KPK Dalami 'Atasan' AKP Robin di Suap Penanganan Perkara Lewat Saksi Lain Mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/9/2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju menjual nama 'atasan' untuk memeras mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. KPK akan memanggil saksi untuk mendalami 'atasan' Robin tersebut.

"KPK akan memanggil para saksi lain untuk mengonfirmasi keterangan tersebut pada persidangan berikutnya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/10).

Baca Juga

Azis Syamsuddin Klaim tak Punya Orang Dalam di KPK Selain AKP Robin

Dugaan adanya 'atasan' Robin itu mencuat dalam persidangan kasus dugaan suap penanganan perkara di Tanjungbalai pada Senin (11/10). Syahrial menyebut 'atasan' itu adalah pimpinan KPK.

Namun, keterangan itu dinilai KPK masih lemah. Lembaga antirasuah butuh keterangan tambahan untuk mendalami adanya 'atasan' yang ikut terlibat dalam penerimaan suap yang dilakukan Robin.

"Sejauh ini fakta tersebut masih bersifat testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain," ujar Ali.

  Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/4/2021). (Foto: Antara)
Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/4/2021). (Foto: Antara)

Sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan pimpinan KPK tidak ada yang terlibat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Tanjungbalai. Menurut Firli, Robin hanya 'bermain' sendiri.

"Tidak ada internal yang terlibat dalam perbuatan SRP (Stepanus Robin Pattuju) termasuk atasannya. Tidak ada bukti bahwa atasannya terlibat perkara SRP," tegas Firli. (Pon)

Baca Juga

KPK Sebut Azis Syamsuddin Suap AKP Robin Rp 3,1 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kritikan Pedas Giring PSI untuk Anies Baswedan
Indonesia
Kritikan Pedas Giring PSI untuk Anies Baswedan

"Ini adalah bentuk Pengkhianatan terbesar terhadap rakyat yang sedang kesusahan terhadap Pandemi," ucap Giring saat dikonfirmasi awak media, Selasa (21/9).

Panser TNI Hingga Rantis Dikerahkan Perkuat Titik Penyekatan di Jalan Raya Bogor
Indonesia
Panser TNI Hingga Rantis Dikerahkan Perkuat Titik Penyekatan di Jalan Raya Bogor

Saat ini terdapat ratusan personel aparat gabungan dibantu jajaran Batalyon Infanteri Mekanis

PSI Geram Anies Belum Laporkan Lokasi Balap Mobil Formula E
Indonesia
PSI Geram Anies Belum Laporkan Lokasi Balap Mobil Formula E

Fraksi PSI DPRD DKI berkomitmen menyisir seluruh anggaran di setiap dinas guna memastikan tidak ada anggaran untuk balap mobil Formula E.

Ketua DPD Minta Sistem Kesehatan Indonesia
Indonesia
Ketua DPD Minta Sistem Kesehatan Indonesia

"Kondisi ini harus menjadi cambuk dan menjadi momentum evaluasi bagi kinerja beberapa bidang. Khususnya yang kurang siap mengantisipasi berbagai macam kondisi yang di luar kenormalan," ujarnya

Jatah Posisi Jenderal Berbintang Makin Banyak, 'Kado' HUT Brimob dari Kapolri
Indonesia
Jatah Posisi Jenderal Berbintang Makin Banyak, 'Kado' HUT Brimob dari Kapolri

Korps Brimob Polri bakal makin kuat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki alasan tersendiri menaikkan pangkat Komandan Korps Brimob

Komnas HAM Dinilai 'Salah Kamar' Panggil Firli Bahuri
Indonesia
Komnas HAM Dinilai 'Salah Kamar' Panggil Firli Bahuri

Sampai Komnas HAM terlihat ngotot memanggil pimpinan KPK

ICW Ultimatum Kejaksaan Agung Ajukan Kasasi Vonis Pinangki
Indonesia
ICW Ultimatum Kejaksaan Agung Ajukan Kasasi Vonis Pinangki

Senin (5/7) merupakan tenggat waktu akhir bagi Kejagung untuk mengajukan kasasi vonis Jaksa Pinangki

KPK Setop Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jika tak Temui Unsur Pidana
Indonesia
KPK Setop Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jika tak Temui Unsur Pidana

"Penyelidikan ini yang dicari adalah peristiwa pidananya dulu. Apakah ada atau tidak, kalau kemudian tidak ada (peristiwa pidananya) ya tidak dilanjutkan," ucap Ali

MAKI Minta KPK Sita Kamera CCTV Rumah Dinas Salah Satu Pimpinan DPR
Indonesia
MAKI Minta KPK Sita Kamera CCTV Rumah Dinas Salah Satu Pimpinan DPR

Penyitaan kamera CCTV di rumah dinas Waketum Golkar itu penting

Sejarah Baru AS, 1 Jam 25 Menit Kekuasaan Tertinggi Negara Dipegang Perempuan
Indonesia
Sejarah Baru AS, 1 Jam 25 Menit Kekuasaan Tertinggi Negara Dipegang Perempuan

Pengamat menilai penyerahan kekuasaan singkat dari Biden kepada Harris itu tidak dihitung sebagai kenyataan seorang perempuan menjabat presiden AS.