KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Bepergian ke Luar Negeri Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. (ANTARA/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah AKBP Bambang Kayun ke luar negeri.

Diketahui, Bambang telah berstatus tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia.

Baca Juga

Mabes Polri Serahkan Kasus Dugaan Korupsi AKBP Bambang Kayun ke KPK

"Benar sebagai kebutuhan proses penyidikan, saat ini KPK telah berkirim surat kepada Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (23/11).

Ali mengatakan Permintaan cegah berlaku selama 6 bulan pertama sejak 3 November 2022 hingga Mei 2023.

Baca Juga

KPK Periksa Anggota DPR Muhammad Kadafi Terkait Kasus Suap Rektor Unila

Pencegahan ini dilakukan agar Bambang tidak bepergian ke luar negeri sehingga pada saat keterangannya dibutuhkan tim penyidik KPK dia masih di dalam negeri dan kooperatif hadir memenuhi pemeriksaan.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan tersangka kasus suap pemalsuan surat, AKBP Bambang Kayun menerima duit hingga ratusan miliar dan kendaraan mewah.

Duit dan kendaraan mewah yang diterimanya terkait dengan perkara suap dan gratifikasi pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia. (Pon)

Baca Juga

KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks KSAU Agus Supriatna

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinilai Berpotensi Picu Masalah, Pemekaran Provinsi Baru di Papua Menuai Penolakan
Indonesia
Dinilai Berpotensi Picu Masalah, Pemekaran Provinsi Baru di Papua Menuai Penolakan

Koalisi yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil menyayangkan persetujuan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas rancangan undang-undang pembentukan tiga provinsi baru di Papua.

Pengamat Nilai Kasus Wadas Untungkan 'Pesaing' Ganjar Pranowo
Indonesia
Pengamat Nilai Kasus Wadas Untungkan 'Pesaing' Ganjar Pranowo

Karena selama ini kan Ganjar dicitrakan pemimpin yang merakyat

Pemkot Solo Salurkan BLT Minyak Goreng 36.864 Orang
Indonesia
Pemkot Solo Salurkan BLT Minyak Goreng 36.864 Orang

emerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Total penerima bantuan Sebanyak 36.864 warga dengan penyalurannya lewat kantor Pos Cabang Solo.

Magnet Formula E Bikin Anies Jadi Rebutan Parpol Jelang Pilpres 2024
Indonesia
Magnet Formula E Bikin Anies Jadi Rebutan Parpol Jelang Pilpres 2024

"Anies pada acara Formula E ibarat magnet yang membuat semua pihak ingin mendekat kepadanya. Namanya magnet kan menarik ya," kata Jamiluddin

Pelaku Usaha tak Wajib Realisasikan Kuota CPO
Indonesia
Pelaku Usaha tak Wajib Realisasikan Kuota CPO

Vitha mengungkapkan bahwa pelaku usaha penerima persetujuan ekspor (PE), tidak wajib merealisasikan jumlah kuota ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunan yang didapatnya.

KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks KSAU Agus Supriatna
Indonesia
KPK Minta Bantuan TNI AU Hadirkan Eks KSAU Agus Supriatna

KPK meminta bantuan TNI AU untuk menghadirkan eks Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Agus Supriatna di persidangan.

Tim Gabungan Kembali Distribusikan Bantuan ke Warga Terdampak Gempa Cianjur
Indonesia
Tim Gabungan Kembali Distribusikan Bantuan ke Warga Terdampak Gempa Cianjur

BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali mendistribusikan bantuan logistik untuk warga terdampak gempa bumi magnitudo (M)5,6.

Luhut Bahas Stabilitas dan Keamanan Wilayah Perairan Strategis Dengan Madagaskar
Dunia
Luhut Bahas Stabilitas dan Keamanan Wilayah Perairan Strategis Dengan Madagaskar

Indonesia dinilai Madagaskar cukup mumpuni di sektor kelautan dan negara Afrika tersebut ingin mendorong kerja sama soal pendidikan kelautan.

DPR Bersama Pemerintah dan KPU Mulai Bahas Pemilu 2024 pada 30 Mei Mendatang
Indonesia
DPR Bersama Pemerintah dan KPU Mulai Bahas Pemilu 2024 pada 30 Mei Mendatang

Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati penyelenggaraan pemungutan suara pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Atas dasar itu, Komisi II DPR RI bersama pemerintah, dan penyelenggara Pemilu akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pelaksanaan Pemilu 2024 pada 30 Mei 2022 mendatang.

 Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Terkait Disabilitas di Asia Pasifik
Indonesia
Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Terkait Disabilitas di Asia Pasifik

Pertemuan HLIGM-FRPD akan diikuti 31 negara anggota, sepuluh badan PBB, 12 pejabat setingkat menteri/kepala badan dari 11 negara, tiga negara asosiasi dan 50 organisasi masyarakat sipil di wilayah Asia Pasifik.