KPK Cecar Sekjen DPR RI Soal Risalah Rapat Komisi IX dan Banggar Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. (Foto : Kresno/mr)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Sekjen DPR RI, Indra Iskandar soal sejumlah barang bukti hasil penyitaan di Gedung DPR RI dalam kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Indra rampung diperiksa penyidik lembaga antirasuah dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pegunungan Arfak, ‎Natan Pasomba‎.‎

"‎Penyidik (KPK) mengkonfirmasi beberapa dokumen yang beberapa waktu lalu sudah disita penyidik antara lainnya adalah risalah-risalah rapat Komisi XI dan di Banggar DPR antara periode 2016 sampai 2017," ujar Indra di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/3).

Indra Iskandar
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. (MP/Ponco Sulaksono)

Penyidik KPK juga mengkonfirmasi identitas anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman, serta komisi dan jabatannya di Banggar DPR. Sukiman saat ini berstatus tersangka dalam perkara yang sama.

Dalam kesempatan sama, Indra pun memastikan Sukiman masih mendapat gaji selaku anggota DPR RI, meskipun dia sudah berstatus tersangka korupsi di KPK.

"Ya basis kami di kesekjenan adalah keputusan presiden jadi sejauh belum ada keputusan presiden menyangkut tentang pemberhentian hak-hak sebagai anggota dewan tetap kami berikan (gaji)," jelas Indra.‎

Selain Indra, penyidik pada penyidikan ini juga memanggil Wakil Bupati Pegunungan Arfak Marinus Mandacan. Namun, Marinus mangkir pemeriksaan KPK pada hari ini. "Belum diperoleh informasi terkait ketidakhadirannya sampai sore ini," imbuh Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sukiman dan Natan Pasomba sebagai tersangka. Sukiman diduga menerima hadiah atau janji dari Natan terkait pengurusan dana perimbangan pada APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat

Awalnya, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Arfak melalui Dinas PUPR mengajukan dana alokasi khusus (DAK) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian pihak Kemenkeu meminta bantuan Sukiman agar bisa membantu Natan Pasomba.

Diduga terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) atau dana alokasi umum (DAU), atau dana insentif daerah (DID) untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Natan Pasomba diduga memberi Rp 4.41 miliar yang terdiri dari mata uang rupiah sebesar Rp 3.96 miliar dan valas USD 33.500. Dari jumlah tersebut, SKM (Sukiman) diduga menerima suap sebesar Rp 2.65 miliar dan USD 22 ribu.

Dari pengaturan tersebut, Kabupaten Pengunungan Arfak mendapat alokasi DAK pada APBNP 2017 sebesar Rp 49.915 miliar dan APBNP 2018 sebesar Rp 79.9 miliar. Sukiman sendiri sempat diperiksa dalam proses penyelidikan pada November 2011.

Penetapan tersangka ini berdasarkan pengembangan perkara dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Mei 2018 yang menjerat anggota Komisi XI DPR Amin Santono, pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo, Eka Kamaludin dan Ahmad Ghiast sebagai swasta. (Pon)

Baca Juga: KPK Garap Sekjen DPR RI Terkait Suap Dana Perimbangan Daerah

Kredit : ponco


Zaimul Haq Elfan Habib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH