KPK Dalami Aliran Duit Korupsi DID Tabanan Bali Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/HO-Humas KPK.)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana insentif daerah (DID) di Tabanan, Bali, Selasa (7/12).

Kedua saksi tersebut yakni, Inspektur Daerah Tabanan I Gede Urip Gunawan, dan pegawai negeri sipil (PNS) perimbangan keuangan di Kementerian Keuangan Riva Setiara.

Baca Juga

KPK Cecar Mantan Bupati Tabanan Terkait Persetujuan Pengurusan DID

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mendalami dugaan adanya aliran uang yang mengalir ke sejumlah pihak terkait perkara ini.

"Kedua saksi hadir dan didalami keterangannya antara lain terkait beberapa barang bukti terkait dengan usulan dana DID," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (8/12).

Ali enggan memerinci lebih lanjut barang bukti yang dikonfirmasi kepada dua saksi tersebut. Keterangan kedua saksi tersebut sekaligus untuk melengkapi berkas tersangka kasus ini.

Baca Juga

KPK Apresiasi Putusan PT DKI Perberat Hukuman Edhy Prabowo

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini. Namun, Ali menjawab normatif soal informasi penetapan tersangka tersebut.

"Kami akan sampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan tentu siapa-siapa yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Ali. (Pon)

Baca Juga

KPK Setop Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jika tak Temui Unsur Pidana

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BW Sebut Perpim Perjalanan Dinas KPK Delegitimasi Prinsip Independensi
Indonesia
BW Sebut Perpim Perjalanan Dinas KPK Delegitimasi Prinsip Independensi

"Bahkan mendelegitimasi prinsip independensi institusi serta secara sengaja potensial membangun sikap permisif atas perilaku koruptif," kata pria yang karib disapa BW

 Mudik Sebelum Tanggal 6 Mei, Kemenhub Tidak Bisa Berikan Sanksi
Indonesia
Mudik Sebelum Tanggal 6 Mei, Kemenhub Tidak Bisa Berikan Sanksi

Kementerian Perhubungan akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan terkait kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.

KPK Geledah Kantor Bupati Bandung Barat
Indonesia
KPK Geledah Kantor Bupati Bandung Barat

Ali tak merinci dua kediaman pribadi yang terkait dengan perkara ini

Buruan Daftar! BUMN PTPN XI Berikan Beasiswa Bagi Mahasiswa Area Perkebunan
Indonesia
Buruan Daftar! BUMN PTPN XI Berikan Beasiswa Bagi Mahasiswa Area Perkebunan

Informasi lengkap terkait dengan program beasiswa ini dapat diakses melalui tautan https://polteklpp.siakadcloud.com/spmbfront/detail-pengumuman/105/beasiswa-ptpn-xi-pt-perkebunan-nusantara-xi-tahun-akademik-20212022.

Jajal KRL Yogyakarta-Klaten, Jokowi Minta Kemenhub Bikin Transportasi Ramah Lingkungan
Indonesia
Jajal KRL Yogyakarta-Klaten, Jokowi Minta Kemenhub Bikin Transportasi Ramah Lingkungan

Warga yang berharap mendapatkan sembako dari Jokowi harus harus pulang dengan kecewa

Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Buka Peluang Periksa Anies Baswedan
Indonesia
Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Buka Peluang Periksa Anies Baswedan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Kebijakan Penyaluran Kredit Mulai Longgar
Indonesia
Kebijakan Penyaluran Kredit Mulai Longgar

Hasil survei mengindikasikan responden tetap optimistis terhadap pertumbuhan kredit untuk keseluruhan 2021 dengan perkiraan bisa mencapai enam persen pada akhir tahun.

PPKM Mikro Diperketat, Ini Aturan Baru Buka Tutup Mal dan Rumah Makan
Indonesia
PPKM Mikro Diperketat, Ini Aturan Baru Buka Tutup Mal dan Rumah Makan

Pasar hingga pusat perbelanjaan juga hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00 WIB.

Pendapatan Daerah Terseok
Indonesia
Pendapatan Daerah Terseok

Realisasi pendapatan pada tingkat provinsi, kata dia, angkanya mencapai 43,47 persen atau sebesar Rp 158,56 triliun. Untuk kabupaten/kota, kata dia, realisasi pendapatannya berada pada angka 41,45 persen atau sebesar Rp 330,31 triliun.

Muncul Klaster Sekolah di Sejumlah Daerah, Komisi X Minta Pemda Lakukan Evaluasi
Indonesia
Muncul Klaster Sekolah di Sejumlah Daerah, Komisi X Minta Pemda Lakukan Evaluasi

Komisi X DPR meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk segera mungkin melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM).