KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (1/10/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat pencegahan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid.

Pencegahan itu dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan siap pengadaan barang dan jasa di Hulu Sungai Utara pada 2021 sampai 2022.

"Tindakan pencegahan ke luar negeri ini diperlukan, agar saat dilakukan pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik khususnya ketika dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, yang bersangkutan tetap berada di Indonesia dan kooperatif memenuhi panggilan dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (27/10).

Baca Juga:

KPK Minta Hakim Konfrontasi Kesaksian Azis Syamsuddin

Ali mengatakan, permintaan pencegahan itu dilayangkan KPK sejak 7 Oktober 2021.

Abdul tidak akan bisa ke luar negeri sampai enam bulan ke depan. Abdul diharap tidak mencari celah untuk menerobos ke luar negeri setelah dicegah KPK.

"Dalam rangka mempercepat proses penyidikan," ujar Ali.

Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah)

Dalam penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah rumah dinas bupati Hulu Sungai Utara dan kantor bupati Hulu Sungai Utara. Dari penggeledahan tersebut, diamankan sejumlah uang, berbagai dokumen, dan barang elektronik yang diduga terkait dengan kasus.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Sebagai penerima, yakni Maliki (MK) selaku Plt Kepala Dinas PU pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara. Sedangkan sebagai pemberi, yaitu Marhaini (MRH) dan Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru. (Pon)

Baca Juga:

KPK Buka Peluang Periksa Alex Noerdin Terkait Kasus yang Menjerat Anaknya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPD Harap Revisi Otsus Papua Jilid II Jangan Hanya Kejar Tayang
Indonesia
DPD Harap Revisi Otsus Papua Jilid II Jangan Hanya Kejar Tayang

Bisa menjadi bahan pertimbangan nomenklaturnya

Bantah Pernyataannya Bentuk Kepanikan, Ridwan Kamil: Ngomong Saja Santai
Indonesia
Bantah Pernyataannya Bentuk Kepanikan, Ridwan Kamil: Ngomong Saja Santai

Apa yang telah terjadi, bisa menjadi pengingat betapa bangsa Indonesia memerlukan hal-hal produktif

KPK Jebloskan Eks Mensos Juliari Batubara ke Lapas Tangerang
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Mensos Juliari Batubara ke Lapas Tangerang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang, Banten.

RUU KUP Yang Jadi Dasar Kenakan PPN Bagi Bahan Pokok Disahkan Tahun Depan
Indonesia
RUU KUP Yang Jadi Dasar Kenakan PPN Bagi Bahan Pokok Disahkan Tahun Depan

RUU KUP ini terus disusun di tengah pandemi COVID-19 sebagai upaya memanfaatkan momentum karena saat ini pemerintah banyak menggunakan pajak untuk insentif bagi pelaku usaha.

Papua Perlu Juru Damai Tingkat Lokal
Indonesia
Papua Perlu Juru Damai Tingkat Lokal

selama dua hari berefleksi, penyelenggara menyadari bahwa perdamaian telah menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Pemahaman bersama akan sejarah konflik, analisis sosial serta pemahaman terkait motif dan kepentingan konflik yang terjadi di Tanah Papua menjadi prakondisi menuju perdamaian.

KPK Periksa Gitaris The Changcuters
Indonesia
KPK Periksa Gitaris The Changcuters

Gitaris band The Changcuters yang memiliki nama beken Alda tersebut bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi COVID-19 pada Dinsos Pemkab Bandung Barat tahun 2020.

Terpidana Suap Bansos Mengaku Tak Pernah Diminta Fee Oleh Juliari
Indonesia
Terpidana Suap Bansos Mengaku Tak Pernah Diminta Fee Oleh Juliari

terpidana kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19, Harry Van Sidabukke menyatakan tidak pernah memberikan komitmen fee kepada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Jadi Tersangka, Yahya Waloni Dijerat Pasal Berlapis
Indonesia
Jadi Tersangka, Yahya Waloni Dijerat Pasal Berlapis

Yahya Waloni sempat dilaporkan oleh kelompok masyarakat

160 Ribu Warga Kota Bogor bakal Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
160 Ribu Warga Kota Bogor bakal Disuntik Vaksin COVID-19

Menurut Bima Arya, sasaran vaksinasi COVID-19 mencakup sekitar 20 persen dari warga Kota Bogor yang berusia produktif atau sekitar 160 ribu orang.

Pemkot Solo Sediakan TPU Khusus COVID-19 Berkapasitas 2.000 Jenazah
Indonesia
Pemkot Solo Sediakan TPU Khusus COVID-19 Berkapasitas 2.000 Jenazah

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, menyediakan lahan pemakaman umum (TPU) khusus untuk jenazah COVID-19 dengan kapasitas mencapai 2.000 jenazah.