KPK Cekal Istri Edhy Prabowo ke Luar Negeri Iis Rosita Dewi, istri Menteri KKP, Edhy Prabowo. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Iis Rosita Dewi, untuk bepergian ke luar negeri.

Iis Rosita Dewi merupakan istri Menteri Kelautan dan Perikanan non aktif, Edhy Prabowo yang telah berstatus sebagai tersangka kasus korupsi ekspor benih lobster.

Baca Juga

Penangkapan Menteri Edhy Prabowo Panaskan Peta Politik di Pemerintahan

Selain Iis, KPK mencegah tiga orang lainnya untuk bepergian ke luar negeri. Yakni, Direktur PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI), Deden Deni P, Pengendali PT PLI, Dipo Tjahjo P, dan pihak swasta, Neto Herawati.

Mereka dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 4 Desember 2020. Keempatnya dicekal berkaitan dengan kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster yang sedang disidik lembaga antirasuah.

"Terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 terhadap beberapa orang saksi dalam perkara dugaan korupsi di KKP atas nama tersangka EP dkk," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (18/12).

KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.

Menteri Edhy Prabowo tersangka suap ekspor benih lobster. (Foto: MP/Ponco)
Menteri Edhy Prabowo tersangka suap ekspor benih lobster. (Foto: MP/Ponco)

Keempat saksi tersebut dicegah ke luar negeri karena keterangannya dianggap sangat dibutuhkan oleh penyidik. Sehingga, ketika penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap keempatnya, maka para saksi tersebut sedang tidak berada di luar negeri.

Baca Juga

Edhy Prabowo Diduga Beli Sepeda Mewah di Luar Negeri Pakai Duit Suap Benur

"Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan pemeriksaan, agar pada saat diperlukan untuk diagendakan pemeriksaan para saksi tersebut tidak sedang berada di luar negeri," pungkasnya.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster.

Ketujuh tersangka itu yakni, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (EP); Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misata (APM).

Kemudian, Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi (SWD), Staf Istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF), dan pihak swasta Amiril Mukminin (AM). Sementara satu tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT DPP, Suharjito (SJT).

Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra Iis Rosita Dewi, istri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra Iis Rosita Dewi, istri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Foto: Screenshot via instagram @iisedhyprabowo

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito.

Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya, Iis Rosyati Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020.

Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton serta baju Old Navy. (Knu)

Baca Juga

KPK Janji Sampaikan Modus Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Jiwasraya Dinilai Bombastis
Indonesia
Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Jiwasraya Dinilai Bombastis

Tim kuasa hukum Direksi PT Jiwasraya Tbk periode 2008-2018 Dion Pongkor menilai putusan majelis hakim dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya sangat bombastis.

Jawa Timur Terima 77.760 Vaksin Sinovac
Indonesia
Jawa Timur Terima 77.760 Vaksin Sinovac

Puluhan ribu vaksin gelombang pertama yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan masih disimpan di tiga ruangan Cold Storage bersuhu 2-8 derajat Celcius

Jelang Pencoblosan, Sejumlah Daerah Kekurangan Logistik
Indonesia
Jelang Pencoblosan, Sejumlah Daerah Kekurangan Logistik

Ombudsman telah melakukan investigasi tentang APD Protokol Kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Kalah di Rumah Sendiri, Machfud Arifin Hanya Kebagian 20 Suara
Indonesia
Kalah di Rumah Sendiri, Machfud Arifin Hanya Kebagian 20 Suara

Calon wali kota Surabaya Machfud Arifin hanya peroleh 20 suara dari tempat pemungutan suara (TPS) 25.

Kominfo Perbaiki Sejumlah Jaringan Komunikasi yang Rusak Akibat Bencana Alam di NTT
Indonesia
Kominfo Perbaiki Sejumlah Jaringan Komunikasi yang Rusak Akibat Bencana Alam di NTT

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan aksi pemulihan terhadap infrastruktur telekomunikasi yang terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pendidikan Berkualitas di Tengah Pandemi Corona Jadi Kunci Masa Depan Berkelanjutan
Indonesia
Pendidikan Berkualitas di Tengah Pandemi Corona Jadi Kunci Masa Depan Berkelanjutan

Mencapai pendidikan yang berkualitas dan merata untuk semua lapisan masyarakat diprediksi masih menjadi tantangan utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Ini Tiga "Bahaya" jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan Desember 2020
Indonesia
Ini Tiga "Bahaya" jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan Desember 2020

Risiko kesehatan penyelenggara dan peserta pemilu juga patut diperhatikan mengingat situasi pandemi Covid-19 di tanah air saat ini.

Ada Potensi 'Wabah Ganda', Anak-Anak Diminta Segera Imunisasi
Indonesia
Ada Potensi 'Wabah Ganda', Anak-Anak Diminta Segera Imunisasi

Dalam konteks saat ini, imunisasi secara lengkap pada anak dapat meningkatkan kekebalan tubuh

Polri Beking Satpol PP Tertibkan Atribut FPI
Indonesia
Polri Beking Satpol PP Tertibkan Atribut FPI

“Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI-Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/ banner, atribut, pamflet dan hal lainnya terkait FPI,” ujar Idham

Surat Suara Tidak Sah Pilwakot Solo Tembus 35.476 Jadi Sorotan
Indonesia
Surat Suara Tidak Sah Pilwakot Solo Tembus 35.476 Jadi Sorotan

Jumlah tersebut naik signifikan atau tiga kali lipat dibandingkan Pilwakot Solo 2015 sebanyak 12.773. Bahkan, jumlah surat suara tidak sah ini mengalahkan perolehan suara paslon Bajo.