KPK Cegah 2 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Cukai di Bintan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencegah 2 orang bepergian ke luar negeri. Pelarangan ke luar negeri ini dilakukan untuk 6 bulan ke depan sejak tanggal 22 Februari 2021.

Permintaan pencegahan ke luar negeri ini terkait kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 - 2018.

"KPK telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi Kumham RI terhadap 2 orang yang berperan penting dengan perkara yang masih proses penyidikan ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (9/4).

Baca Juga:

KPK Periksa Petinggi Grup Putra Jaya Sampurna Terkait Korupsi Cukai di Bintan

Ali mengatakan, kedua orang yang dicegah itu memiliki peran penting terkait perkara dugaan korupsi ini. Pencegahan ke luar negeri tersebut dalam rangka kepentingan pemeriksaan.

"Agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia dan dapat kooperatif hadir," ujarnya.

Diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK telah mendalami proses penghitungan besaran dan jumlah kuota rokok hingga minuman beralkohol lewat pemeriksaan saksi. KPK juga menelisik dugaan penerimaan sejumlah uang karena pemberian kuota kedua barang tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.

Dengan adanya penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum dapat menyampaikan secara detail terkait kasus dan siapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

KPK Kembali Panggil Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Sesuai kebijakan Ketua KPK Firli Bahuri, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah menggeledah beberapa lokasi misalnya Kantor Bupati Bintan dan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Bintan (BP Bintan). Dalam penggeledahan itu KPK menemukan dan mengamankan berbagai dokumen. (Pon)

Baca Juga:

Periksa Yoory, KPK Dalami Kesepakatan Khusus Terkait Korupsi Lahan DKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kata Pemkot Solo Soal Kontroversi 400 Tabung Oksigen untuk Pembangunan GOR
Indonesia
Kata Pemkot Solo Soal Kontroversi 400 Tabung Oksigen untuk Pembangunan GOR

Beredar surat resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mengajukan 400 tabung oksigen ke Samator untuk proyek pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Manahan.

[HOAKS atau FAKTA]: Viral Orang Mirip Anies Berendam di Sungai Sampah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Orang Mirip Anies Berendam di Sungai Sampah

Beredar postingan dari akun Facebook Agus Giro Bertho berupa sebuah foto Anies Baswedan berendam di sebuah sungai yang penuh sampah.

Ditemukan Satu Kasus COVID-19, Dua Juta Warga Australia Diisolasi
Dunia
Ditemukan Satu Kasus COVID-19, Dua Juta Warga Australia Diisolasi

Pihak berwenang memerintahkan penguncian selama lima hari di Perth setelah seorang penjaga keamanan di sebuah hotel ditemukan tertular virus.

Dibela Wagub DKI, Anies Diyakini Tak Terlibat Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
Dibela Wagub DKI, Anies Diyakini Tak Terlibat Korupsi Tanah Munjul

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membela pimpinannya Anies Baswedan yang bakal digali KPK terkait korupsi pengadaan lahan program Rumah DP 0 Rupiah di Munjul.

Mudik Dilarang, DPR Minta Tempat Wisata Ditutup Selama Lebaran
Indonesia
Mudik Dilarang, DPR Minta Tempat Wisata Ditutup Selama Lebaran

Pemerintah pusat, pemda dan aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, diminta berkomitmen menjalankan kebijakan larangan mudik.

Kala Pesohor Jadi Pendengung RUU Cipta Kerja
Indonesia
Kala Pesohor Jadi Pendengung RUU Cipta Kerja

Sedikitnya 21 pesohor yang memiliki pengikut berjibun di media sosial, dikerahkan mengkampanyekan atau mejadi pendengung dengan tagar #IndonesiaButuhKerja.

Pilkada Berlanjut, Pemerintah dan DPR Hanya Mikir Kekuasaan
Indonesia
Pilkada Berlanjut, Pemerintah dan DPR Hanya Mikir Kekuasaan

"Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan dan kekuasaan tidak lagi mengindahkan aspek moral dalam kehidupan kita sebagai bangsa," tutur Allisa.

Kemenkumham Didesak Percepat Pengkajian Status Kewarganegaraan Orient P Riwu
Indonesia
Kemenkumham Didesak Percepat Pengkajian Status Kewarganegaraan Orient P Riwu

Mendagri telah menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian Bupati Sabu Raijua

Polda Metro Filter Jalanan di Jakarta Cegah Kerumunan Malam Takbiran
Indonesia
Polda Metro Filter Jalanan di Jakarta Cegah Kerumunan Malam Takbiran

Polda Metro Jaya akan memberlakukan crowd free night atau malam bebas kerumunan di Jakarta.

Universitas Binawan Siap Bentuk Mahasiswa Baru Berdaya Saing Internasional
Indonesia
Universitas Binawan Siap Bentuk Mahasiswa Baru Berdaya Saing Internasional

Universitas Binawan membuka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKBM) tahun 2020 pada 15 hingga 17 September 2020.