KPK Dalami Kedekatan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dengan Tersangka Rudi Hartono Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019, Selasa (10/8) kemarin.

Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mencecar Taufik mengenai perkenalannya dengan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur sekaligus pemilik showroom mobil Rhys Auto Gallery, Rudy Hartono Iskandar yang menjadi salah satu tersangka kasus ini.

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Akui Kenal Tersangka Rudi Hartono Iskandar

"Saksi juga dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses jual beli tanah tersebut dan perkenalan saksi dengan tersangka RHI (Rudy Hartono Iskandar)," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (11/8).

Tak hanya itu, tim penyidik juga mencecar Taufik mengenai pembahasan dan pengesahan anggaran untuk Sarana Jaya yang salah satunya dipergunakan dalam pengadaan tanah di Munjul.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK menemukan dua dokumen anggaran untuk Sarana Jaya. Total angka yang tertera dalam dua dokumen itu berjumlah Rp 2,6 triliun, yakni SK Nomor 405 sebesar Rp 1,8 triliun dan SK 1684 senilai Rp 800 miliar.

"Tim Penyidik mendalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur," ujar Ali.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri. Foto: ANTARA

Usai diperiksa penyidik pada Selasa (10/8), politikus Partai Gerindra itu mengaku mengenal Rudy Hartono Iskandar.

"Saya kenal Rudy," kata Taufik.

Namun, Taufik mengklaim tidak mengetahui perkara korupsi tanah di Munjul. Ia mengaku baru mengetahui dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 152,5 miliar tersebut saat ditangani KPK.

“Saya enggak tahu Munjul. Tahu Munjul kan waktu ditangani KPK,” ucapnya.

Terkait dengan anggaran untuk Sarana Jaya, Taufik mengatakan, anggaran tersebut diusulkan kepada badan anggaran (banggar) DPRD DKI Jakarta dalam bentuk gelondongan bukan per mata anggaran.

Sementara, teknis penggunaannya merupakan tanggung jawab BUMD masing-masing. Untuk itu, banggar DPRD DKI tidak menaruh curiga atas nominal yang diajukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

“Iya ada, anggarannya ada. Kan banggar itu menetapkan bonggolan anggaran, pelaksanaannya diserahkan ke BUMD masing-masing,” kata Taufik.

Taufik pun membantah bertemu dengan Rudy Hartono dan Yoory untuk membahas anggaran penyertaan modal daerah dari Pemprov DKI kepada Sarana Jaya.

"Nggak ada (pembahasan dengan Rudy Hartono). Mana ada dengan pihak swasta. Nggak boleh kan bahas anggaran dengan swasta," ujarnya. (Pon)

Baca Juga

KPK Periksa Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Tidak Bakal Capai 100 Persen
Indonesia
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Tidak Bakal Capai 100 Persen

Program PEN yang kemungkinan akan terealisasi melewati target yakni insentif usaha yang memang sudah terealisasi 99,4 persen per 19 November 2021.

Bareskrim Bongkar Penyelundupan Narkoba dari Malaysia, Dikendalikan Tahanan
Indonesia
Bareskrim Bongkar Penyelundupan Narkoba dari Malaysia, Dikendalikan Tahanan

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar penyelundupan narkotika jaringan Malaysia-Indonesia.

Warga AS Jadi Bupati di NTT, KPU Diminta Tunda Pelantikan
Indonesia
Warga AS Jadi Bupati di NTT, KPU Diminta Tunda Pelantikan

Bawaslu menyurati KPU untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ridho Rhoma Kembali Ditangkap Polisi akibat Kasus Narkoba
Indonesia
Ridho Rhoma Kembali Ditangkap Polisi akibat Kasus Narkoba

Anak Raja Dangdut Rhoma Irama, Ridho Rhoma ditangkap oleh kepolisian Tanjung Priok karena narkoba.

Konflik dengan Moeldoko Naikkan Elektabilitas Demokrat
Indonesia
Konflik dengan Moeldoko Naikkan Elektabilitas Demokrat

Survei terbaru Parameter Politik Indonesia menunjukkan peningkatan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Mantan Menteri Penerangan Era Soeharto Harmoko Meninggal Dunia
Indonesia
Mantan Menteri Penerangan Era Soeharto Harmoko Meninggal Dunia

Harmoko meninggal di RSPAD Gatot Soebroto

PPKM Mikro Berlanjut, Peningkatan Kasus COVID-19 Harus Dikendalikan
Indonesia
PPKM Mikro Berlanjut, Peningkatan Kasus COVID-19 Harus Dikendalikan

Kasus terkonfirmasi tercatat naik 27,32 persen, kasus aktif meningkat 3,97 persen, kasus kematian naik 7,92 persen dan jumlah pasien dirawat di RS juga meningkat 24,5 persen.

Mendagri Usul Dana Otsus Papua Jadi 2,5 Persen dari DAU
Indonesia
Mendagri Usul Dana Otsus Papua Jadi 2,5 Persen dari DAU

Tito menyarankan, agar pembahasan RUU tentang perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dapat dilakukan melalui pembentukan panitia kerja (Panja).

Anggota TNI Gugur Diserang KKB, DPR Nilai Pemerintah Tak Miliki Strategi Matang
Indonesia
Anggota TNI Gugur Diserang KKB, DPR Nilai Pemerintah Tak Miliki Strategi Matang

Kehilangan 1 nyawa anak bangsa itu sangat mahal harganya