KPK Cegah Bupati Solok Selatan Bepergian ke Luar Negeri Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria.dicegah ke luar negeri (ANT)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Bupati Solok Selatan Murni Zakaria, bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PU Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.

Selain Murni Zakaria, penyidik lembaga antirasuah juga mencegah pengusaha Muhammad Yamin Kahar. Keduanya diketahui telah menyandang status tersangka dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

KPK Cegah Bupati Solok Selatan ke Luar Negeri

"Pencegahan ke luar negeri tersebut dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak 8 November 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (19/11).

Febri Diansyah tegaskan pencekalan terhadap Bupati Solok Selatan terkait dugaan suap proyek PUPR
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Pencegahan ke luar negeri terhadap Muzni dan Yamin berlaku selama enam bulan sejak 8 November 2019. Dengan demikian, Muzni dan Yamin dipastikan tak dapat melancong ke luar negeri setidaknya hingga April 2020.

Dalam perkara ini, Muzni diduga menerima suap dari Yamin terkait proyek pembangunan infrastruktur Jembatan Ambayan dan Mesjid Agung di Solok Selatan. Untuk proyek pembangunan jembatan Murni diduga telah menerima suap sebesar Rp 460 juta.

Sedangkan terkait dengan proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan, Yamin juga telah memberikan uang pada sejumlah bawahan Muzni yang merupakan pejabat di Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan sejumlah Rp315 juta.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Bupati Solok Selatan Tersangka Suap Proyek Jembatan dan Masjid

Atas perbuatannya, Murni Zakaria disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Muhammad Yamin Kahar disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Pon)

Baca Juga:

KPK Sita Dokumen Proyek dari Rumah Bupati Solok Selatan

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH