KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas PUTR Pemprov Sulsel Edy Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto, Jumat (19/3).

Ketiganya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel.

"Tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan tersangka NA (Nurdin Abdullah) dan kawan-kawan dalam kapasitasnya masing-masing sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (19/3).

Baca Juga:

KPK Perpanjang Masa Penahanan Nurdin Abdullah

Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami tugas jabatan Nurdin selaku Gubernur Sulsel, dan Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas PUTR.

Selain itu, tim penyidik juga mendalami harta kekayaan Nurdin dan Edy selaku penyelenggara negara.

Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberan
Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberan

"Untuk tersangka NA (Nurdin Abdullah) dan ER (Edy Rahmat) dikonfirmasi masing-masing antara lain mengenai tugas jabatannya dan kepemilikan harta kekayaan selaku penyelenggara negara," ujar Ali.

Baca Juga:

KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Nurdin Abdullah

Sementara terhadap Agung Sucipto, penyidik mendalami mengenai kegiatannya sebagai kontraktor di Sulsel.

“Sedangkan tersangka AS (Agung Sucipto) dikonfirmasi terkait dengan kegiatan usaha yang bersangkutan sebagai salah satu kontraktor di Sulawesi Selatan,” ujar Ali. (Pon)

Baca Juga:

KPK Amankan Rp3,5 Miliar Terkait Kasus Nurdin Abdullah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kuasa Hukum Klaim Hanya 17 Undangan Terkirim dalam Pernikahan Putri Rizieq
Indonesia
Kuasa Hukum Klaim Hanya 17 Undangan Terkirim dalam Pernikahan Putri Rizieq

Keluarga Rizieq Shihab hanya membuat undangan terbatas dalam acara pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab.

 Vaksinasi COVID-19 di Bandara Soetta Buka 24 Jam
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 di Bandara Soetta Buka 24 Jam

Tujuan utama diperpanjangnya jam operasional sentra vaksinasi tersebut untuk memastikan penumpang pesawat memenuhi protokol kesehatan.

Bahlil Pimpin Kementerian Investasi, Nadiem Diprediksi Digeser Kader Muhammadiyah
Indonesia
Bahlil Pimpin Kementerian Investasi, Nadiem Diprediksi Digeser Kader Muhammadiyah

Posisi Nadiem akan diganti oleh sosok dari Muhammadiyah yang lebih punya kapasitas dan kontribusi terhadap dunia pendidikan nasional.

[Hoaks atau Fakta]: Vaksin COVID-19 Mengandung Virus Ganas
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Vaksin COVID-19 Mengandung Virus Ganas

Ketua PB IDI membantah adanya reaksi ADE setelah vaksinasi Covid-19 dikarenakan vaksin Sinovac sudah diuji klinis oleh PT Bio Farma dan peneliti dari Universitas Padjajaran.

Pimpinan Komisi III Tegaskan Tak Ada Alasan Lagi untuk Sidang Online Kasus Rizieq
Indonesia
Fraksi PKS Belum Menerima RUU HPP Dibawa ke Paripurna
Indonesia
Fraksi PKS Belum Menerima RUU HPP Dibawa ke Paripurna

PKS menolak namun sesuai mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020

Pemerintah Tutup Penerbangan dari India, Kecuali Kiriman Logistik
Indonesia
Pemerintah Tutup Penerbangan dari India, Kecuali Kiriman Logistik

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, untuk sementara waktu, tak ada penerbangan reguler dari India ke Indonesia.

PDIP: Kelanjutan Hak Interpelasi di Tangan Ketua DPRD DKI
Indonesia
PDIP: Kelanjutan Hak Interpelasi di Tangan Ketua DPRD DKI

Semuanya kini ada di tangan Ketua PDRD yang mempunyai kewenangan untuk jadwal Bamus setelah anggota mengajukan interpelasi.

Pimpinan KPK Ultimatum Anak Buah Jokowi
Indonesia
Pimpinan KPK Ultimatum Anak Buah Jokowi

“Kami berharap ini adalah yang terakhir. Jangan ada lagi yang masih melakukan korupsi karena KPK akan menegakkan hukum secara tegas,” kata Ghufron