)

Meski demikian, Ali menyebut lembaga antirasuah tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah dalam mengembangkan setiap perkara.

"Adanya asas hukum satu saksi maka tentu harus dilihat pula dari sisi alat bukti lainnya, setidaknya ada persesuaian keterangan saksi lainnya, alat bukti petunjuk ataupun keterangan terdakwa," ujar Ali.

Oleh karena itu, Ali berharap masyarakat dapat terus mengikuti proses persidangan kasus suap dana hibah KONI.

"KPK berharap masyarakat tetap terus dapat mengikuti proses persidangan perkara ini hingga putusan majelis hakim dijatuhkan," tandasnya.

Sebelumnya, dalam persidangan pada Jumat (15/5), Ulum menyebut adanya aliran uang ke anggota BPK Achsanul Qosasi sebesar Rp 3 miliar. Ulum juga menyebut adanya dugaan aliran uang ke Kejaksaan Agung. Diduga itu uang tersebut untuk pengamanan perkara.

"Saya meminjamkan uang atas nama saya, mengatasnamakan Liquid bersama Lina meminjam uang untuk mencukupi uang Rp 7 miliar untuk mencukupi dulu dari kebutuhan Kejaksaan Agung, terus kemudian Rp 3 miliar untuk BPK," ujar Ulum dalam persidangan.

Majelis hakim, lantas meminta Ulum untuk menjelaskan secara secara rinci soal pengakuannya tersebut. "Saudara saksi tolong detail ya, sekian sekian itu berapa? saudara tau ngga?," ujar hakim Rosmina.

"Tau yang mulia. BPK Rp 3 miliar, Kejaksaan Agungnya Rp 7 miliar yang mulia," jawab Ulum.

Kendati demikian, Ulum tak merinci asal uang tersebut. Namun, salah satunya berasal dari KONI.

"Semua uang menyiapkan dulu. Saya membantu Lina waktu itu sekitar Rp 3-5 miliar. Lainnya diambilkan dari uang KONI," ujar Ulum.

Sementara itu, tim penasihat hukum menanyakan siapa yang dimaksud inisial AQ tersebut.‎ "Bisa disebutkan inisial QA orang BPK yang terima Rp 3 miliar tadi?," tanya salah satu kuasa hukum.

"Achsanul Qosasih," jawab Ulum.

"Kalau yang Kejaksaan Agung?," timpal lagi kuasa hukum.

"Adi Toegarisman," cetus Ulum.

Baca Juga

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Pakar Hukum Anggap Perpres Jokowi Mengangkangi MA

Ulum menyampaikan, KONI dan Kemenpora mempunyai kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang ke BPK dan Kejaksaan Agung untuk mengatasi sejumlah panggilan ke KONI oleh Kejagung.

"Yang menyelesaikan dari Kemenpora itu salah satu Asdep Internasional di Kejaksaan Agung yang biasa berhubungan dengan orang kejaksaan itu, lalu ada juga Yusuf atau Yunus, kalau yang ke Kejaksaan Agung juga ada Ferry Kono yang sekarang jadi Sekretaris KOI (Komite Olimpiade Indonesia)," tukas Ulum. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
10 Hari Operasi Yustisi, 82 Ribu Lebih Orang Kena Sanksi
Indonesia
10 Hari Operasi Yustisi, 82 Ribu Lebih Orang Kena Sanksi

Sejauh ini sudah terkumpul denda sebesar Rp233 juta yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Negara Produsen Batasi Penjualan, Pengembangan Vaksin Dalam Negeri Harus Diperluas
Indonesia
Negara Produsen Batasi Penjualan, Pengembangan Vaksin Dalam Negeri Harus Diperluas

Sebelumnya, sebanyak 1,1juta vaksin AstraZeneca produksi SK Bioscience Co, Ltd, Republic of Korea telah tiba di Indonesia,

 Basarnas Turunkan Kapal Pendeteksi Bawah Laut ke Lokasi Jatuh Sriwijaya Air
Indonesia
Basarnas Turunkan Kapal Pendeteksi Bawah Laut ke Lokasi Jatuh Sriwijaya Air

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Akhiri Polemik Kombinasi Obat COVID-19 Versi Unair
Indonesia
Akhiri Polemik Kombinasi Obat COVID-19 Versi Unair

"Ini wujud ikhtiar nyata yang seharusnya patut kita banggakan bersama,” kata Said

Cerita Cak Imin yang Pidatonya Pernah Diluruskan Gus Dur
Indonesia
Cerita Cak Imin yang Pidatonya Pernah Diluruskan Gus Dur

Membaca sejarah Gus Dur sama dengan membaca sejarah bangsa

Eks Wakil Ketua DPD dan Kapolda NTB, Farouk Muhammad Berpulang
Indonesia
Eks Wakil Ketua DPD dan Kapolda NTB, Farouk Muhammad Berpulang

Farouk Muhammad merupakan Senator DPD yang pernah mengenyam pendidikan Akabri

Bareskrim Cecar Mantan Danjen Kopassus dengan 28 Pertanyaan
Indonesia
Bareskrim Cecar Mantan Danjen Kopassus dengan 28 Pertanyaan

Mantan danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko dicecar sebanyak 28 pertanyaan oleh penyidik dalam pemeriksaannya di kantor Bareskrim Polri.

Tambah Tersangka, Hasutan di Grup WhatsApp Jadi Pemicu Pembubaran Midodareni
Indonesia
Tambah Tersangka, Hasutan di Grup WhatsApp Jadi Pemicu Pembubaran Midodareni

Saat ini polisi mengamankan 12 pelaku, 8 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka dikenakan pasal 160 KUHP dan atau pasal 335 KUHP.

Said Iqbal dan Andi Ghani Bakal Ajukan Judicial Review, Dikawal 400 Buruh
Indonesia
Said Iqbal dan Andi Ghani Bakal Ajukan Judicial Review, Dikawal 400 Buruh

Puluhan peserta aksi buruh bakal berunjuk rasa di sekitar Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Hakim Nyatakan Pemerintah Bersalah karena Matikan Internet di Papua
Indonesia
Hakim Nyatakan Pemerintah Bersalah karena Matikan Internet di Papua

Majelis hakim juga menghukum Menkominfo dan Presiden Jokowi untuk membayar biaya perkara secara tunai sebesar Rp457 ribu.