KPK Dalami Aliran Uang Suap ke Juliari Batubara Lewat Vendor Bansos Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5-3-2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang suap yang mengalir ke mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Pendalaman tersebut dilakukan tim penyidik saat memeriksa Direktur PT. Riskaindo Jaya, Jonni Sitohang; pihak PT. Dharma Lantara Jaya, Kunto; pihak PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), Joyce Josephine dan PT. Afira Indah Megatama, Raka pada Rabu (17/3) kemarin.

Baca Juga

Staf Ahli dan Ajudan Eks Mensos Juliari Bakal Bersaksi di Sidang Suap Bansos

"Tim penyidik KPK masih melakukan pendalaman terkait dengan perusahaan dari para saksi yang menjadi vendor dalam pelaksanaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI. Serta dugaan aliran sejumlah uang kepada tersangka JPB (Juliari Peter Batubara)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/3).

Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.
Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

Sementara itu, satu pihak swasta lainnya dari PT. Asricitra Pratama bernama Moto tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. KPK akan melakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan.

"Tidak hadir dan dilakukan penjadwalan ulang," ujar Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

Baca Juga

Kubu Eks Mensos Juliari Sebut Sejumlah Saksi Tidak Konsisten

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian Iskandar dan Harry Van Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diharapkan Segera Vaksinasi COVID-19 Agar Perekonomian Kembali Pulih
Indonesia
Pemerintah Diharapkan Segera Vaksinasi COVID-19 Agar Perekonomian Kembali Pulih

"Dengan adanya vaksin yang mesti segera diimplementasikan maka pemerintah sebaiknya menggodok kembali grand plan nasional Indonesia selama 25 tahun ke depan," kata Bayutami

Tertua di Dunia, Lukisan Berusia 45.500 Tahun Ditemukan di Sulawesi
Indonesia
Tertua di Dunia, Lukisan Berusia 45.500 Tahun Ditemukan di Sulawesi

Gambar babi kutil di Leang Tedongnge, Sulawesi Selatan sebagai lukisan gua tertua di dunia yang berusia sekitar 45.500 tahun.

Jokowi Lantik Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat
Indonesia
Jokowi Lantik Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat

Presiden Joko Widodo melantik Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2024.

Polda Metro Jaya Jadwal Ulang Pemeriksaan Haikal Hassan
Indonesia
Polda Metro Jaya Jadwal Ulang Pemeriksaan Haikal Hassan

Sekretaris Habib Rizieq Shihab Center ini dimintai klarifikasi terkait pengakuannya yang bermimpi telah bertemu Rasulullah SAW.

Suharso Bakal Bertarung Jadi Ketum PPP di Muktamar IX
Indonesia
Suharso Bakal Bertarung Jadi Ketum PPP di Muktamar IX

Di depan para pengurus DPW Jawa Barat, Suharso yang saat ini menjalankan fungsi sebagai pelaksana tugas ketua umum juga mendeklarasikan diri untuk maju menjadi Ketua Umum definitif PPP pada Muktamar IX.

[Hoaks atau Fakta]: 10 Juta Perempuan Jomlo, Rusia Wajibkan Poligami
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: 10 Juta Perempuan Jomlo, Rusia Wajibkan Poligami

Klaim yang menyebutkan tentang pewajiban poligami oleh Pemerintah Rusia, berasal dari usulan salah seorang politisi negara tersebut pada 2006 lalu.

'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal'
Indonesia
'Typo' Naskah UU Ciptaker, Pengamat Duga Ada yang 'Tak Normal'

Salinan Undang-undang Cipta Kerja yang memuat 1.187 halaman itu telah resmi diunggah

Survei Charta Politika: 64,4 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Survei Charta Politika: 64,4 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Charta Politika Indonesia menyelenggarakan survei nasional evaluasi kebijakan peta politik masa pandemi

Polisi Selidiki Dugaan Pelanggaran Prokes di Bar Kawasan Menteng
Indonesia
Polisi Selidiki Dugaan Pelanggaran Prokes di Bar Kawasan Menteng

Adapun jumlah barang bukti yang polisi sita dalam kasus itu antara lain 93 struk transaksi pembayaran

Polisi Buka Kemungkinan Buka-Tutup Jalan Ring 1 dan 2 di Bandung Saat 'Weekday'
Indonesia
Polisi Buka Kemungkinan Buka-Tutup Jalan Ring 1 dan 2 di Bandung Saat 'Weekday'

Adapun penutupan jalan pada akhir pekan itu, dilakukan dua kali