Kasus Korupsi
 KPK Cegah Bupati Solok Selatan Bepergian ke Luar Negeri Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria.dicegah ke luar negeri (ANT)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Bupati Solok Selatan Murni Zakaria, bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PU Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.

Selain Murni Zakaria, penyidik lembaga antirasuah juga mencegah pengusaha Muhammad Yamin Kahar. Keduanya diketahui telah menyandang status tersangka dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

KPK Cegah Bupati Solok Selatan ke Luar Negeri

"Pencegahan ke luar negeri tersebut dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak 8 November 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (19/11).

Febri Diansyah tegaskan pencekalan terhadap Bupati Solok Selatan terkait dugaan suap proyek PUPR
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Pencegahan ke luar negeri terhadap Muzni dan Yamin berlaku selama enam bulan sejak 8 November 2019. Dengan demikian, Muzni dan Yamin dipastikan tak dapat melancong ke luar negeri setidaknya hingga April 2020.

Dalam perkara ini, Muzni diduga menerima suap dari Yamin terkait proyek pembangunan infrastruktur Jembatan Ambayan dan Mesjid Agung di Solok Selatan. Untuk proyek pembangunan jembatan Murni diduga telah menerima suap sebesar Rp 460 juta.

Sedangkan terkait dengan proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan, Yamin juga telah memberikan uang pada sejumlah bawahan Muzni yang merupakan pejabat di Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan sejumlah Rp315 juta.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Bupati Solok Selatan Tersangka Suap Proyek Jembatan dan Masjid

Atas perbuatannya, Murni Zakaria disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Muhammad Yamin Kahar disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Pon)

Baca Juga:

KPK Sita Dokumen Proyek dari Rumah Bupati Solok Selatan

Penulis : Eddy Flo Eddy Flo
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lion Air Tiba-tiba Hentikan Penerbangan, Begini Cara Full Refund Tiketnya
Indonesia
Lion Air Tiba-tiba Hentikan Penerbangan, Begini Cara Full Refund Tiketnya

Penghentian ini berlangsung selama lima hari, yakni mulai 27 - 31 Mei 2020.

Kadung Janji, Anies Harus Salurkan KJP Plus di Tengah Pagebluk COVID-19
Indonesia
Kadung Janji, Anies Harus Salurkan KJP Plus di Tengah Pagebluk COVID-19

Setiap siswa pemegang KJP Plus akan mendapatkan subsidi pangan murah

Palak WN Jepang Rp1 Juta, Dua Oknum Polisi di Bali Terancam Dipecat
Indonesia
Palak WN Jepang Rp1 Juta, Dua Oknum Polisi di Bali Terancam Dipecat

Peristiwa itu terjadi di Jalan Denpasar-Gilimanuk, Pekutatan, Bali, pada 2019

 Bamsoet: Taat Pembatasan Sosial, Modal Awal Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Bamsoet: Taat Pembatasan Sosial, Modal Awal Pemulihan Ekonomi

Menurut Bamsoet, ketidakmampuan komunitas internasional menghentikan penularan Covid-19 mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, memulai pergulatan merespons resesi ekonomi.

Pers Sekarat Diterjang COVID, Jokowi Perintahkan Kementerian Belanja Iklan di Media
Indonesia
Pers Sekarat Diterjang COVID, Jokowi Perintahkan Kementerian Belanja Iklan di Media

Ada 7 insentif yang disiapkan Pemerintah Jokowi bagi perusahaan pers.

 LSI Denny JA Sarankan DKI Jakarta dan Bali Bisa Lakukan Relaksasi PSBB
Indonesia
LSI Denny JA Sarankan DKI Jakarta dan Bali Bisa Lakukan Relaksasi PSBB

"Pertama dimulai dengan daerah yang grafiknya mulai menurun rekomendasi kami adalah 5 daerah berikut. DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Bandung Barat dan Provinsi Bali," kata Ikram

Serangan Pada Sawit Indonesia Dinilai Tidak Berdasar
Indonesia
Serangan Pada Sawit Indonesia Dinilai Tidak Berdasar

Deforestasi ini sebenarnya bukan hanya perkebunan sawit, melainkan karena ada kegiatan lain yang dilakukan manusia seperti pembukaan lahan untuk permukiman, pertanian dan lainnya.

PPP Jabar: Dana Haji Tak Boleh untuk Penguatan Rupiah
Indonesia
PPP Jabar: Dana Haji Tak Boleh untuk Penguatan Rupiah

Pengawasan pengembalian terhadap dana jemaah harus dilakukan secara ketat oleh pihak yang berwenang.

Kota Tangerang Jadi Zona Oranye COVID-19
Indonesia
Kota Tangerang Jadi Zona Oranye COVID-19

Tenaga medis bisa saja berkurang atau bertambah sesuai situasi

Aksi Demo di Patung Kuda Ricuh, Massa Serukan Revolusi
Indonesia
Aksi Demo di Patung Kuda Ricuh, Massa Serukan Revolusi

"Revolusi, revolusi, revolusi," terus menggema di langit-langit Medan Merdeka.