KPK Cegah Advokat Lucas ke Luar Negeri Dokumentasi - Terdakwa kasus dugaan pemberian suap kepada panitera PN Jakarta Pusat Eddy Sindoro (kedua kiri) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/3/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah advokat Lucas bepergian ke luar negeri. Pelarangan ke luar negeri ini dilakukan untuk 6 bulan ke depan sejak tanggal 8 April 2021.

Permintaan pencegahan ke luar negeri ini terkait pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat bekas Sekretaris MA Nurhadi.

"Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses penyidikan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/4).

Baca Juga:

Terima Suap dari Eks Bos Lippo, Bekas Sekretaris MA Nurhadi Jadi Tersangka

Ali mengatakan, Lucas dicegah karena memiliki peran penting terkait perkara dugaan korupsi ini. Pencegahan ke luar negeri tersebut dalam rangka kepentingan pemeriksaan.

"Agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia dan dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik" ujarnya.

Lucas baru saja bebas dari Lapas Tangerang setelah MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam kasus merintangi penyidikan terhadap tersangka bekas petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

Dokumentasi bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (kiri), saat meninggalkan Gedung KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso
Dokumentasi bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (kiri), saat meninggalkan Gedung KPK. ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso

Dalam perkara ini, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap berada di luar negeri, untuk tidak pulang ke Indonesia.

Hal itu dilakukan dengan mencabut paspor Indonesia agar bebas bepergian dan menunggu setelah 12 tahun hingga perkara kedaluwarsa.

Lucas lalu mengatur agar saat Eddy mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dapat melanjutkan penerbangan keluar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan Imigrasi.

Akibat perbuatan Lucas, menurut hakim, penyidik menjadi terintangi dalam melakukan penyidikan, yakni tidak dapat memantau perlintasan Eddy Sindoro masuk atau keluar Indonesia.

Baca Juga:

Dua Petinggi Waterboom Lippo Cikarang Resmi Jadi Tersangka

Sementara Nurhadi, telah divonis bersalah dalam perkara suap dan gratifikasi terkait pengaturan sejumlah perkara di MA sekitar Rp49 miliar.

Ia terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto dan gratifikasi dari sejumlah pihak.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memvonis Nurhadi pidana 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan. (Pon)

Baca Juga:

KPK Didesak Usut Keterlibatan Nurhadi di Kasus Eks Bos Lippo Eddy Sindoro

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gegara Senggolan, Sekelompok Pemuda Rusak Mobil Berisi Ibu dan Bayi di Menteng
Indonesia
Gegara Senggolan, Sekelompok Pemuda Rusak Mobil Berisi Ibu dan Bayi di Menteng

"Pak tolong pak. Tolong," kata seorang ibu itu seraya menggendong bayinya.

Dewas KPK Didesak Usut Bocornya Informasi Penggeledahan PT Jhonlin Haji Isam
Indonesia
Dewas KPK Didesak Usut Bocornya Informasi Penggeledahan PT Jhonlin Haji Isam

ICW menduga ada pegawai internal KPK yang membocorkan informasi penggeledahan Kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan sebuah lokasi lainnya di Kabupaten Kotabaru.

Jokowi Diingatkan Jangan Sampai Malu 2 Kali Kalah di MA
Indonesia
Jokowi Diingatkan Jangan Sampai Malu 2 Kali Kalah di MA

Pepres pertama Jokowi tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah pernah dibatalkan MA

Mobil Berplat RF Kini Tak Bisa Lolos dari Jeratan Hukum
Indonesia
Mobil Berplat RF Kini Tak Bisa Lolos dari Jeratan Hukum

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya Jaya akan menindak tegas kendaraan pelat RF bila melakukan pelanggaran.

KPK Sebut Putusan PK Advokat Lucas Lukai Keadilan
Indonesia
KPK Sebut Putusan PK Advokat Lucas Lukai Keadilan

"Diputus bebasnya narapidana korupsi pada tingkat PK, tentu melukai rasa keadilan masyarakat," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (8/4).

Pemkot Surabaya Pantau Tamu Nginap Lebih Dari 3 Hari di Hotel
Indonesia
Pemkot Surabaya Pantau Tamu Nginap Lebih Dari 3 Hari di Hotel

Satgas COVID-19 yang ada di setiap kecamatan agar rutin melakukan Sidak di setiap hotel dan kecamatan yang ada di wilayahnya.

AKP Revi Mingga Terluka Parah Ditabrak Pebalap Liar di Bundaran HI
Indonesia
AKP Revi Mingga Terluka Parah Ditabrak Pebalap Liar di Bundaran HI

"Masih bedrest. Ada pendarahan di bagian kepala bagian belakang," kata Revi

Perbaiki Rumah Rusak, BNPB Perintahkan Gubernur Kalsel Bikin Satgas
Indonesia
Perbaiki Rumah Rusak, BNPB Perintahkan Gubernur Kalsel Bikin Satgas

Dalam penanganan darurat banjir di Kalimantan Selatan, BNPB telah menyalurkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp3,5 miliar.

Sembunyi di Rumah Terduga Teroris, 'Otak' Pembubaran Midodareni Ditangkap Densus 88
Indonesia
Sembunyi di Rumah Terduga Teroris, 'Otak' Pembubaran Midodareni Ditangkap Densus 88

Peran tersangka R melalukan provokasi dengan mengajak rekannya ke lokasi upacara adat untuk membubarkan kegiatan.

UMK Solo Naik di Tengah Pandemi, Apindo Ingatkan Ancaman PHK
Indonesia
UMK Solo Naik di Tengah Pandemi, Apindo Ingatkan Ancaman PHK

Sri Saptono Basuki kecewa dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut dan mengingatkan akan ancaman PHK di tengah pandemi COVID-19.