KPK Cekal Eks Pejabat Kementerian PUPR ke Luar Negeri Jubir KPK Febri Dianaysah. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap proyek-proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) di sejumlah daerah.

Sejalan dengan itu, Lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs ini telah mencekal mantan Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis Kementerian PUPR 2014 -2016 Tampang Bandaso bepergian ke luar negeri.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melakukan tindakan pelarangan seseorang ke luar negeri dalam penyidikan dengan tersangka BSU (Budi Suharto), Direktur Utama PT WKE (Wijaya Kusuma Emindo)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (13/2).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut Febri, pencegahan ke luar negeri terhadap Tampang berlaku selama enam bulan terhitung sejak 23 Januari 2019. Tampang dipastikan tak dapat bepergian ke luar negeri hingga 23 Juli 2019.

Diketahui, Tampang merupakan salah satu saksi yang pernah diperiksa penyidik KPK pada 21 Januari 2019 lalu. Namun, penyidik memutuskan mencegah Tampang bepergian ke luar negeri karena keterangannya masih dibutuhkan untuk merampungkan kasus ini.

"Karena masih dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan ini, maka perlu dilakukan pencegahan ke luar negeri. Agar saat dibutuhkan keterangan, saksi berada di Indonesia," pungkas Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat pejabat Kementerian PUPR dan empat pihak swasta sebagai tersangka kasus ini. Penetapan ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif sekitar 20 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (28/12) lalu.

Empat pejabat Kementerian PUPR yakni Anggiar Partunggul Nahot Simaremare selaku KepalaSatuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung; Meira Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa.

Kemudian Teuku Moch Nazar selaku Kasatker SPAM Darurat; dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba I diduga telah menerima suap dari Budi Suharto selaku Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE); Lily Sundarsih selaku Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP.

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Suap tersebut diberikan agar keempat pejabat Kempupera mengatur lelang proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2017-2018 di sejumlah daerah agar dimenangkan oleh PT WKE atau PT TSP yang sebenarnya dimiliki oleh orang yang sama.

Proyek-proyek tersebut berada di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Tak hanya itu, pejabat Kempupera ini juga menerima suap untuk mengatur lelang terkait pengadaan pipa HOPE di Bekasi dan di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH