KPK Dalami Aliran Duit Korupsi DID Tabanan Bali Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/HO-Humas KPK.)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana insentif daerah (DID) di Tabanan, Bali, Selasa (7/12).

Kedua saksi tersebut yakni, Inspektur Daerah Tabanan I Gede Urip Gunawan, dan pegawai negeri sipil (PNS) perimbangan keuangan di Kementerian Keuangan Riva Setiara.

Baca Juga

KPK Cecar Mantan Bupati Tabanan Terkait Persetujuan Pengurusan DID

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mendalami dugaan adanya aliran uang yang mengalir ke sejumlah pihak terkait perkara ini.

"Kedua saksi hadir dan didalami keterangannya antara lain terkait beberapa barang bukti terkait dengan usulan dana DID," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (8/12).

Ali enggan memerinci lebih lanjut barang bukti yang dikonfirmasi kepada dua saksi tersebut. Keterangan kedua saksi tersebut sekaligus untuk melengkapi berkas tersangka kasus ini.

Baca Juga

KPK Apresiasi Putusan PT DKI Perberat Hukuman Edhy Prabowo

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini. Namun, Ali menjawab normatif soal informasi penetapan tersangka tersebut.

"Kami akan sampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan tentu siapa-siapa yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Ali. (Pon)

Baca Juga

KPK Setop Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jika tak Temui Unsur Pidana

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Ganjar Pranowo Dipecat dari PDIP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ganjar Pranowo Dipecat dari PDIP

Dalam unggahan tersebut, terdapat potongan video dari Megawati yang ditambahi dengan narasi berbunyi, “RESMI: ganjar pr4n0w0 di pecat dari pedeipeh”.

Bandara Ngurah Rai Masih Belum Buka Penerbangan Rute Tiongkok
Indonesia
Bandara Ngurah Rai Masih Belum Buka Penerbangan Rute Tiongkok

Pemerintah Tiongkok per 8 Januari telah mengizinkan warganya untuk bepergian ke luar negeri.

Kejagung Sita Aset Milik Surya Darmadi di 3 Lokasi
Indonesia
Kejagung Sita Aset Milik Surya Darmadi di 3 Lokasi

Bos PT Duta Palma Group itu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp 78 triliun.

DPR Desak Pemerintah Awasi Ketat  Penyaluran Solar Subsidi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Awasi Ketat Penyaluran Solar Subsidi

Kelangkaan solar terjadi karena disparitas harga yang jauh antara solar subsidi dan non-subsidi.

Survei LSI: Ganjar Duduki Peringkat Teratas Elektabilitas Capres 2024
Indonesia
Survei LSI: Ganjar Duduki Peringkat Teratas Elektabilitas Capres 2024

Elektabilitas Ganjar Pranowo masih tertinggi dalam temuan sejumlah lembaga survei, termasuk Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam rilis survei terbaru LSI, elektabilitas Ganjar masih di atas Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

KPK Ultimatum AKBP Bambang Kayun
Indonesia
KPK Ultimatum AKBP Bambang Kayun

Ultimatum dilayangkan KPK lantaran tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di Mabes Polri itu mangkir dari panggilan penyidik pada Jumat (23/12).

PKS Harap Tak Ada Anggaran Negara untuk Isu Jokowi 3 Periode
Indonesia
PKS Harap Tak Ada Anggaran Negara untuk Isu Jokowi 3 Periode

Mardani Ali Sera berharap tak ada anggaran negara yang digunakan untuk mengkapitalisasi isu penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Kejari Mukomuko Telisik Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 327 Juta
Indonesia
Kejari Mukomuko Telisik Dugaan Korupsi Dana Desa Rp 327 Juta

"Indikasi kerugian negaranya sudah ada sebesar Rp 327 juta dari total dana desa dan alokasi dana desa tahun 2021 sebesar Rp 1,1 miliar, tetapi ada dana yang tidak dicairkan seluruhnya di tahap tiga," ujarnya

Banyak Pengangguran Merasa Sudah Tidak Mungkin Peroleh Pekerjaan
Indonesia
Banyak Pengangguran Merasa Sudah Tidak Mungkin Peroleh Pekerjaan

Generasi Y dan Z yang masuk dalam pasar kerja telah membawa nilai-nilai budaya kerja baru.

Pj DKI 1 Janji Selesaikan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Normalisasi
Indonesia
Pj DKI 1 Janji Selesaikan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Normalisasi

sebagian warga sudah menerima ganti rugi dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebagai dinas pelaksana.