KPK Cegah Kepala BPN Riau dan Pemilik Hotel Adimulia Bepergian ke Luar Negeri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau M Syahri dan Pemilik Hotel Adimulia, Frank Wijaya untuk bepergian ke luar negeri.

KPK telah mengirimkan dua nama tersebut ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk diproses pencegahan ke luar negeri. Adapun pencegahan ke luar negeri Syahri dan Frank berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di Kanwil BPN Provinsi Riau

"Terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap terkait pengurusan HGU di Kanwil BPN Provinsi Riau, KPK saat ini telah mengirimkan permohonan cegah ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap dua orang untuk tidak melakukan perjalanan keluar negeri," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (10/10).

Baca Juga:

Isu Penjegalan Menyeruak, Anies Yakin KPK Bekerja Profesional

M Syahri dan Frank Wijaya dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Lembaga antirasuah mencegah keduanya ke luar negeri untuk memudahkan proses pemeriksaan. KPK berencana memeriksa keduanya.

"Perpanjangan cegah dapat pula kembali dilakukan sesuai dengan progres penyidikan dari tim penyidik. Sikap kooperatif dari pihak-pihak yang dicegah juga diperlukan sehingga proses penyelesaian perkara ini dapat cepat dibawa dan dibuktikan di dipersidangan," ujarnya.

Baca Juga:

KPK Amankan 100 Ribu Dolar Singapura Terkait Dugaan Kasus Suap BPN Riau

KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan suap terkait pengurusan perpanjangan HGU oleh pejabat di Kanwil BPN Provinsi Riau. Kasus itu merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

Sejalan dengan proses penyidikan kasus tersebut, KPK juga sudah menetapkan sejumlah tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini.

Ketiga tersangka tersebut yakni, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, M Syahri, Pemilik Hotel Adimulia, Frank Wijaya, serta General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso. Namun, KPK belum merilis secara resmi ketiga nama tersangka tersebu. Ketiga nama tersangka bakal diumumkan setelah adanya proses penahanan. (Pon)

Baca Juga:

KPK Usut Dugaan Suap di BPN Riau

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sandi Janji Stabilkan Harga Tiket Pesawat
Indonesia
Sandi Janji Stabilkan Harga Tiket Pesawat

Harga tiket penerbangan dipengaruhi oleh tiga hal, yakni faktor muat penumpang atau load factor, ketersediaan pesawat, hingga harga Avtur.

Mabes Polri Bakal Bentuk Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang
Indonesia
Mabes Polri Bakal Bentuk Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pertemuan Kapolri dan Menpan RB membahas penataan sistem kerja dan organisasi di lingkup Polri.

Makan Siang dengan Elite NasDem, PKS dan Demokrat, Anies Akui Belum Tentukan Cawapres
Indonesia
Makan Siang dengan Elite NasDem, PKS dan Demokrat, Anies Akui Belum Tentukan Cawapres

Sampai saat ini, kata Anies, dirinya belum memutuskan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya di Pilpres 2024

Partai Buruh Soroti Perbedaan Kebijakan Teknis Pendaftaran Caleg
Indonesia
Partai Buruh Soroti Perbedaan Kebijakan Teknis Pendaftaran Caleg

Pembuatan petunjuk teknis secara tertulis oleh KPU kurang detail, sehingga muncul multitafsir di antara KPUD.

Megawati Minta Jurkam Muda PDIP Tak Mencaci Pihak Lain
Indonesia
Megawati Minta Jurkam Muda PDIP Tak Mencaci Pihak Lain

Hasto Kristiyanto saat memberikan arahan dalam Pelatihan Jurkam PDIP Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Sekolah Partai.

Presiden Joko Widodo Pimpin Upacara HUT ke-78 RI di Istana
Indonesia
Presiden Joko Widodo Pimpin Upacara HUT ke-78 RI di Istana

Presiden Joko Widodo memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi pada Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Alasan Pemerintah Ingin Majukan Jadwal Pilkada
Indonesia
Alasan Pemerintah Ingin Majukan Jadwal Pilkada

Akan ada 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif pada tanggal 1 Januari 2025, sebagai hasil dari Pilkada 2024.

Ribuan Orang Meninggal dan Hilang di Libya, Bantuan Kemanusian Segera Berdatangan
Dunia
Ribuan Orang Meninggal dan Hilang di Libya, Bantuan Kemanusian Segera Berdatangan

Seluruh wilayah yang dilanda badai dan banjir sebagai zona bencana. Dbeibeh juga mengumumkan tiga hari berkabung bagi para korban banjir.

Puan Ajak Tingkatkan Solidaritas dan Keadilan di Momen Idul Adha 1444 H
Indonesia
Puan Ajak Tingkatkan Solidaritas dan Keadilan di Momen Idul Adha 1444 H

Dengan begitu akan meningkatkan rasa solidaritas dan keadilan di tengah masyarakat.

Bawaslu Siap Kerja Sama dengan TikTok, Harap Ada Fitur Pelaporan Khusus Pemilu
Indonesia
Bawaslu Siap Kerja Sama dengan TikTok, Harap Ada Fitur Pelaporan Khusus Pemilu

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap kerja sama ini bisa menciptakan fitur khusus Pemilu 2024 pada dalam platform media sosial tersebut, yakni tautan khusus informasi pemilu dan kanal pelaporan khusus pemilu.