KPK Cegah Wali Kota Dumai Bepergian ke Luar Negeri Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah, bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan terkait kasus suap usulan dana alokasi khusus dan gratifikasi yang telah menjerat Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka KPK.

"Dalam proses penyidikan dugaan TPK penerimaan gratifikasi oleh ZAS, Walikota Dumai, KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi agar dilakukan pelarangan ke luar negeri," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (12/11).

Baca Juga:

KPK Cecar Istri Wali Kota Medan Soal Plesiran ke Jepang

Febri mengatakan, pelarangan ke luar negeri berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak 8 November 2019. Dengan demikian, Akbar tak dapat bepergian ke luar negeri setidaknya hingga Mei 2020.

Wali kota Dumai Zulkifli Adnan dicekal ke luar neger
Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan singkah dicekal ke luar negeri (Foto: antaranews)

"Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 8 November 2019," ujar Febri.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka. Dia dijerat pasal suap dan gratifikasi. Pada perkara pertama, Zulkifli diduga telah menyuap pejabat Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan koleganya sebesar Rp550 juta.

Suap diduga terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai. Penetapan tersangka terhadap Zulkifli ini merupakan pengembangan dari perkara suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Baca Juga:

Kejaksaan Tangkap Terdakwa Kasus Korupsi Proyek PLN Batubara Sebesar Rp477 Miliar

Dalam perkara itu, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka yakni Anggota Komisi XI DPR, Amin Santono; perantara suap, Eka Kamaluddin; Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo; serta kontraktor, Ahmad Ghiast. Keempatnya telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli diduga menerima ‎gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Zulkifli sendiri belum dilakukan penahanan pasca-ditetapkan sebagai tersangka.(Pon)

Baca Juga:

Anak Menkumham Yasonna Laoly Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH