KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Bos Bank Panin Mu'min Ali di Kasus Suap Pajak Terdakwa mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami keterangan saksi yang menyebut pemilik PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin) Mu'min Ali Gunawan, mengutus orang kepercayaannya, Veronika Lindawati untuk mengurus pengurangan nilai pajak Bank Panin.

"Untuk itu keterangan saksi tersebut, masih akan terus didalami oleh tim jaksa dengan memanggil saksi-saksi lain yang relevan dengan pembuktian tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/9).

Ali mengatakan, para saksi nantinya akan dikonfirmasi melalui berbagai barang bukti yang ada dalam berkas perkara para terdakwa.

Baca Juga:

Mu'min Ali Gunawan Disebut Utus Tangan Kanan Urus "Sunat" Pajak Bank Panin

Dalam kasus suap pajak ini, dua pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani duduk di kursi terdakwa.

"Harapannya tentu dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sehingga dakwaan jaksa dapat terbukti," ujar Ali.

Sebelumnya, sang pemilik Mu'min Ali Gunawan disebut mengutus orang kepercayaannya, Veronika Lindawati, untuk mengurus pengurangan nilai pajak dari Bank Panin.

Hal itu diungkap oleh anggota pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Febrian, saat bersaksi untuk terdakwa Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/9) kemarin.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Mulanya, Febrian mengaku melakukan penghitungan awal nilai pajak Bank Panin senilai Rp 900 miliar. Hasil penghitungan itu kemudian dikirim ke pihak Bank Panin sesuai arahan Yulma Nizar yang juga anggota tim pemeriksa pajak.

Selanjutnya, Bank Panin melalui Veronika melakukan pertemuan dengan tim pemeriksa pajak di kantor Ditjen Pajak. Dalam kesempatan itu, menurut Febrian, Veronika mengaku diutus oleh Mu'min.

"Veronika Lindawati, dia mengaku sebagai utusan Pak Mu'min Ali Gunawan," kata Febrian.

"Pak Mu'min ini siapa?," tanya jaksa.

"Sebagai pemegang saham dari Panin Group," ucap Febrian.

Febrian mengatakan, dalam pertemuan itu Veronika langsung menyebutkan angka nilai pajak yang sanggup dibayarkan oleh Bank Panin.

"Bu Veronika langsung menyebutkan, Panin sanggup membayar kurang pajaknya Rp 300 miliar dan menyediakan sebesar Rp 25 miliar," ungkap Febrian.

Baca Juga:

Bank Panin Bantah Lobi dan Suap Eks Pejabat Pajak

Merespons permintaan Veronika, Febrian mengaku harus melaporkan dahulu ke atasannya, yakni Dadan dan Angin. Setelah disetujui Dadan dan Angin, Febrian langsung menyiapkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan menyerahkannya ke pihak Bank Panin.

Namun, lanjut Febrian, setelah diserahkan kepada Kepala Staf Pajak Bank Panin Tiko Riahman, SPHP tersebut tidak disetujui.

Akhirnya, Bank Panin melalui Veronika Lindawati menyerahkan uang untuk Dadan dan Angin sebesar Rp 5 miliar dari commitment fee Rp 25 miliar. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Pajak, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Anak Buah Rizieq Shihab Negatif Corona
Indonesia
Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Anak Buah Rizieq Shihab Negatif Corona

Sebelum menjalani pemeriksaan, Haris menjalani tes COVID-19 dengan metode swab antigen dan hasilnya non reaktif.

Tumpang Tindih Aturan Belum Tentu Bisa Diselesaikan Kementerian Investasi
Indonesia
Tumpang Tindih Aturan Belum Tentu Bisa Diselesaikan Kementerian Investasi

Pengusaha memiliki keraguan mengenai dampaknya terhadap obesitas dan tumpang tindih regulasi di tingkat kementerian dan pemerintah daerah.

Bareskrim Polri Usut Kasus Akun Twitter Fadli Zon Like Konten Porno
Indonesia
Bareskrim Polri Usut Kasus Akun Twitter Fadli Zon Like Konten Porno

Bareskrim Polri menyelidiki kasus Twitter anggota DPR Fadli Zon yang diviralkan menekan tombol like konten pornografi.

Fahri Harap Presiden dan DPR Respons Gagasan Keadilan Restoratif Jaksa Agung
Indonesia
Fahri Harap Presiden dan DPR Respons Gagasan Keadilan Restoratif Jaksa Agung

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merespons gagasan keadilan restoratif Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Anies Pastikan Stok Tabung Oksigen di Jakarta untuk Rumah Sakit Aman
Indonesia
Anies Pastikan Stok Tabung Oksigen di Jakarta untuk Rumah Sakit Aman

Selama masa krisis pandemi di Jakarta ini 100 persen oksigen digunakan untuk kegiatan medis

Contoh Jepang, Tempat Pengungsian Merapi Harus Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Contoh Jepang, Tempat Pengungsian Merapi Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Di Jepang warga yang mengungsi dikelompokkan per keluarga dan berjarak.

KPK Periksa Eks Pejabat Ditjen Pajak
Indonesia
KPK Periksa Eks Pejabat Ditjen Pajak

Perkembangan akan diinfokan lebih lanjut

Anies Klaim 10 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
Anies Klaim 10 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat lebih dari 10 juta warga yang beraktifitas di ibu kota sudah menerima jatah vaksin dosis pertama.

Kamera ETLE Mobile Dinilai Bakal Bingungkan Masyarakat
Indonesia
Kamera ETLE Mobile Dinilai Bakal Bingungkan Masyarakat

Padahal, setelah hakim mengetok palu baru denda tilang yang harus dibayar

Pidato Sidang Tahunan, Jokowi Apresiasi Kerja Keras Penuh Pengabdian Nakes
Indonesia
Pidato Sidang Tahunan, Jokowi Apresiasi Kerja Keras Penuh Pengabdian Nakes

Presiden Jokowi menegaskan ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus dijamin