KPK Cokok Tersangka Baru Kasus Suap Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji (tengah) berjalan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28-4-2021). (Foto: Antara/Sigid Kurniawan/

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sekaligus menetapkan tersangka baru dalam kasus suap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani.

"Satu tersangka pajak pengembangan Angin (Prayitno) dkk ditangkap di Sulsel (Sulawesi Selatan)," ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis (11/11).

Baca Juga

Periksa Kepala KPP Pratama Bantaeng, KPK Dalami Aliran Uang Suap Pajak Angin Prayitno

Namun, Ali enggan menjelaskan lebih jauh identitas dan detail kronologi penangkapan. Dia hanya memastikan pegawai Ditjen Pajak Sulsel itu ditangkap lantaran dinilai tidak kooperatif selama proses penyidikan kasus pajak..

Menurut Ali, tersangka baru kasus suap yang baru itu saat ini sedang dalam perjalanan dari Sumsel ke kantor KPK di Jakarta. "

Diagendakan dibawa ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perkembangannya akan kami sampaikan," tegas pejabat KPK berlatar belakang jaksa itu.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Angin dan Dadan tersangka atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh Wajib Pajak (perusahaan) terkait pemeriksaan perpajakan tahun pajak 2016-2017.

Baca Juga:

KPK Periksa Pegawai Gunung Madu Plantations Terkait Kasus Suap Pajak

Mereka menerima suap dari para konsultan pajak dan kuasa wajib pajak yang mewakili tiga perusahaan. Yakni PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016; PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. untuk tahun pajak 2016; dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Saat ini, keduanya tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dua pejabat Kementerian di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu didakwa menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta atau setara Rp 42 miliar. (Pon)

Baca Juga

Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Ajukan Praperadilan Lawan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Banten
Indonesia
Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Banten

Gempa bumi berkekuatan magnitodo 6,7 mengguncang Banten pada Jumat (14/1) sore WIB.

Panduan Natal PPKM Level 3, Lansia/Ibu Hamil Ibadah di Rumah dan Tak Ada Arak-arakan
Indonesia
Panduan Natal PPKM Level 3, Lansia/Ibu Hamil Ibadah di Rumah dan Tak Ada Arak-arakan

Kementerian Agama telah menerbitkan panduan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada Perayaan Natal Tahun 2021.

Besok, Presiden Jokowi Lepas Tim Indonesia untuk SEA Games 2021
Indonesia
Besok, Presiden Jokowi Lepas Tim Indonesia untuk SEA Games 2021

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dijadwalkan melepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2021. Acara tersebut akan digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/5).

Epidemiologi UI Usulkan Lockdown Pulau Jawa, Gibran: Kurang Fair
Indonesia
Ketua DPRD DKI Sebut Diskusi Interpelasi Formula E di Restoran Bentuk Parlemen Jalanan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Sebut Diskusi Interpelasi Formula E di Restoran Bentuk Parlemen Jalanan

Forum formal untuk membahas sesuatu salah satunya melalui rapat paripurna

Hari Ini, Polisi Periksa David NOAH
Indonesia
Hari Ini, Polisi Periksa David NOAH

Pengacara David NOAH, Hendra PS mengatakan, kliennya meminjam uang dari LY dalam kapasitasnya selaku direktur komunikasi di sebuah perusahaan sehingga peminjaman uang antara David dan LY adalah murni urusan bisnis.

Marketplace Belajar Daring Kementerian Nadiem Sediakan 165 Pilihan Mata Kuliah
Indonesia
Marketplace Belajar Daring Kementerian Nadiem Sediakan 165 Pilihan Mata Kuliah

Inovasi memberikan akses pendidikan tinggi untuk semua.

Sepekan PPKM Darurat, Mobilitas Warga Jakarta Justru Meningkat
Indonesia
Sepekan PPKM Darurat, Mobilitas Warga Jakarta Justru Meningkat

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyebut, telah terjadi peningkatan mobilitas masyarakat di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

DPRD DKI Minta Satpol PP Bongkar Bangunan Bemasalah di Muara Angke
Indonesia
DPRD DKI Minta Satpol PP Bongkar Bangunan Bemasalah di Muara Angke

"Harus ditindak tegas ya. Kalau sudah ada surat rekontek (rekomendasi teknis) bongkar, ya harus dibongkar lah," tegas Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik

Anies Diminta Ikuti Usulan Jokowi Soal Kebijakan Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Anies Diminta Ikuti Usulan Jokowi Soal Kebijakan Sekolah Tatap Muka

Uji coba tatap muka kedua yang tengah berjalan di ibu kota juga harus jadi rujukan