KPK Cecar Sekjen Underbow PDIP Soal Anggaran Proyek Bansos Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa staf ahli Menteri Sosial Restu Hapsari dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar Restu mengenai penganggaran proyek bansos. Restu merupakan kolega eks Mensos Juliari P Batubara di PDIP. Dia menjabat sebagai Sekjen Taruna Merah Putih (TMP), organisasi sayap (underbow) partai banteng.

"Dikonfirmasi terkait dengan tahapan perencanaan dan penganggaran proyek pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (27/1).

Baca Juga:

KPK Sebut COVID-19 Masuk ke Rutan dari Tahanan yang Berobat

Pada Selasa kemarin, tim penyidik juga memeriksa Direktur Operasional PT Pertani, Lalan Sukmaya. Lewat Lalan, KPK mendalami perolehan jumlah paket bansos yang disuplai dari PT Pertani untuk didistribusikan di Jabodetabek.

"Dikonfirmasi terkait perolehan jumlah paket bansos yang disuplai dari produk PT Pertani untuk distribusikan dalam paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos," ujar Ali.

Selain Restu dan Lalan, tim penyidik juga memeriksa Direktur Utama PT Mandala Hamonangan Sude, Rangga Derana Niode; Direktur PT Bumi Pangan Digdaya Achmad Gamaludin Moeksin Alias Agam, dan Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR Sigit Bawono Prasetyo.

Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Lewat Rangga dan Agam, tim penyidik mendalami mengenai paket pekerjaan yang diperoleh perusahaan mereka sebagai salah satu dari penyedia produk paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos.

"Sigit Bawono Prasetyo (Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII DPR) didalami pengetahuannya terkait tupoksi Komisi VIII DPR yang bermitra kerja dengan Kemensos RI," kata Ali.

Baca Juga:

MAKI Ancam Gugat KPK Jika Tak Berani Usut Tuntas Kasus Bansos

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

Baca Juga:

KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT DI ke Pejabat Kemensetneg

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MRT Didaulat sebagai Moda Transportasi Terbaik bagi Disabilitas
Indonesia
MRT Didaulat sebagai Moda Transportasi Terbaik bagi Disabilitas

DTKJ menetapkan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta memperoleh predikat terbaik dalam memberikan layanan bagi kalangan disabilitas.

Tingkat Inflasi DKI Jakarta Cenderung Turun dan Terkendali
Indonesia
Tingkat Inflasi DKI Jakarta Cenderung Turun dan Terkendali

Terutama pada bulan April, inflasi pada tahun 2020 terus-menerus turun

Istana Pastikan Kunker Jokowi ke Jawa Timur Patuh Protokol Kesehatan
Indonesia
Istana Pastikan Kunker Jokowi ke Jawa Timur Patuh Protokol Kesehatan

Kapasitas pesawat kepresidenan yang digunakan selama kunjungan kerja juga dibatasi

Anak Buah Anies Ungkap Sumber Penularan Hingga Timbul 'Klaster Perkantoran'
Indonesia
Anak Buah Anies Ungkap Sumber Penularan Hingga Timbul 'Klaster Perkantoran'

Dari berbagai klaster kasus positif di perkantoran tersebut, harus diterapkan berbagai perlakuan dengan menutup gedung perkantoran

Cerita Wakapolsek Tanah Abang Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Cerita Wakapolsek Tanah Abang Sembuh dari COVID-19

Ia sebelumnya sempat dinyatakan positif COVIf-19 setelah hasil swab test beberapa waktu lalu.

[HOAKS atau FAKTA]: Provinsi Aceh Nihil Kasus Virus Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Provinsi Aceh Nihil Kasus Virus Corona

Begini bunyi tangkapan layar whatsapp dan posting status Asking Alesandria di akun facebooknya

BKPM Bikin Sistem Layanan Cepat Setelah UU Cipta Kerja Disahkan
Indonesia
BKPM Bikin Sistem Layanan Cepat Setelah UU Cipta Kerja Disahkan

Omnibus Law UU Cipta Kerja memfasilitasi kebutuhan investasi dalam berinvestasi di Indonesia yang selama ini kerap terhambat.

Pengamat Yakin Moeldoko Cs Sah Jika Dilihat dari AD/ART Demokrat 2001 Silam
Indonesia
Pengamat Yakin Moeldoko Cs Sah Jika Dilihat dari AD/ART Demokrat 2001 Silam

Jerry pun melihat beberapa kasus dualisme kepengurusan partai sebelum yang dialami PD

DKI Klaim Sudah Lakukan Tes PCR Melebihi Standar WHO
Indonesia
DKI Klaim Sudah Lakukan Tes PCR Melebihi Standar WHO

Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan biaya tes kepada Laboratorium BUMN dan swasta yang ikut berjejaring bersama dalam pemeriksaan sampel program.

KontraS: Pemerintahan Jokowi Legitimasi Pelanggaran HAM
Indonesia
KontraS: Pemerintahan Jokowi Legitimasi Pelanggaran HAM

Legitimasi negara terhadap pelanggaran HAM muncul dalam berbagai bentuk