KPK Cecar Wagub Nunik Soal Mahar Politik Pencalonan Mustafa di Pilgub Lampung

 KPK Cecar Wagub Nunik Soal Mahar Politik Pencalonan Mustafa di Pilgub Lampung Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim alias Nunik sebagai saksi (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim alias Nunik sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa, Rabu (13/11).

Nunik diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Lampung Timur. Diketahui, sebelum menjabat Wagub Lampung, Nunik pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Lampung Timur dan menjadi wanita pertama yang menduduki pos jabatan ini.

Baca Juga:

KPK Periksa Wakil Gubernur Lampung

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar politikus PKB ini terkait pemberian uang atau mahar politik untuk pencalonan Mustafa dalam Pemilihan Gubernur Lampung pada 2018 lalu. Uang tersebut diduga dari seorang pengusaha di Lampung Tengah.

Wagub Lampung Nunik diperiksa KPK
Diketahui, sebelum menjabat Wagub Lampung, Nunik pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Lampung Timur (Foto: antaranews)

"Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan pemberian uang untuk rencana pencalonan tersangka MUS sebagai bakal calon gubernur Lampung tahun 2018. Diduga sumber uang adalah dari pihak rekanan di Lampung Tengah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (13/11).

Dalam perkara ini KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaam hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa yaitu sebesar sekurangnya Rp 95 Miliar dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018.

Secara rinci, Mustafa menerima Rp 58,6 milyar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp 36,4 milyar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Tak hanya Mustafa, terkait kasus ini, KPK juga menjerat Pemilik PT Sorento Nusantara, Budi Winarto alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo. Kedua pengusaha ini diduga memberikan suap kepada Mustafa untuk menggarap proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.

Mustafa sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 bersama Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga; Anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto; dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Terkait kasus tersebut Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Baca Juga:

KPK Periksa Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim

Dalam perkara itu, KPK juga telah menetapkan menetapkan Ketua DPRD Lampung Tengah, Achmad Junaidi S dan tiga anggota DPRD Lampung Tengah lainnya yakni, Bunyana, Raden Zugiri dan Zainudin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pinjaman daerah Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

Keempat tersangka diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Bupati Lampung Tengah saat itu, Mustafa terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian, keempatnya juga diduga menerima suap terkait pengesahanan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 dan APB‎D.(Pon)

Baca Juga:

Usut Kasus Suap Proyek Dinas PUPR, KPK Periksa Eks Wakil Bupati Lampung Utara

Editor : Eddy Flo Eddy Flo
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BNPB: Bekasi Menjadi Wilayah Terparah Terdampak Banjir
Indonesia
BNPB: Bekasi Menjadi Wilayah Terparah Terdampak Banjir

Kota Bekasi menjadi wilayah yang terparah terdampak banjir. Dalam catatan BNPB, warga yang mengungsi di Kota Bekasi paling banyak.

KPK Garap Pejabat Kabupaten Kukar Terkait TPPU Rita Widyasari
Indonesia
KPK Garap Pejabat Kabupaten Kukar Terkait TPPU Rita Widyasari

Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 dan suap Rp6 miliar

BMKG: Sebagian Wilayah Indonesia Masuk Puncak Kemarau pada Agustus
Indonesia
BMKG: Sebagian Wilayah Indonesia Masuk Puncak Kemarau pada Agustus

Musim kemarau telah berdampak menimbulkan potensi kekeringan secara meteorologis pada 31% ZOM

Bolong-Bolong Permenkes Pedoman PSBB Terawan Versi Yusril Ihza Mahendra
Indonesia
Bolong-Bolong Permenkes Pedoman PSBB Terawan Versi Yusril Ihza Mahendra

Apa yang menjadi kewenangan polisi juga tidak ada diatur dalam UU

 Pimpinan KPK Janji Kawal Kasus Kematian Dua Mahasiswa Kendari
Indonesia
Pimpinan KPK Janji Kawal Kasus Kematian Dua Mahasiswa Kendari

"Kami dari pimpinan sudah menyimpulkan akan mengikuti kasus ini, perkembangan kasus ini agar segera seperti yang dituntut oleh bapak dan ibu dari almarhum Yusuf dan Randi," kata Saut

Terdampak Kasus Djoko Tjandra, Camat Kebayoran 'Downgrade' Jadi Lurah Grogol Selatan
Indonesia
Terdampak Kasus Djoko Tjandra, Camat Kebayoran 'Downgrade' Jadi Lurah Grogol Selatan

Asep dinonaktifkan dari Lurah Grogol Selatan sejak per 9 Juli 2020

Aktivis Seperti Sudarto Konsisten Bela Minoritas, Pantas Dibebaskan
Indonesia
Aktivis Seperti Sudarto Konsisten Bela Minoritas, Pantas Dibebaskan

Hikam berharap proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya

Satpam Kantor Hasto Akui Minta Harun Masiku Rendam Ponsel Saat OTT KPK
Indonesia
Satpam Kantor Hasto Akui Minta Harun Masiku Rendam Ponsel Saat OTT KPK

Hal itu diungkapkan Nurhasan saat bersaksi untuk terdawak Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridellina melalui video conference, Kamis (11/6).

Penembakan Terhadap TGPF Intan Jaya Sudah Diatur, Mahfud: Itu Jelas KKB-TPNPB
Indonesia
Penembakan Terhadap TGPF Intan Jaya Sudah Diatur, Mahfud: Itu Jelas KKB-TPNPB

Itu yang sudah mengklaim

Gubernur Olly Dondokambey Terpilih Jadi Ketua PGI
Indonesia
Gubernur Olly Dondokambey Terpilih Jadi Ketua PGI

Olly Dondokambey terpilih sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) periode 2019-2024 dari unsur nonpendeta.