MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa empat saksi dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Keempat saksi yang diperiksa itu yakni, dua pihak swasta Yonatet Karomba dan Hendrika Josina Sartje Dina Hindom, seorang notaris Herman, dan Komisaris PT Bintuni Energy Persada, David Manibui.
Baca Juga
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mendalami sejumlah harta milik Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe yang bernilai fantastis.
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan aset bernilai ekonomis dari tersangka LE," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (3/2).
Baca Juga
Ngotot Ingin ke Singapura, Lukas Enembe Tolak Kontrol Kesehatan di RSPAD
Sementara itu, Pegawai Negeri Sipil / Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, Dius Enumbi; Plt Kepala Biro Layanan PBJ (BLPBJ) Setda Prov Papua, Debora Salosso; serta dua pihak swasta Imelda Sun dan Pondiron Wonda tidak hadir dari panggilan pemeriksaan.
KPK akan melakukan penjadwalan ulang kepada meraka. "Para saksi tidak hadir dan penjadwalan ulang kembali dilakukan," ujar Ali.
KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Selain itu, Lukas juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan sebesar Rp 10 miliar. Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut.
Dalam mengusut kasus ini, KPK juga telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp 76,2 miliar. Diduga rekening itu milik Lukas dan istrinya, Yulce Wenda. (Pon)
Baca Juga
